Lompat ke isi utama

Rekomendasi Sektor Peradilan Inklusif dari Temu Inklusi ke-4

Solider.id, Semarang - 13 Januari 2021, sidang gugatan Baihaqi, difabel netra korban tindakan diskriminatif dalam seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Khusus Difabel 2019, kembali digelar di PTUN Semarang. Pada persidangan kali ini, Baihaqi dan LBH Semarang menghadirkan Dr. Subagya dari Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI) Pusat sebagai ahli untuk didengar keteranganya. APPKhI sebelumnya telah memberikan rekomendasi kepada kementerian PAN-RB dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor 17/APPKhI/X/2020 tentang penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K Formasi Khusus Difabel tertanggal 24 Oktober 2020. Rekomendasi ini diterbitkan karena maraknya diskriminasi yang menimpa difabel dalam seleksi calon pegawai negeri sipil.

Keterangan ahli sejalan dengan dalil gugatan yang telah diajukan, yang mana tidak boleh ada pembedaan jenis maupun ragam difabel dalam seleksi CPNS, karena semuanya memiliki hak yang sama. Ahli juga menyampaikan bahwa semangat dari formasi khusus difabel adalah affirmative action. dengan menyediakan kuota khusus difabel, kebijakan ini memiliki roh kesetaraan tanpa pembatasan ragam difabel.

Dr. Subagya menjelaskan bahwa Formasi difabel merupakan jalur afirmatif untuk difabel, dan tidak boleh digugurkan karena pembatasan syarat jenis difabel. Sehingga, pembedaan jenis maupun ragam difabel dalam penerimaan formasi khusus difabel adalah bentuk diskriminasi dan menunjukkan ketidakpahaman pembuat kebijakan akan hak difabel sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP No.13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Sehingga pemerintah harus mengakomodir difabel dalam proses mendapatkan hak-haknya.

Ahli menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus hati-hati dalam menafsirkan perundang-undangan yang ada termasuk tidak boleh menafsirkan kondisi difabel seseorang terutama dalam proses CPNS tanpa melibatkan ahlinya. Dalam konteks diskriminasi yang diterima oleh Baihaqi terjadi karena adanya penafsiran pribadi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk adanya proses eleminasi peserta CPNS difabel dengan pribadi tanpa melibatkan ahli.

Baihaqi terbukti jelas dalam persidangan, karena didukung alat bukti bahwa Baihaqi terbukti sebagai  seorang guru profesional yang ditunjukkan melalui sertifikat pendidik resmi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang dimilikinya. Adanya kondisi ini maka dapat digarisbawahi bahwa Pemerintah harus mengakomodir para  difabel dalam proses mereka mendapatkan haknya atas pekerjaan yang layak termasuk bagaimana harus hati-hati dalam menafsirkan peraturan yang ada.

Baihaqi sendiri mengaku puas terhadap poin-poin yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkannya di persidangan.

“semuanya dijelaskan secara lengkap oleh Pak Subagya dalam persidangan. Tim LBH juga sangat mengkonstruksikan pertanyaan kepada ahli dalam persidangan.” Ungkapnya melalui telepon 14/01/2021.

Baihaqi juga menambahkan, bahwa surat rekomendasi yang disampaikan oleh APPKHI kepada KemenPan-RB menguatkan posisinya. Hal itu karena, dalam surat tersebut disebutkan bahwa difabel netra tidak memiliki hambatan untuk mengajar mata pelajaran matematika.

Saat ini, Baihaqi sedang menunggu alat bukti tambahan yang akan ia serahkan kepada majelis hakim sambal menunggu proses siding selanjutnya. “ada beberapa ahli lain yang tidak dapat hadir akan menyampaikan legal opinionnya.” Pungkasnya.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.