Lompat ke isi utama
ilustrasi pendidikan inklusi dalam animasi

Diskusi Jangkajati: Masih Ada Diskriminasi di Pendidikan Dasar (2)

Solider.id, Surakarta-Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta inklusif di Jawa Tengah. Suryandaru, yang pernah berkuliah di Udinus menyatakan bahwa yang mengenalkan kampus tersebut adalah Mitra Netra dan Dria Manunggal. Peluang masuk kuliah dan pemberian beasiswa yang didapatnya berasal dari zakat dari Udinus, dan salah satu proses yang dilalui adalah dengan mendapatkan rekomendasi dari Pertuni Jawa Tengah. Ia mendapat beasiswa bersama Febri untuk masuk kuliah fakultas sastra, sedangkan Basuki mengambil jurusan IT namun ada hambatan. Demikian pernyataan Suryandaru, difabel netra pada diskusi menyoal pendidikan inklusi Jangka Jati, Minggu (30/5).

 

Pengalaman lain disampaikan oleh Lani Setiadi, yang memiliki anak dengan spektrum autis yang berkuliah di Universitas Diponegoro. Saat itu sang anak diterima berkuliah namun pihak universitas belum siap menghadapi mahasiswa dengan autis. Si anak pada saat itu sedang di fase keinginan untuk tidak terlihat sebagai anak autis, namun masalah terjadi ketika sedang pengerjaan skripsi dia mengalami hambatan. Maka solusi yang dilakukan oleh orangtua adalah menghadap kampus karena memiliki kekhususan.

 

Di tingkat pendidikan dasar, ada kebijakan yang masih diskriminatif yang semestinya tidak diperlakukan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Seperti yang diungkapan oleh Roni, salah seorang cerebral palsy, yang pernah bersekolah di salah satu SLB di Rembang. Roni belum lulus dan tidak menerima ijazah, namun sudah diterima di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) dan di MTSN pun Roni tidak memiliki ijazah. Hal ini terkuak saat ia hendak mengakses bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mensyaratkan adanya ijazah sekolah baik SD maupun SMP/MTSN, Roni terpental dan tidak mendapat bantuan karena tidak bisa memenuhi syarat tersebut.

 

Baca Juga: Jangkajati Diskusi Pendidikan Inklusi : Ada Tiga Syarat yakni Kebijakan, Praktik dan Budaya (1)

 

Beberapa pendapat mengemuka untuk merespon apa yang dipaparkan oleh Roni seperti yang diucapkan Christian Pramudya dari PPRBM Solo bahwa barangkali kepesertaan Roni sebagai siswa di SLB tidak tercatat di Dapodik sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Karena kasus demikian juga ia dapatkan di Kabupaten Sragen. “Jadi kalau boleh dibilang difabel hanya dijadikan “unthul bawang” (sebagai pelengkap saja),” tutur Christian. Namun ada bantahan terkait komentar tersebut, mustahil tidak tercatat di Dapodik, sebab dengan siswa tercatat maka sekolah bersangkutan dapat mengakses dana BOS. Menurutnya barangkali Roni sudah masuk di data dapodik, namun di saat pelaksanaan ujian ia mengalami kendala. Beberapa pihak menyarankan agar Roni mengakses jalur pendidikan paket kejar A dan B. Dan untuk itu akan ada upaya advokasi yang menyertainya yang akan dilakukan oleh para pegiat difabel. 

 

Di kesempatan sama, Edy Supriyanto, Ketua Paguyuban Sehati menyatakan bahwa secara sistem pendidikan inklusi ada beberapa hal penting salah satunya adalah asesmen, yang mencatat tidak hanya soal hambatan namun juga kebutuhan atau reasonable accomodation. Ia menunjuk kepada Kelompok Washington yang didalamnya memuat enam pertanyaan pokok. Hal ini mempermudah ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada difabel yang tidak menggunakan alat bantu dan kedifabilitasannya tidak terlihat seperti pada difabel mental psikososial. Menurutnya, ketiadaan panduan atau modul yang kemudian diduga memunculkan multitafsir. Ia memberi alternatif dengan mengajukan keterlibatan organisasi difabel sebagai salah satu bentuk solusi untuk mengidentifikasi difabel, terkait hambatan dan kebutuhan, yang dipertemukan dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) layanan pendidikan.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.