Lompat ke isi utama
Takdir Rahmadi, Ketua Mahkamah Agung RI sedang menyampaikan tanggapan

MA RI Siap Jadi Benteng Terakhir Pemenuhan HAM bagi Difabel

Solider.id- Puncak Temu Inklsui Nasional ke 4 tahun 2020 menelurkan berbagai rekomendasi dari aspek kehidupan masyarakat difabel. Salah satu bagian dari rekomendasi yang mencuat tentang penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di sector peradilan inklusif dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat difabel.

 

Takdir Rahmadi, Ketua Mahkamah Agung turut memberikan tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan dalam Temu Inklusi ke-4. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif siap menjadi benteng terakhir bagi pemenuhan HAM setiap warga, terutama difabel. Peradilan yang inklusif, bagi MA adalah tanggungjawab bersama seluruh lembaga penegak hukum.

 

Mahkamah Agung memastikan menempatkan pemenuhan dan pemulihan hak warga negara. Terutama anggota-anggota kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas.

 

“Kami menerima dengan baik rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan untuk lembaga peradilan, dan berjanji akan sungguh-sungguh mencurahkan pemikiran dan tenaga, untuk bersinergi bersama pemangku kepentingan lainnya melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut,” ujarnya (14/1).

 

Pada sesi penyampaian rekomendasi tentang hukum, Purwanti, Koordinator Divisi Advokasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia bertugas untuk membacakannya. Dalam rekomendasi, di samping capaian-capaian yang sudah terimplementasi, masih ada beberapa catatan persoalan yang belum terselesaikan.

 

“Bahwa belum ada satupun instansi penegak hukum yang melakukan pendataan secara seragam dan terstandarisasi atas penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum,” pungkas Purwanti, membacakan rekomendasi di hadapan sekira 300 peserta Temu Inklusi ke 4 tersebut.

 

Ada tiga lembaga terkait yang menjadi perhatian di dalam rekomendasi, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI. Dari semua lembaga tersebut, ada 21 poin catatan yang diharapkan menjadi dasar implementasi lembaga-lembaga yang terkait.[]

 

Unduh Rekomendasi Temu Inklusi ke-4 2020 di sini.

 

Redaksi

The subscriber's email address.