Lompat ke isi utama
foto Jona Aman Damanik

Partisipasi Difabel dalam Pembangunan dan Percontohan Desa Inklusi jadi Rekomendasi Temu Inklusi #4

Solider.id - Kerangka atas jaminan penuh partisipasi penyandang disabilitas telah termaktub dalam PP No. 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, inklusi difabel dalam berbagai sektor program pembangunan hanya dapat secara efektif terbangun jika difabel terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai aktor, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pengawasan, monitoring maupun evaluasi.

“Sesuai PP 70, partisipasi difabel ketika bicara perencanaan hingga evaluasi, meski difabel mempunyai keterbatasan tapi ketika kami sebagai subyek pembangunan, lihatlah potensi yang ada pada kami untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Indonesia.” ujar Jonna Damanik usai pembacaan rekomendasi-rekomendasi Temu Inklusi ke-4.

Terkait sektor partisipasi dan pelibatan efektif difabel, ada lima butir rekomendasi yang dilantangkan yaitu, pertama, keterlibatan disabilitas di semua forum pengambilan keputusan publik di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Kedua, akselerasi pendataan dari sisi cakupan maupun kualitas, khususnya dalam lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan registrasi sosial menggunakan platform Sistem Informasi Desa atau yang sejenis bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas. Ketiga, adanya forum khusus/tematik bagi penyandang disabilitas/kelompok rentan lainnya diperlukan sebagai langkah afirmasi untuk mengakselerasi pelaksanaan RIPD dan integrasinya dalam proses Musrenbang yang tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan. Keempat, mendorong kerjasama multi-pihak dalam merancang dan melaksanakan berbagai terobosan pemberdayaan dan perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan. Terakhir, mempromosikan replikasi dan keberlanjutan berbagai inovasi didukung oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda, melalui berbagai forum dan media pembelajaran.

Sementara Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Panduan Fasilitasi Desa Inklusif untuk dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan desa, sehingga difabel dapat memiliki kesempatan yang sama berpartisipasi dalam pembangunan baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya.

“Melalui gerakan inklusi dari desa diharapkan para pihak dapat berperan dan membantu memberikan edukasi dan mendorong kesadaran bagi setiap anggota masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat difabel.” imbuh Ma’ruf Amin.

Model dan percontohan Desa Inklusi sendiri telah dimulai sejak tahun 2015. Yogyakarta ketika itu menjadi piloting pertama dan saat ini telah di replikasi di lebih dari 160 desa di beberapa provinsi di Indonesia.

Sebagai closing statement menutup pembacaan rekomendasi, Jonna Damanik berharap bahwa semua rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi wacana semata karena rekomendasi yang sudah dibacakan dalam Dialog Indonesia Inklusif ini adalah hasil diskusi panjang dan praktik baik seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat sipil dan elemen lainnya serta kajian berbagai stakeholder.

 

Reporter: Alvi

Editor     : Ajiwan Arief  

 

The subscriber's email address.