Lompat ke isi utama
webinar implementasi regulasi

Menelaah Konvensi Hak Difabel di Indonesia, Antara Regulasi dan Implementasi

Solider.id – Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) menyelenggarakan webinar yang bertajuk menelaah konvensi hak-hak disabilitas di Indonesia antara regulasi dan implementasi, Senin (18/1). Menurut wakil ketua umum HMPI, Andi Hasdiansyah, pemerintah belum maksimal dalam memperhatikan difabel.

“Masih cenderung belum mendapatkan ruang yang adil di dalam masyarakat, walaupun pemerintah telah meratifikasi hak-hak difabilitas PBB, namun di lapangan masih ditemukan diskriminasi dan eksploitasi terhadap teman-teman difabilitas,

Syaifurohman ketua ikatan disabilitas Wonosobo menerangkan bahwa dalam UU nomor 8 tahun 2016 sudah bagus untuk mengakomodir teman-teman difabilitas, tetapi yang menjadi permasalahannya dalam implementasi UU tersebut.

“Sebelum UU nomor 8 tahun 2016, di Wonosobo sudah ada Perda yaitu nomor 1 tahun 2015 dan juga didukung Perda Kabupaten nomor 5 tahun 2016, sebenarnya semua peraturan tersebut sangat baik di Wonosobo, namun dalam praktik dan pelaksanaannya yang masih menjadi permasalahan,” tuturnya

Masih adanya stigma terhadap difabel yang sering dikaitkan dengan kementerian dan dinas sosial, menurutnya hal itu harus diubah karena setiap elemen mempunyai tugas dalam menjalankan mandat dari UU nomor 8 tahun 2016.

“Stigma itu menjadikan akses kesehatan.,pendidikan, dan lainnya untuk difabel semakin minim, karena seaakan-akan semua ditumpukan pada kementerian atau dinas sosial saja,” ucapnya

Ia menginginkan difabilitas tanpa identitas hilang, dan difabel benar-benar terakomodir. Karena sebagian besar difabilitas belum terdata secara resmi di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Yang saya sayangkan, di tingkat desa belum ada pemahaman bahwa pentingnya difabel mempunyai KTP, Akta kelahiran, dan KK,” tukasnya.

Ia berharap disaat pandemi maupun setelah pandemi, difabilitas mendapatkan hak-haknya sesuai dengan UU.

“Semoga pemerintah pusat sampai daerah ada regulasi yang jelas, artinya bantuan dari pemerintah dalam bentuk apa, dan teman-teman difabel dapat terakomodir semua.

Danial Awigra deputi direktur human right working group menjelaskan penggunaan istilah cacat di banyak perundang-undangan membuat stigma dan diskriminasi terhadap difabel terus ada. Di pelbagai UU banyak yang masih menjelaskan bahwa difabel hanya sebagai objek, misal di UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dimana difabel hanya sebagai objek jaminan sosial, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa difabilitas dianggap sebagai orang yang tidak sehat secara mental atau fisik, UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bisa dijadikan alasan untuk menceraikan bila salah satu pasangan menjadi difabel, UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana difabilitas termasuk kelompok rentan yang juga harus diprioritaskan untuk fasilitasi dan akses informasi untuk semua ragam difabilitas, kemudian UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang masih menggunakan istilah cacat.

“Dari semua itu meneruskan stigma, diskriminasi, dan pelanggaran HAM, kekerasan, pelecehan, eksploitasi terhadap orang-orang difabilitas khususnya perempuan dan anak, baik  hak sipil maupun politik,” katanya

Ia menjelaskan ada beberapa tantangan di level nasional, regional, dan internasional dalam pemenuhan hak-hak difabilitas.

“Di lingkup nasional yakni mengadvokasi implementasi UU nomor 8 tahun 2016, mengawal independensi pembentukan komisi nasional disabilitas, harmonisasi dan revisi terhadap UU dan peraturan pemerintah lainnya dimana masih menggunakan paradigma lama yang menganggap difabilitas sebagai objek. Di tingkat regional Asean sudah mengadopsi di tahun 2018 tentang Asean Enabling Masterplan adalah dokumen untuk membuat jalan peta inklusifitas di Asean agar reasonable accommodation, inklusifitas, bisa terwujud di Asean. Pada tingkat Internasional mengawal sidang CRPD di tahun ini,” jelasnya.

Dengan campur tangan Negara dan program-program inklusif membuat setiap orang dengan semua ragam difabilitasnya menjadi mampu dan berdaya.[]

 

Reporter: Oby Achmad

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.