Lompat ke isi utama
diskusi jangka jati

Jangkajati Diskusi Pendidikan Inklusi : Ada Tiga Syarat yakni Kebijakan, Praktik dan Budaya (1)

Solider.id, Surakarta-Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusi (Jangkajati) pada Minggu (30/5) menyelenggarakan diskusi bertema pendidikan inklusi. Dilatarbelakangi tentang maraknya perdebatan di media sosial dan ruang-ruang diskusi lainnya terkait kebijakan penerimaan calom mahasiswa difabel lewat jalur khusus, ruang zoom yang dihadiri 28 peserta tersebut cukup dinamis dengan mengetengahkan pengalaman praktisi pendidikan serta penuturan difabel yang mengalami diskriminasi saat mengakses pendidikan.

 

Slamet Thohari, sewaktu membidani Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) di Universitas Brawijaya menyatakan bahwa di Unibraw saat pertama membuka jalur penerimaan mahasiswa difabel menerima 50 orang meski daya tampung 15-20 orang. Waktu itu apa yang PSLD lakukan adalah melatih bahasa isyarat sebab mayoritas mahasiswa adalah Tuli dan mereka memilih studi Teknologi dan Informatika (TI). Saat itu banyak difabel yang tidak masuk dikarenakan kondisi kedifabilitasannya ringan misalnya jempol yang tumbuh mblungker (tidak umum).

 

Tahun kedua pihak PSLD Universitas Brawijaya kemudian membuat formulir ragam difabilitas yang disandang. Ini dikuatkan dengan pernyataan dan tanda tangan dokter atau psikiater atau psikolog yang memeriksanya. Mengapa harus ada pernyataan dari pskiater? Sebab pihak universitas merasa kesulitan ketika berhadapan dengan difabel mental. Karena pernah suatu ketika menerima calon mahasiswa yang memiliki penyakit yang mudah tidur/terlelap.

 

Tahun ketiga, didapat kenyataan ternyata banyak kejadian kongkalingkong dengan dokter yang memeriksa si calon mahasiswa. Nah, ketika tahun keempat pihak universitas menambah syarat bagi calon mahasiswa difabel yakni dengan membuat ujian microteaching. Ada ujian bagi calon mahasiswa netra dan Tuli dan pihak universitas menyediakan komputer Jaws dan Juru Bahasa Isyarat (JBI). Dan ada pula ujian umum untuk melihat IQ.”Karena jalur mandiri maka tidak menjadi alasan adanya surat dokter, jika tidak ada surat dokter maka ditolak karena pengalaman banyak yang bohong ngaku difabel. Ada juga calon mahasiswa hydrocephalus,”ujar Slamet Thohari. Apa yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya kemudian ditiru oleh kampus lain, salah satunya adalah Universitas Sebelas Maret.

 

Pengalaman di Unibraw saat itu banyak calon mahasiswa difabel yang berminat pada ilmu TIK, ilmu pemerintah dan sastra dan bahasa Indonesia. Menurut Slamet Thohari, mengapa syarat tes IQ bagi calon mahasiswa itu diperlukan, sebab jika didapat IQ-nya rendah tetapi hasil wawancara dan psikotes bagus, akan didapat apakah orang itu bisa analisis. Nah terkait praktik, saat wawancara nanti akan diketemukan secara lanjut. Wawancara juga bertujuan untuk memastikan pilihan jurusan bagi calon mahasiswa untuk mengindari potensi drop-out (DO).“Itulah fungsi wawancara, akan menciptakan atmosfir,”imbuh Slamet Thohari. Kalau di Universitas Sebelas Maret saat ini menggunakan tes IQ, namun di Universitas Brawijaya dulu menggunakan tes TPA (Tes Potensi Akademik), meski secara pastinya saat ini metode yang digunakan apa, Slamet Thohari kurang tahu sebab ia sudah berhenti kerja  di PSLD Unibraw sejak awal 2020. Setiap tahun ada saja tambahan difabel temuan dari unit lain. Tiap tahun Unibraw melayani 30-50 mahasiswa dan saat ini ada 126 mahasiswa difabel berkuliah di Unibraw. Ia menyebut, itulah yang dinamakan jalur afirmasi bagi calon mahasiswa difabel. Dan ada tiga syarat yang harus dipenuhi yakni kebijakan, praktik dan budaya.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.