Lompat ke isi utama
kasus asrama difabel wyataguna yang tak kunjug usai

Mengetuk Hati Ibu Menteri Sosial Mahasiswa Difabel Netra Wyata Guna Berharap Solusi

Solider.id - Perjuangan para mahasiswa difabel netra di Wyata Guna belum tuntas. Dampak dilahirkannya kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, masih berbuntut dan belum menemukan solusi yang tepat.

Meninjau kembali peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada 14 Januari 2020 silam, sebanyak tiga puluh dua mahasiswa difabel netra sempat terusir dari asrama Wyata Guna. Mereka pun memilih bermalam di bahu jalan Pajajaran depan kantor Balai Wyata Guna dan tidur selama lebih dari tiga hari di tenda darurat yang mereka buat. Kondisi demikian terjadi akibat adanya perubahan fungsi dari panti menjadi balai sesuai kebijakan Permensos Nomor 8 Tahun 2018.

Peristiwa kemanusiaan tersebut, sudah mendatangkan kunjungan dari berbagai pihak. Bukan hanya dari relawan mahasiswa berbagai kampus di Kota Bandung atau simpatisan masyarakat umum serta para awak media. Jajaran pemerintah terkait pun ikut turun tangan meninjau situasi di lapangan, baik dari pemerintah daerah kota, provinsi juga pemeritah pusat khususnya kementerian sosial.

Diskusi, lobi lobi, musyawarah, mediasi dan praktik baik lainnya telah coba ditempuh guna sebuah solusi yang adil serta tidak merugikan semua pihak yang terkait di dalamnya. Hasil mediasipun berbuah nota kesepahaman yang disetujui oleh pihak kementerian sosial bersama para mahasiswa difabel netra yang ada di komplek Wyata Guna. Selain mengizinkan para mahasiswa untuk kembali ke dalam asrama, salah satu poin terpenting dalam nota kesepahaman itu adalan janji untuk mempertemukan para mahasiswa dengan Menteri Sosial.

Satu tahun berlalu, para mahsiswa difabel netra masih terus menagih kesepakatan yang telah dibuat, masih banyak poin kesepakatan yang hingga kini belum ditepati. Senin (18/1) perwakilan mahasiswa difabel netra Wyata guna mengadakan napak tilas sebagai pengingat adanya nota kesepahaman tersebut. Hal yang paling utama dari kegiatan itu adalah menagih janji untuk mempertemukan mereka dengan Menteri Sosial, yang saat di jabat oleh Dr. Ir. Tri Risma Harini, M.T.

“Ini menjadi krusial karena pertemuan tersebut dianggap akan mampu menyelesaikan permasalahan masa depan difabel netra yang sampai saat ini tidak menemukan titik temu. Kami berharap agar ibu Risma terketuk hatinya untuk mau menemui para mahasiswa, untuk membahas permasalahan ini secara tuntas serta mendapat solusi terbaik,” papar Riyanto, Ketua Forum Akademisi Luar Biasa, kepada kontributor Solider.id pada Selasa (19/1) melalui telpon.

Meski kegiatan napak tilas tersebut hanya diikuti oleh perwakilan mahasiswa difabel netra Wyata Guna, tidak mengurangi makna yang ingin disampaikan, yang masih terus mereka perjuangkan. Sadar di tengah kondisi pandemi covid-19, para perwakilan mahasiswa difabel netra pun tetap patuhi aturan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, face shield atau pelindung wajah, menjaga jarak dan hanya diikuti oleh perwakilan saja untuk menghindari timbulnya kerumunan.

Mengetuk hati Ibu Menteri, Mereka buka suara berharap solusi

Lima perwakilan alumni dan mahasiswa difabel netra Wyata Guna menyampaikan aspirasinya, untuk mengetuk hati ibu menteri sosial, Dr. Ir. Tri Risma Harini, M.T.

Seperti yang disampaikan Aris (27) sebagai perwakilan alumni, dan sekarang menjadi masyarakat umum difabel netra. Aris mengatakan, dirinya mengikuti perjuangan kawan kawan mahasiswa Wyata Guna dari awal, sejak ia masih berada di asrama sampai sekarang. Mengetahui jejak perjuangan mereka, Aris mengakui hal yang menjadi satu kemirisan adalah dengan tidak tercovernya aspirasi dari masyarakat dan difabel oleh pemerintah. Yang menurutnya, itu jadi salah satu bukti ketidakhadiran negara dalam upaya upaya perlindungan, dalam mengayomi negara yang tidak mendiskriminasi, tapi fakta di lapangan urusan yang sudah bertahun tahun lamanya belum terselesaikan juga.

“Yang perlu digaris bawahi adalah, permasalahan ini bukan hanya masalah perorangan, bukan masalah kelompok, dan bukan hanya masalah keinginan dari segelintir orang saja. Jadi kalau boleh saya menyampaikan untuk pihak pihak terkait, pihak  berwenang, para pemangku kebijakan bisa menyingkirkan ego sektoralnya dengan meletakan dasar setiap keputusan atau kebijakan, pada dasar kemanusiaan dan mengakomodir seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali dalam hal ini, adalah hak difabel netra khususnya di Wyata Guna, yang menjadi wadah harapan, sebagai wadah penyusun masa depan difabel netra,” terangnya.

Aris juga berharap, semoga dengan berbekal MoU atau nota kesepahaman yang ada di tangan para mahasiswa difabel netra ini, bisa membawa mereka untuk menemui ibu menteri sosial yang memiliki kebijakan secara penuh atas hal yang terjadi di lapangan pada saat ini.

“Ini tentang masa depan, ini tentang cita cita, ini tentang regenerasi anak bangsa yang harus mulai diperhatikan dengan ketat,” pintanya.

Elda Fahmi (21), Humas Forum Akademisi Luar Biasa turut menjelaskan skema kegiatan napak tilas yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 18 Januari 2021 tersebut sebagai berikut;

Kegiatan yang dilakukan pada napak tilas yaitu saling memotivasi, saling menguatkan, berbagi hal positif, berdoa bersama dan sama berusaha menyampaikan aspirasi kepada kementerian sosial, untuk menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah disepakati oleh para mahasiswa difabel netra sebagai korban dengan kemensos yang di mediatori oleh Wyata Guna pada 2020 lalu. Kegiatan napak tilas pun diakhiri dengan penyelenggaraan webinar yang menghadirkan para pakar hukum, relawan, para korban, unsur masyarakat dan stakeholder lainnya

“Kami dari Forum Akademisi Luar Biasa mengadakan napak tilas di depan halte, yang ada di depan kantor Wyata Guna dengan maksud mengenang tragedi pengusiran yang pernah kami alami pada tahun 2020 lalu,” kenang Elda.

Harapan lain disampaikan oleh Tubagus Abim (23) yang dimiliki suara senada terkait dampak kebijakan Permensos Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan panti menjadi balai khusunya di Wyata Guna.

“Harapan kami sederhana yaitu; seperti yang tercantum dalam MoU nota kesepahaman sejak satu tahun lalu. Kami minta agar dapat dipasilitasi untuk melakukan mediasi dengan menteri sosial yang saat ini di jabat oleh ibu Risma,” kata pria yang akrab disapa Abim.

Dirinya juga berharap, agar kementerian sosial dan pihak terkait yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi Jawa Barat, bersedia duduk bersama dan membicarakan secara khusus, secara tegas supaya mendapatkan solusi yang tegas pula, tidak mengombang ambingkan mereka sebagai korban terdampak dari adanya kebijakan Permensos tersebut.

Suara lainnya juga disampaikan Dian Wardiana (22) ia mengatakan, rangkaian koordinasi sudah dilakukan baik melalui kementerian sosial, dinas terkait dan pihak lainnya saat peristiwa lalu. Namun hingga satu tahun ini, belum ada tanggapan serius mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga napak tilas pun mereka jajaki. Sedikit mengingatkan kembali, dalam nota kesepahaman itu telah dijelaskan solusi solusi terbaik yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, ternyata pihak pertama belum melaksanakan seperti sebagaimana mestinya.

“Alasan mendasar dari rangkaian napak tilas yang dilakukan adalah untuk menagih kepada pihak pertama kementerian sosial, terhadap nota kesepahaman yang dibuat satu tahun lalu. Salah satu poinnya yaitu pihak pertama yang saat itu diwakili oleh Kepala BRSPDSN Sudarsono akan memediasi, akan mengusahakan untuk para mahasiswa terdampak agar bertemu dengan menteri sosial, dan merembukan atau mendiskusikan persoalan yang telah berlarut larut hingga dua tahu lebih,” papar Dian.

Terakhir suara dari Sofwan (22) yang turut menyampaikan sedikit kronologis napak tilas ini. Sofwan menuturkan, pada 14 Januari 2020 lalu terjadilah puncak aksi terminasi dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra - BRSPDSN Wyata Guna yang menyebabkan banyak difabel netra harus tidur di jalanan. Setelah sekitar lima hari di jalanan, akhirnya pihak kementerian sosial datang ke Wyata Guna untuk bernegosiasi yang menghasilkan nota kesepahaman.

“Saya sebagai korban yang merasakan dampak tersebut sangat sedih, marah, kecewa. Dan saat nota kesepahaman itu tercetus ada sebuah harapan baru, mungkin masalah ini sedikit akan segera terselesaikan dan tidak terus berlarut lagi. Tapi setelah satu tahun berlalu, masih banyak poin poin dari nota tersebut yang belum terealisasi. Ada poin yang menuliskan pihak pertama yaitu BRSPDSN Wyata Guna akan menfasilitasi kami para mahasiswa untuk bertemu dengan menteri sosial,” tutur Sofwan, sekaligus suara pamungkas yang mewakili mahasiswa difabel netra lainnya.

Semoga tulisan ini menjadi jembatan aspirasi suara mereka, para mahasiswa difabel netra Wyata Guna terdampak terminasi satu tahun silam yang sangat ingin bertemu, bertatap muka langsung dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, ibu Dr. Ir. Tri Risma Harini, M.T. atau yang akrab disapa ibu Risma segera dapat terlaksana.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi)

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.