Lompat ke isi utama
Prof. Dr. Munawir Yusuf, M. Psi saat diwawancarai solider.id

Ngopi Online Solider, Sajikan Perbincangan Hangat Seputar SMJD UNS Surakarta (#1)

Solider.id, Yogyakarta - Paska tulisan opini terkait syarat khusus pada Seleksi Masuk Jalur Disabilitas (SMJD) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, yang telah release di Solider.id pada Selasa (25/5), Dengan judul Pertanyakan Komitmen UNS sebagai Kampus Inklusif ngopi online pun diagendakan.

 

Perbincangan dalam atmosfir sejuk berlangsung di antara kesibukan para narasumber. Pada ngopi online seri pertama, Solider.id merelease perbincangan dengan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Inklusif, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS Surakarta, Prof. Dr. Munawir Yusuf, M. Psi. Sabtu (29/5), Guru Besar sekaligus Kepala PSD LPPM UNS Surakarta itu meluangkan waktunya, paska rapat marathon kampus.

 

Mengawali perbincangan, Profesor Munawir mengiinformasikan bahwa, pada 2021 UNS Surakarta kembali meluncurkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru bagi difabel, melalui Seleksi Mandiri Jalur Disabilitas (SMJD).

 

Program tersebut merupakan kelanjutan dari SMJD tahun sebelumnya. Yang merupakan langkah implementasi dari Peraturan Rektor Nomor 21 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru UNS dan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 1150/2020 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru UNS.

 

Dua regulasi tersebut, kata Profesor Munawir menjadi bukti bahwa UNS berkomitmen mewujudkan kampus inklusi dan ramah terhadap semua. Diinformasikan pula bahwa, pada jalur SMJD 2020, UNS menerima 15 mahasiswa difabel, yang diterima di beberapa fakultas.

 

Penuhi persyaratan

Untuk bisa diterima sebagai mahasiswa baru pada jalur disabilitas, para calon mahasiswa difabel harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya, persyaratan administratif dan persyaratan substantif. Yaitu, (1) yang bersangkutan benar penyandang disabilitas yang dikuatkan melalui surat keterangan dari dokter, (2) menunjukkan hasil tes IQ dari Psikolog, dan (3) mengikuti proses wawancara.

 

Persyaratan pertama, surat keterangan disabilitas dari dokter, diperlukan agar jika nantinya diterima, lebih memudahkan dalam pemberian pelayanan. Disabilitas yang kita maksudkan adalah disabilitas permanen bukan temporer. Untuk membedakan disabilitas permanen dan temporer diperlukan diagnosis yang tepat dari dokter.

“Selain itu, kita menghindari kemungkinan ada yang menyalahgunakan. Sebenarnya ‘normal’ tetapi mengaku disabilitas. Juga menghindari agar di kemudian hari tidak ada yang mempersoalkan tentang kevalidan disabilitas,” jelas Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Inklusif itu.

 

Persyaratan kedua, menunjukkan hasil tes IQ, diperlukan juga untuk mempermudah pelayanan jika yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa. Menurut Profesor Munawir hasil tes IQ bukan syarat diterima atau tidak, melainkan syarat administrasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan.

 

Apakah tidak memberatkan bagi calon dengan tes IQ? Tidak, jawab Prof Munawir. “Ini hal biasa. Bahkan, sebagian besar calon yang pernah melakukan tes IQ, bisa dipakai jika masih berlaku. Bagi yang belum punya tentu pihak sekolah asal akan membantu mencarikan psikolog untuk pelaksanaan tes IQ,” terangnya.

 

Lanjutnya, selama ini melalui Pusat Studi Difabel (PSD) Lembaga Penelitian Pengembangan Masyarakat (LPPM), UNS selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak sekolah, calon mahasiswa difabel, serta  orangtua calon mahasiswa melalui daring. Semua kesulitan biasanya sudah diselesaikan pada saat sosialisasi. Jika masih juga ada kesulitan, maka UNS siap membantu melakukan tes psikologi bagi yang bersangkutan.

 

Persyaratan ketiga, mengikuti wawancara. Hal ini diperlukan karena UNS tidak melakukan tes tulis kepada calon dari jalur disabilitas. Wawancara inilah yang akan menjadi pertimbangan utama apakah yang bersangkutan dapat diterima atau tidak.

 

Karenanya, bagi calon mahasiswa difabel yang memiliki berbagai sertifikat kejuaraan baik lokal, regional dan nasional bahkan internasional, baik bidang akademik maupun non akademik, perlu dibawa dan ditunjukkan bukti yang asli, pada saat wawancara.

 

Beragam aksesibilitas  

Apakah UNS sudah menyediakan lingkungan yang aksesibel bagi difabel? “Aksesibilitas fisik dan lingkungan, telah disediakan meskipun belum sempurna. Seperti ada jalur khusus bagi pengguna kursi roda, guding block untuk difabel netra, toilet khusus, lift bertanda braille, jalur evakuasi, serta ruang kuliah yang mudah diakses,” terang Prof Munawir.

 

Aksesibilitas lain yang lebih penting adalah kemudahan dalam mengikuti pembelajaran, kata dia. Melalui PSD LPPM, UNS menyediakan juru bahasa isyarat bagi tuli, juru pengenalan lingkungan atau Orientasi dan Mobilitas bagi difabel netra. Pendampingan tidak saja dalam pembelajaran juga dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru (Osmaru), kegiatan kemahasiswaan, maupun praktikum.

 

Bahkan, dukungan pembiayaan secara khusus diberikan bagi mahasiswa difabel yang membutuhkan. Sebagai contoh, sejumlah 15 mahasiswa difabel tahun 2020 yang diterima, semuanya mendapatkan beasiswa.

 

PSD LPPM UNS melakukan pendampingan kepada masyarakat, khususnya pihak terkait dengan calon mahasiswa difabel, sejak pendaftaran, saat proses wawancara, saat pendafaran ulang, osmaru, saat perkuliahan, sampai pada saat proses penyelesaian tugas akhir.

 

Apakah dengan berbagai pendampingan dan dukungan tersebut menjamin bahwa semua mahasiswa difabel tidak akan mengalami hambatan? “Jika masih ada yang mengalami hambatan dalam pembelajaran, kuncinya pada yang bersangkutan mau belajar dan mencari solusi atau tidak. Kalau mau mencari solusi, datang dan berkonsultasilah kepada yang tepat, termasuk ke PSD LPPM UNS,” tegas Prof Munawir.

 

Apakah  semua mahasiswa difabel dapat menyelesaikan studi? Sudah puluhan tahun UNS menerima calon mahasiswa disabilitas, belum ada satupun yang tidak lulus karena kondisi kedisabilitasan yang menyertai. Ada satu yang tidak selesai karena undur diri, memilih mengembangkan profesi lain. Ini membuktikan bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiwa difabel, tidak menyebabkan kegagalan dalam studi. Dan UNS memberikan kemudahan dalam melayani dengan menyesuaikan kebutuhan yang menyertai pada tiap-tiap mahasiswa.

 

Di akhir perbincangan, Prof Munawir menginformasikan bahwa dalam upaya memperkuat layanan yang menyesuaikan kebutuhan mahasiswa difabel, UNS telah mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 31/2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana.

 

Dalam peraturan rektor tersebut antara lain telah mengatur kewajiban dosen. Agar dalam perkuliahan, penilaian, pelaksanaan praktikum, kegiatan kemahasiswaan, menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa difabel. Misalnya, melakukan modifikasi bahan ajar, modifikasi pembelajaran dan modifikasi penilaian.[]

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.