Lompat ke isi utama
Ilustrasi simbol difabel pengguna kursi roda

Medan Terjal Pendidikan Layak untuk Difabel

Solider.id- Sampai saat ini, mayoritas difabel di Indonesia belum bisa mengakses pendidikan. Usaha pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif terkendala kurangnya regulasi dan lemahnya implementasi aturan yang ada.

 

Pemerintah baru saja mengeluarkan aturan baru demi memperbaiki sistem pendidikan agar sesuai dengan para penyandang difabilitas. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas berusaha menciptakan suatu wahana yang bisa mengakomodasi siswa difabel belajar dan memaksimalkan potensinya.

 

Perlu diakui bahwa fasilitas pendidikan yang ada sekarang belum mampu menunjang difabel mengembangkan potensinya. Maksudnya, keberadaan Sekolah Luar Biasa atau pun sekolah inklusi belum mencapai standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.

 

Akibatnya, sedikit sekali dari para difabel kita yang mampu mengakses bangku sekolah dengan layak. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, menyebut hanya 18% dari 1,6 juta difabel Indonesia yang bisa sekolah. Dari jumlah tersebut, 115 ribu berada di SLB dan 299 ribu di sekolah reguler yang ditunjuk pemerintah.

 

Kemendikbud sendiri memperkirakan bahwa angka penyandang difabel yang tidak dapat mengenyam pendidikan sekitar 1 juta orang. Di sisi lain, ada sekitar 192 ribu difabel yang sebenarnya bisa mengakses sekolah, namun lembaga pendidikan yang ditempati tidak punya fasilitas akomodasi yang layak untuk mereka.

 

Angka BPS di atas bahkan jauh lebih tinggi dari statistik yang dikeluarkan oleh Kata Data pada tahun 2018. Dalam catatan Kata Data hanya 5,48% penyandang difabel yang berusia di atas 5 tahun yang masih sekolah. Jauh di bawah non-difabel yang angkanya mencapai 25,38 persen.

 

Artinya sampai saat ini mayoritas difabel yang berusia sekolah tidak mengenyam pendidikan. Karena 70, 62 persen difabel yang ada sekarang tidak lagi berpartisipasi dalam pendidikan. Kata Data menambahkan poin penting lain, bahwa ada sekitar 23,91% difabel yang bahkan tidak pernah sekolah sama sekali.

 

Meski ada perbedaan yang cukup signifikan dari kedua data tersebut, kita bisa melihat secara umum kontur pendidikan difabel di Indonesia. Yang jelas, partisipasi difabel dalam pendidikan masih sangat rendah. Terlalu banyak penyandang difabilitas kita yang tidak sekolah dan kalau pun sekolah tidak mendapat fasilitas yang layak.

 

Melalui PP no. 13 tahun 2020 pemerintah tampaknya ingin berusaha lebih keras memperbaiki sistem pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan penyandang difabel. Namun sejauh mana term “akomodasi”, yang dalam PP ini berarti memodifikasi sistem, memungkinkan difabel terpenuhi kebutuhan pendidikannya?

 

Apa yang Bisa Ditawarkan PP No. 13

 

Ketika menengok lebih dalam, kemunculan PP no. 13 tahun 2020 diharapkan mampu menjawab dua masalah laten pendidikan inklusif di Indonesia; pertama, lembamnya kinerja administrasi pemerintahan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif. Kedua, regulasi yang menjadi pondasi kebijakan dan program kerap tidak memahami kebutuhan masyarakat difabel.

 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa infrastruktur pendidikan inklusif di Indonesia hingga kini belum memadai. Kurangnya sekolah, tenaga pengajar, hingga pemahaman terkait difabilitas menjadi jurang menganga penciptaan pendidikan layak untuk difabel.

 

Usaha pemerintah agar tiap daerah hingga level kecamatan punya fassilits pendidikan untuk difabel hingga kini tidak mampu terpenuhi. Ini adalah salah satu problem pemerataan infrastruktur pendidikan inklusif. Slamet Tohari, peneliti difabel Universitas Barawijaya, menilai ketiadaan hukuman menjadikan kebijakan itu mandek. Sedang di sisi lain, baha Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) untuk difabel juga belum dituntaskan. Padahal RPP sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

 

Hingga kini, kelembaman pemerintah baik dalam memeratakan sekolah inklusif maupun menegakkan implementasi kebijkan dalam ranah difabilitas telah mendesak lebih banyak difabel menjauh dari ruang pendidikan. Pada konteks itu, PP no.13 tahun 2020 seolah menegaskan kronisnya persoalan sekaligus berusaha memperbaiki kesalahan yang ada.

 

PP no. 13 tahun 2020 secara umum ingin menciptakan sebuah kerangka kerja yang menyeluruh guna menciptakan sistem pendidikan yang inklusif. Dari regulasi ini ditetapkan kerja sama dan kewajiban yang setara dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Masing-masing wajib menyediakan anggaran, sarana, pengajar, hingga kurikulum.

 

Meski cakupannya sangat luas, karena untuk memenuhi 4 aspek tersebut jelas tidak mudah, kerja sama Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan menjadi pondasi kebijakan ini. Penegasan kerja sama pusat-daerah seolah hendak memperbaiki kekurangan yang ada, yakni lemahnya kontribusi pemerintah di daerah dalam menciptakan pendidikan inklusif. Padahal karakter daerah sangat mempengaruhi kebutuhan difabel ketika mengakses pendidikan.

 

Poin penting PP no. 13 tahun 2020 berikutnya adalah berbagai macam akomodasi layak agar difabel bisa belajar sesuai karakteristiknya. Menarik untuk dilihat bahwa PP ini telah berusaha merinci akomodasi layak apa saja yang mesti dipenuhi untuk tiap karakter difabilitas. Detail seperti ini tentu menjadi instrumen penting agar sebuah ekosistem pendidikan yang ramah difabel bisa tercipta.

 

PP no. 13 tahun 2020 lebih jauh menetapkan hukuman administratif untuk lembaga pendidikan yang tidak patuh. Adapun sanksi paling berat adalah pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. Hal ini diberlakukan untuk lembaga yang telah mendapat fasilitas akomodasi layak namun tidak melaksanakan pembelajaran inklusif.

 

Pemberian sanksi jelas menjadi tanda keseriusan pemerintah untuk membentuk sistem administrasi yang efektif. Namun terdapat aspek yang mungkin menjadi kendala, yakni mekanisme penyediaan fasilitas. Di sini tidak disebutkan waktu maksimal sekolah ketika mengajukan fasilitas pendidikan pada pemerintah.

 

Padahal jika belum mendapat fasilitas akomodasi layak, sanksi administrasi tidak dapat dikenakan pada sekolah terkait. Sehingga pemantauan dan evaluasi pemenuhan akomodasi layak yang ditetapkan setahun sekali bisa tidak efektif. Sehingga, waktu adalah persoalan yang cukup kentara di sini.

 

Terlepas dari berbagai kekhawatiran di atas, tidak ada salahnya kita untuk optimis. Bahwa dengan regulasi baru ini upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan ramah difabel telah semakin konkret. Adapun selebihnya, kita perlu berharap agar persoalan kelembaman pemerintah semakin menurun dan stigma sosial atas difabel kian berkurang. Karena tampaknya medan untuk membangun pendidikan inklusif masihlah terjal.[]

 

 

Penulis: Ahmad Jamaludin, Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Editor: Robandi

The subscriber's email address.