Lompat ke isi utama
peersyaratan masusk bagi mahasiswa baru jalur disabilitas

Pertanyakan Komitmen UNS sebagai Kampus Inklusif

Solider.id, Yogyakarta -Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, kampus ini dinobatkan sebagai salah satu kampus inklusif yang ada di Indonesia. Hal itu ditandai dengan diterimanya anugerah kehormatan Inclusive Award dalam bidang pendidikan yang diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia (RI) kepada Rektor UNS pada tahun 2012. Sumber informasi: https://uns.ac.id/id/uns-update/mengulik-geliat-uns-sebagai-kampus-inklusif-bersama-guru-besar-manajemen-pendidikan-inklusi.html

Apreciate! Karena dalam upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya difabel, UNS Surakarta membuka jalur Seleksi Mandiri Jalur Disabilitas (SMJD).

 

Pada jalur SMJD tersebut, UNS memberlakukan 4 syarat khusus yang harus dipenuhi bagi calon mahasiswa difabel. Persyaratan khusus tersebut ialah: a) rapor asli dari sekolah, b)  memiliki surat keterangan dari dokter dan Psikolog yang menerangkan tentang status disabilitas yang sesuai dan hasil tes IQ yang berhubungan,  c)  mengikuti wawancara (pendaftar SMJD dan orang tua / wali), untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengalami kesulitan mengikuti kegiatan perkuliahan yang terkait dengan disabilitasnya, lingkungan kampus UNS, dan program studi pilihannya, serta d) memiliki prestasi non akademik (jika ada).

 

Mencermati persyaratan khusus tersebut ada kejanggalan pada poin b dan c. Poin b, mengharuskan calon mahasiswa menyerahkan surat keterangan bahwa dirinya difabel, adalah kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua harus menyerahkan bukti tes intelegensi. Mengapa? Calon mahasiswa rata-rata sudah menyelesaikan jenjang pendidikan sedari TK, SD, SMP, SMA paling tidak selama 15 tahun. Selama itu sudah barang tentu pada siswa ini menyelesaikan pendidikan sebagaimana kondisi yang menyertai. Yakni sebagai siswa tuli, buta (totally blind), terhambat mobilitas (difabel fisik), dan lain sebagainya.

 

Sudah jelas buta, mengapa harus ke dokter mata untuk mendapatkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah buta? Sudah jelas tidak mendengar, mengapa harus ke dokter THT untuk mendapatkan surat keterangan tuli? Demikian juga bagi difabel fisik, secara kasatmata jelas dapat diidentifikasi kondisi kedifabilitasan yang menyertai.

 

Jika syarat tersebut diterapkan semasa hendak masuk TK atau SD, terutama bagi difabel tuli dan intelektual, hal ini masih bisa dimaklumi. Karena dua kedifabilitasan tersebut, tak kasatmata. Karenanya syarat yang diberlakukan berfungsi dalam menyesuaikan dalam pengelompokan kelas, jika menempuh pendidikan di SLB, atau mempersiapkan guru pendamping khusus jika di non SLB.

 

Mengganti persyaratan

Akan jauh lebih tepat, jika UNS menggantinya dengan melakukan penilaian (assessment) kebutuhan. Dengan demikian aksesibilitas yang dibutuhkan calon mahasiswa dapat teridentifkasi. Selanjutnya hasil assessment akan bermanfaat bagi kampus dalam memberikan aksesibilitas sesuai dengan jenis kedifabilitasan calon mahasiswa.

 

Kejanggalan berikutnya dari poin b, mensyaratkan calon mahasiswa menyerahkan bukti tes intelegensi, yang biasa dikeluarkan oleh psikolog. Hasil tes bisa jadi tidak valid ketika psikolog tidak menyediakan aksesibilitas sesuai kebutuhan. Sebagai contoh: tulisan atau juru bahasa isyarat bagi tuli, aksesibilitas suara (voice) bagi mereka yang buta (totally blind). Sedang kejanggalan pada  poin c yaitu wawancara bagi pendaftar SMJD dan orang tua/wali) untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengalami kesulitan mengikuti kegiatan perkuliahan yang terkait dengan disabilitasnya, lingkungan kampus UNS, dan program studi pilihannya.

 

Kenapa masih dipertanyakan kesulitan yang akan dialami oleh mahasiswa difabel? Poin persyaratan khusus tersebut menjadi berbanding terbalik dengan label UNS sebagai kampus inklusif, yang telah menerima inclusive award sejak 9 tahun silam.

 

Di mana inklusifnya UNS dengan masih menerapkannya syarat khusus tersebut? Ke mana komitmen yang harus dibangun sebagai kampus inklusif dengan award yang sudah diterimanya?

Sebaiknya uNs meninjau ulang dan merevisi beberapa persyaratan khusus yang diberlakukan pada SMJD 2021. Hal ini agar selaras dengan brand yang sudah dibangun sebagai kampus yang terbuka, yang memberikan ruang kepada seluruh lapisan masayarakat, tanpa kecuali masyarakat difabel. Sehingga upaya memperluas akses pendidikan tinggi khususnya bagi difabel dapat tercapai. [].

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor  ; Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.