Lompat ke isi utama

Masyarakat Difabel Belum Menjadi Proritas Target Penerima Vaksin Covid-19

Solider.id - Sejak awal Desember 2020 lalu, sebanyak satu koma dua juta dosis vaksin covid-19 jenis sinovac sudah tiba di tanah air. Secara sistematis, pemerintah bersama timnya telah mengatur alur waktu pemberian vaksin secara bertahap kepada masyarakat disusun hingga Maret 2022 mendatang, atau sekitar lima belas bulan.

 

Pemberian vaksin tersebut dibagikan dalam empat tahap dengan kategori klaster yang dinilai lebih efektif. Namun, masyarakat difabel belum menjadi prioritas target penerima yang disebutkan secara klaster. Inisiatif pemberian vaksin covid-19 terhadap masyarakat difabel perlu digagas dan digaungkan secara luas.

Menindaklanjuti himbauan Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dewan Pembina Pusat (DPP) Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (Pekti) dan Dewan Pembina Cabang (DPC) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung, turut mendukung program pemerintah berupa pemberian vaksin covid-19.

 

Vaksin diselenggarakan oleh Kill Covid-19 yang mengkuotakan secara khusus bagi masyarakat difabel Netra, mengingat mereka sebagian besar di sektor jasa terapis yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

“Gelombang pertama ini terdaftar sebanyak 45 orang anggota dan didampingi oleh relawannya. Pelaksanaan vaksin tahap pertama sudah berlangsung pada Sabtu, 24 April kemarin, sedangkan untuk tahap kedua Sabtu, 22 Mei nanti,” papar Yanto Pranoto, SH Ketua Umum PETKI.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya dan semua pengurus DPP Petki merasakan keprihatinan yang luar biasa, sebab banyak masyarakat difabel Netra khususnya yang terganggu usaha dan pekerjaannya akibat pandemi.

 

Mereka yang bekerja di sektor informal, seperti terapis pijat, pemain musik atau musisi, bahkan pedagang makanan keliling, seperti pedagang kerupuk, mereka sangat rentan akan terkena virus covid-19 ini. Bagi masyarakat difabel Netra sulit untuk dapat menjaga jarak, sebab aktivitasnya banyak memerlukan bantuan orang lain atau pendamping.

 

Sementara di kota Bandung, vaksinasi khusus untuk masyarakat difabel belum tersedia kuota khusus. Mereka yang ada itu juga karena profesinya sebagai guru atau petugas atau mereka yang sudah di usia 60 tahun lebih. Sedangkan masyarakat difabel diluar itu, masih belum dapat divaksin.

“Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan beberapa pihak mencoba mencari solusi. Kemudian berhasil melakukan kerjasama dengan Kill Covit-19. Dan kesempatan tersebut terbuka untuk menjangkau lebih banyak masyarakat difabel,” imbuh Yanto.

 

Meski untuk gelombang pertama ini masih dirasakan sedikit respon masyarakat difabel yang mengikuti vaksin, pihaknya terus melakukan edukasi, karena banyak yang belum bersedia dengan berbagai macam alasan.

“Kami terus ingin berkomitmen untuk mensosialisasikan betapa pentingnya vaksinasi, untuk membuat bangsa ini terlepas dan bebas dari virus yang sudah memakan banyak korban jiwa,” tambahnya.

 

Usaha sosialisasi dan edukasi yang ditempuh antara lain disampaikan dalam bentuk spanduk yang terpasang dikendaraan, juga melalui media sosial. Harapannya, kegiatan ini bisa berlangsung terus-menerus sampai minimal mencapai 70% bahkan lebih dari itu masyarakat difabel mendapatkan vaksinasi. Mereka termasuk  kelompok paling beresiko untuk terpapar virus covid-19.

 

Minimnya masyarakat difabel penerima vaksin covid-19.

Dari keterangan empat tahapan klaster penerima vaksin covid-19, masyarakat difabel masih sangat minim tersentuh. Mereka yang sudah bisa mendapatkan antara lain yang berada dalam lingkup profesi Atlet, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidik seperti guru, yang termasuk dalam pendataan secara kelembagaan atau institusi.

Data penerima vaksin tersebut, belum menyentuh masyarakat difabel secara individu di lingkungan wilayah tinggal maupun yang berbasis lingkungan komunitas dengan kedifabelan yang beragam.

 

Dalam kategori klaster kelompok rentan pun, hanya menyebutkan masyarakat yang berusia lanjut atau para lansia. Beberapa lainnya menambahkan klaster untuk ibu hamil dengan persyaratan tertentu yang masih dinilai aman bagi ibu dan bayi dalam kandungan.

Dilansir dari berbagai sumber, vaksin diberikan sebanyak dua kali dengan rentang waktu sekitar tiga puluh hari.

Vaksin tahap pertama diberikan untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

 

Vaksin tahap kedua diberikan untuk memprioritaskan masyarakat rentan seperti lansia. dan klaster petugas pelayan publik, pedagang pasar, pendidik, tokoh dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, ASN, petugas keamanan, pariwisata, pekerja transportasi publik, atlet, pekerja media atau wartawan.

 

Sementara untuk vaksin tahap ketiga akan diberikan kepada masyarakat rentan dari aspek geospesial atau aspek keruangan yang menunjukan lokasi, letak, dan posisi. Aspek sosial, ekonomi. Kemudian untuk vaksin tahap keempat diberikan kepada masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.

 

Dari pendataan keempat tahapan penerima vaksin, klaster khusus untuk masyarakat difabel belum tercantumkan. Baik secara universal, maupun berdasarkan jenis kedifabelan yang dimilikinya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyang Disabilitas yang menyebutkan adanya empat klasifikasi yaitu fisik, mental, intektual dan sensorik.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.