Lompat ke isi utama

Rekomendasi Sektor Pemenuhan HAM bagi Difabel Psikososial dari Temu Inklusi ke-4

Solider.id - Yeni Rosa Damayanti, aktivis difabel psikososial dari Perhimpunan Jiwa Sehat, membacakan rekomendasi dari Temu Inklusi ke-4 mengenai pemenuhan HAM bagi difabel psikososial dalam penutupan Temu Inklusi pada 14 Januari 2020 yang dihadiri kementerian dan lembaga negaraa terkait. Isu difabel psikososial menjadi topik bahasan tersendiri, karena difabel psikososial merupakan Salah satu di antara ragam difabel yang memiliki situasi-situasi khusus, tetapi masih kerap dilupakan dalam agenda-agenda pembangunan di Indonesia.

Difabel psikososial adalah orang-orang yang mengalami  hambatan struktural akibat masalah kejiwaan yang mereka alami dan persepsi masyarakat luas terhadap mereka. Ini diperparah dengan Kurangnya pemahaman yang tepat mengenai difabel psikososial, ditambah struktur regulasi yang tidak memberikan ruang atas perlakuan yang adil bagi difabel psikososial, menyebabkan terampasnya keadilan dan penikmatan hak yang setara bagi difabel psikososial. Mereka bahkan dengan mudah dapat diambil kapasitas hukumnya oleh orang-orang yang menjadi pengampu tanpa persetujuan dan kehendak mereka.

Perlakuan ketidakadilan secara struktural dan kultural ini perlu dijawab dengan upaya-upaya kolektif dan sistematis untuk membangun sistem hukum dan perlindungan HAM yang lebih memberikan keadilan bagi mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa rekomendasi yang mencuat dalam diskusi temu inklusi bertemakan difabel psikososial. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dibuat tersegmen sesuai dengan lembaga-lembaga negara yang berwenang.

Untuk Kementerian Hukum dan HAM:

  1. Membuat instrumen-instrumen hukum terkait yang mendorong aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait untuk menghargai kapasitas hukum difabel psikososial, dan menyediakan bantuan yang diperlukan bagi mereka untuk melaksanakan kapasitas hukumnya.
  2. Mendorong lahirnya pokja difabel psikososial berisikan lembaga-lembaga pemerintah terkait dan difabel psikososial sehingga mempermudah koordinasi kerja-kerja penegakan HAM bagi difabel psikososial.

 

Untuk Kementerian Sosial:

  1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap praktik-praktik perampasan kapasitas hukum di panti-panti rehabilitasi sosial serta evaluasi terhadap pemberian izin.
  2. Mencabut izin atau bantuan finansial dari panti-panti rehabilitasi yang terbukti melakukan perampasan kemerdekaan, kekerasan, pemberian gizi buruk, tindakan-tindakan disipliner yang merendahkan martabat manusia, serta perlakuan-perlakuan buruk lainnya yang tidak sesuai dengan CRPD.
  3. Melakukan revitalisasi sistem rehabiltasi sosial berkaitan dengan kesehatan jiwa yang mengubah struktur panti dari tempat detensi menjadi asrama sementara bagi difabel psikososial.

 

Untuk Kementerian Kesehatan:

  1. Melakukan evaluasi terhadap penanganan pasien di Rumah Sakit Jiwa untuk memastikan tidak adanya lagi perawatan paksa tanpa alasan jelas, rawat inap tanpa batas waktu, kekerasan, ataupun tindakan-tindakan medis yang bertentangan dengan standar Hak Asasi Manusia, seperti Terapi Elektrokonvulsif (ECT).
  2. Memastikan tidak ada Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang disalahgunakan oleh psikiater ataupun keluarga pasien untuk merampas kebebasan atau kapasitas hukum difabel psikososial.

 

Untuk Mahkamah Agung:

  1. Memastikan implementasi akomodasi yang layak bagi ODP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
  2. Menyusun Perma atau SEMA yang mengatur lebih detail tentang pemeriksaan perkara pengampuan sehingga bisa mendorong hakim untuk mempertimbangkan keterangan dari calon terampu, ahli-ahli terkait, serta organisasi penyandang disabilitas.
  3. Melakukan sensitisasi hakim-hakim yang menangani kasus-kasus pengampuan sehingga mampu untuk memberikan penetapan secara berhati-hati dan tetap menghargai kapasitas hukum orang tersebut.

 

Untuk Kepolisian:

  1. Memastikan implementasi akomodasi yang layak bagi difabel psikososial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
  2. Melakukan sensitisasi HAM dan isu difabel terhadap personil kepolisian agar mereka memperlakukan difabel psikososial yang berkonflik dengan hukum secara setara dan menghargai martabat mereka.
  3. Melakukan penyidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran hak atas kebebasan, penganiayaan, kekerasan seksual, dan perlakuan buruk lainnya yang dialami oleh difabel psikososial di panti rehabilitasi, rumah sakit jiwa, ataupun institusi-institusi lain yang menampung difabel psikososial.

 

Dirjen pas

  1. Memastikan implementasi akomodasi yang layak bagi ODP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
  2. Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan jiwa yang komperhensif di dalam rutan dan lapas.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.