Lompat ke isi utama
M Joni Yulianto sampaikan pengantar dalam pembacaan rekomendasi dialog Indonesia Inklusif

Rekomendasi Temu Inklusi #4: Bicara Pendataan Difabel yang (masih) Jadi Masalah

Solider.id – Presiden Jokowi dalam perayaan HDI tahun 2020 menyatakan bahwa Pemerintah sudah banyak membuat regulasi yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak difabel, tapi yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya. Berangkat dari pernyataan tersebut, Temu Inklusi yang merupakan upaya kesinambungan mendiskusikan gagasan-gagasan konkret dalam mengontribusikan kerja bersama antara masyarakat dan pemerintah mencoba melahirkan rekomendasi yang harus dikawal ke depan dan bergandeng tangan bersama untuk menyelesaikan permasalahan inklusi sosial selama ini.

 

Joni Yulianto dalam pengantar sebelum pembacaan rekomendasi Temu Inklusi 2020 mengapresiasi produk hukum yang telah disahkan dalam kurun waktu 2019-2020, yakni 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden. Regulasi ini adalah harapan agar pemenuhan hak difabel menjadi lebih baik. Namun Joni tak menampik masih banyak permasalahan, contohnya tentang pendataan difabel.

Hingga saat ini, data penyandang disabilitas yang terupdate dan akurat masih menjadi tantangan besar, dimana data nasional disabilitas saat ini masih didasarkan pada survei yang tidak mencerminkan data sebenarnya, sehingga belum dapat menjadi acuan perencanaan program secara tepat di berbagai sektor.

Dalam Dialog Indonesia Inklusi yang dilaksanakan secara daring pada Kamis, (14/01), Ma’ruf Amin turut mengamini bahwa saat ini Indonesia masih memerlukan data yang terintegrasi, yang menjelaskan mengenai jumlah, sebaran dan karakteristik difabel. Ma’ruf Amin menerima laporan adanya beberapa sumber data di beberapa kementerian dan lembaga, diantaranya data Susenas 2018 di BPS, Data Riskesdas 2018 di Kemenkes, dan data Kemensos 2021. Menurut data yang dihimpun oleh Kemensos melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD), hingga tanggal 13 Januari 2021, jumlah penyandang disabilitas yang terdata sejumlah 209.604 individu.

 

“Oleh karena itu, tugas penting yang harus segera dituntaskan adalah menyusun data nasional penyandang disabilitas yang terintegrasi, yang menggambarkan keseluruhan populasi dengan ragam disabilitas, dan karakteristik dari masing-masing disabilitas. Hal ini merupakan amanat PP Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya terkait pasal tentang ketersediaan Data Nasional Disabilitas.” ujar Ma’ruf.

Meski begitu, di beberapa daerah, melalui kerjasama berbagai pihak telah menunjukkan praktik baik pendataan difabel, baik di tingkat Desa maupun Kabupaten. Hal ini terungkap dari pengakuan Luluk Ariyantiny dari Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) yang menyatakan bahwa sudah ada inovasi data pilah difabel berdasarkan ragam hingga pemetaannya yang sudah masuk menjadi data Bappeda Kabupaten Situbondo.

Sementara itu, catatan mengenai pendataan difabel dalam Temu Inklusi #4 antara lain sinkronisasi beberapa Undang-Undang dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sinkronisasi sistem database dari tingkat desa hingga pusat dengan pemutakhiran data yang rutin, aspek pendataan dengan pendekatan bottom-up melalui pelibatan semua komponen masyarakat termasuk difabel yang menggunakan instrumen sederhana, serta mendorong Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah memasukkan aspek pembiayaan terkait pendataan ini dalam anggaran rutin.

 

Reporter: Alvi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.