Lompat ke isi utama
panti ODG di Surakarta

Catatan Kritis Rekomendasi Sektor Pemenuhan HAM Orang dengan Difabilitas Psikososial

Solider.id, Surakarta-Temu Inklusi keempat yang diselenggarakan pada 9 September hingga 14 Januari 2020 telah usai dan melahirkan 12 bagian rekomendasi yang disampaikan kepada kementerian koordinator, kementerian dan lembaga terkait. Tentunya Ini bukan capaian yang mudah sehingga Sigab dan jaringan organisasi difabel lainnya mampu berjejaring dan bekerja sama dalam pembangunan yang inklusif karena hal itu sudah dimulai dari Temu Inklusi yang pertama tahun 2014.

Dibanding Temu Inklusi sebelumnya, Temu Inklusi keempat melahirkan rekomendasi-rekomendasi dengan bagian atau sektoral yang lebih berwarna, multi-isu serta berfokus lebih kepada apa yang menjadi kebutuhan dan layanan mendasar pada difabel di antaranya : sektor partisipasi dan pelibatan secara aktif difabel dalam perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, pengarusutamaan gender dan difabilitas, pendataan, perwujudan inklusivitas di desa dengan lahirnya desa-desa inklusi, sektor ketenagakerjaan, infrastruktur yang inklusif dan lain sebagainya. Menarik karena ada isu sektoral difabilitas baru yang diangkat kemudian melahirkan rekomendasi yakni pemenuhan HAM orang dengan difabilitas psikososial.

Sebagaimana Deklarasi Universal HAM (DUHAM) bahwa terdapat lima jenis HAM yang dimiliki oleh manusia atau setiap individu yakni hak personal, hal legal, hal sipil dan politik, hak subsistensi hak ekonomi dan sosial budaya (Ecosob) hak bebas dari campur tangan dan tindakan sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat. Pada bagian rekomendasi sektor pemenuhan HAM Orang dengan Difabilitas Psikososial (ODP) pun hal ini tercantum. Pemilihan istilah ODP patut diacungi jempol karena istilah ini lebih positif dan afirmatif bila dibanding istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Istilah ODP setara dengan istilah Orang Dengan Skizofrenia (ODS).

Rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM yakni Membuat instrumen-instrumen hukum terkait yang mendorong aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait untuk menghargai kapasitas hukum ODP, dan menyediakan bantuan yang diperlukan bagi mereka untuk melaksanakan kapasitas hukumnya dan mendorong lahirnya pokja disabilitas psikososial berisikan lembaga-lembaga pemerintah terkait dan OPD sehingga mempermudah koordinasi kerja-kerja penegakan HAM bagi ODP.

Rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebuah keharusan sebab isu difabel psikososial akhir-akhir ini mendapatkan perhatian dari khalayak terutama pegiat difabel dengan porsi yang lebih besar, apalagi di saat pandemi COVID-19, difabel psikososial termasuk difabel yang memiliki kerentanan tinggi dan rentan mengalami pengabaian dari negara, terutama bagi mereka yang tinggal di panti-panti. Angka positif Covid-19 yang ditemukan pada ODP semakin tinggi dan meresahkan, seperti yang ditulis oleh health.detik.com “Klaster ODGJ ditemukan di Boyolali, dan puluhan pasien tertular COVID-19”. Peristiwa tersebut mengena di Panti Budi Makarti yang merawat ODP. Kejadian serupa juga menimpa 221 ODP yang tinggal di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, Cipayung, Jakarta terkonfirmasi positif virus corona pada 29 Desember 2020.

Terkait temuan bahwa masih banyak panti rehabilitasi ODP yang tidak memenuhi standar kelayakan dalam pengelolaan bahkan tidak memenuhi HAM bagi ODP dengan sistem penanganan/pengobatan tradisional dengan acara pemaksaan secara fisik maka Temu Inklusi melahirkan pula rekomendasi yang ditujukan kelada Kementerian Sosial yakni, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap praktik-praktik perampasan kapasitas hukum di panti-panti rehabilitasi sosial evaluasi terhadap pemberian izin, mencabut izin atau bantuan finansial dari panti-panti rehabilitasi yang terbukti, melakukan perampasan kemerdekaan, kekerasan, pemberian gizi buruk, tindakantindakan disipliner yang merendahkan martabat manusia, serta perlakuan-perlakuan, buruk lainnya yang tidak sesuai dengan CRPD, melakukan revitalisasi sistem rehabiltasi sosial berkaitan dengan kesehatan jiwa yang mengubah struktur panti dari tempat detensi menjadi asrama sementara bagi ODP.

Upaya pemenuhan HAM bagi ODP juga dengan menyodorkan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Kepolisian serta Dirjenpas untuk memastikan akomodasi yang layak dalam proses peradilan dan pemeriksaan perkara pengampuan serta memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang komprehensif di dalam rutan dan lapas.

Terkait rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan yang sama urgensinya kepada kementerian dam lembaga lainnya, rekomendasi ini memastikan bahwa setiap individu ODP terpenuhi hak kesehatannya. Rekomendasi tersebut yakni amanat kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan pasien di Rumah Sakit Jiwa untuk memastikan tidak adanya lagi perawatan paksa tanpa alasan jelas, rawat inap tanpa batas waktu, kekerasan, ataupun tindakan-tindakan medis yang bertentangan dengan standar Hak Asasi Manusia, seperti Terapi Elektrokonvulsif (ECT), memastikan tidak ada Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang disalahgunakan oleh psikiater ataupun keluarga pasien untuk merampas kebebasan atau kapasitas hukum ODP.

Sayangnya, pada rekomendasi terkait hak kesehatan ODP, penulis tidak menemukan yang ditujukan kepada BPJS sebagai penyelenggara asuransi kesehatan, dengan memberikan layanan akses obat-obatan psikotik bagi ODP secara penuh atau lebih luas cakupannya. Banyak sekali kejadian ODP yang saat mengalami terapi pengobatan, obat yang dikonsumsinya tidak secara keseluruhan mereknya dikaver oleh BPJS. Ini tentu menyulitkan di saat situasi pandemi yang sudah berlangsung hampir satu tahun dan tidak menunjukkan situasi yang lebih baik sehingga efek keterpurukan ekonomi sangat dirasakan bagi ODP dan caregiver-nya.

Usai pembacaan rekomendasi-rekomendasi oleh para pegiat, termasuk rekomendasi terkait ODP, penulis meminta tanggapan dari Agus Sila, seorang penyintas ODP asal Surakarta dan pegiat di Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Solo Raya. Ia menyatakan pada usulan di Kementerian kesehatan pada poin pertama supaya diubah mengenai lama ODP dirawat di rumah sakit sampai sembuh. Jadi tidak dibatasi waktunya. Terkait pengobatan mengenai ECT, menurutnya, pengobatan itu sangat diperlukan bagi ODP yang merasa otaknya berpikir hyper terus-menerus yang biasa ditemui pada ODP berat. Menurut Agus, dengan dilakukan ECT maka kinerja otak menjadi normal kembali, karena ia sudah merasakan sendiri bagaimana keefektivan pengobatan ECT.

Menurut penulis, soal kurun waktu terapi pengobatan rawat inap di rumah sakit selama ini praktiknya adalah merujuk kepada kemampuan BPJS untuk mengkaver biayanya dan pagu yang ada selama ini adalah dengan ketentuan 14 hari.

Agus menambahkan usulan terkait rekomendasi kepada Kementerian Sosial yakni diadakan data base nasional bagi ODP sehingga pemerintah akan mudah mengontrol dan mengetahui jumlah ODP termasuk bagaimana perkembangan ODP yang menjalani terapi pengobatan. Sedangkan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan supaya memperbanyak fasilitas kesehatan layanan tingkat pertama (rumah sakit atau poliklinik) dan rumah sakit umum yang menyediakan poli jiwanya serta menambah lagi rumah sakit jiwa. Ia juga mengusulkan adanya petugas/perawat home visit untuk memastikan dan mengontrol ODP pasca rawat inap saat menjalani terapi pengobatan/rawat jalan. Menurut Agus Sila, saat menjalani terapi pengobatan, obat sangat dibutuhkan bagi ODP agar pulih dan hidup ‘normal’ sebagaimana manusia seutuhnya dan bisa berdaya.

Dari tulisan-tulisan di atas, penulis tidak ingin menyimpulkan namun menandaskan bahwa peluncuran rekomendasi-rekomendasi di Temu Inklusi adalah sebuah langkah bagus, sangat taktis dan langsung menyasar kepada pemangku kebijakan. Dan alangkah baiknya jika saat menyusun rekomendasi terkait ODP juga melibatkan dari banyak lagi pihak organisasi/komunitas yang berkomitmen dalam kepedulian terhadap ODP demi inklusivitas yang sesungguhnya dengan tidak meniadakan kenyataan yang ada di masyarakat.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.