Lompat ke isi utama
informasi  dialog indonesia inklusi

Rekomendasi Sektor Peradilan Inklusif dari Temu Inklusi ke-4

Solider.id -      Sejak 9 September 2020 hingga 14 Januari 2021, telah terselenggara kegiatan Temu Inklusi ke-4 yang diinisiasi oleh Sigab Indonesia. Temu Inklusi adalah kegiatan dua tahunan untuk merefleksikan perkembangan perwujudan Indonesia inklusi, serta menggali strategi baru yang dapat mempercepat upaya perwujudan masyarakat dan bangsa Indonesia yang inklusif.

Salah satu rekomendasi yang dilahirkan oleh Temu Inklusi ke-4, yakni rekomendasi disektor peradilan inklusif. Rekomendasi ini dibacakan oleh Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan Sigab Indonesia, dalam penutupan Temu Inklusi ke-4 yang dihadiri oleh wakil presiden Ma’ruf Amin.

Rekomendasi ini ditujukan terhadap masing-masing instansi penegak hukum. Rekomendasi yang dilahirkan oleh Temu Inklusi ke-4, adalah sebagai berikut:

Kepada Kepolisian Republik Indonesia, dengan memahami bahwa Kepolisian adalah instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya terwujudnya peradilan yang adil bagi difabel,  oleh karenanya Kepolisian direkomendasikan untuk:

1. Segera menerapkan prosedur penilaian personal dalam setiap perkara yang melibatkan difabel, untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh setiap difabel dalam menjalani proses peradilan, dan menyediakan layanan yang sesuai berdasarkan hasil penilaian atau asesmen tersebut, sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 39/2020;

2. Mempersiapkan komponen anggaran khusus, dan/atau membentuk mekanisme lain yang memungkinkan tersedianya layanan bantuan hukum dan layanan-layanan lain yang diperlukan oleh difabel untuk menjalani proses peradilan dengan akomodasi yang layak;

3. Menyesuaikan prosedur-prosedur yang berlaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan agar sesuai dengan jaminan hak-hak difabel dalam proses peradilan, sebagaimana diakui dan diatur dalam instrumen-instrumen internasional dan nasional, terutama, PP No. 39/2020;

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan setiap tipe difabel yang akan menggunakan

layanan atau menjalani proses hukum di kantor-kantor pelayanan Kepolisian;

5. Menyediakan petugas, aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas tipe-tipe difabel dan kebutuhan khususnya, yang mampu menjalankan proses peradilan yang adil sekaligus mewujudkan akomodasi yang layak bagi difabel—termasuk bagi mereka yang paling rentan, yaitu perempuan dan anak difabel, serta difabel mental dan psikososial;

6. Menetapkan hasil penilaian personal terhadap difabel yang terlibat dalam proses peradilan sebagian persyaratan dan kelengkapan berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada instansi dan lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Pengadilan;

7. Segera menyusun rencana kerja untuk mengimplementasikan dan memantau pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

 

 Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan juga turut bertanggungjawab atas memenuhi syarat atau tidaknya hasil penyidikan Kepolisian yang akan digunakan dalam proses penuntutan. Untuk itu, Kejaksaan direkomendasikan untuk:

1. Mensyaratkan Kepolisian untuk menyertakan dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hasil penilaian personal yang dilaksanakan terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum dalam berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan kepada Kejaksaan, dan menyatakan berkas perkara tidak dapat diterima tanpa kelengkapan tersebut;

2. Mempersiapkan komponen anggaran khusus, dan/atau membentuk mekanisme lain yang memungkinkan tersedianya layanan bantuan hukum dan layanan-layanan lain yang diperlukan oleh difabel untuk menjalani proses di tahap penuntutan dan persidangan;

3. Menyesuaikan prosedur-prosedur yang berlaku dalam proses penyidikan dan penuntutan agar sesuai dengan jaminan hak-hak difabel dalam proses peradilan, sebagaimana diakui dan diatur dalam instrumen-instrumen internasional dan nasional, terutama, PP No. 39/2020;

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan setiap tipe difabel yang akan menggunakan layanan atau menjalani proses hukum di kantor-kantor Kejaksaan;

5. Menyediakan petugas, aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas tipe-

tipe difabel dan kebutuhan khususnya, yang mampu menjalankan proses peradilan yang adil sekaligus mewujudkan akomodasi yang layak bagi difabel—termasuk bagi mereka yang paling rentan, yaitu perempuan dan anak difabel, serta difabel mental dan psikososial;

6. Menyertakan pernyataan tentang terpenuhinya seluruh kebutuhan khusus yang teridentifikasi dalam penilaian personal terhadap penyandang disabilitas dalam setiap perkara, dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan dalam berkas perkara yang akan dilimpahkan ke Pengadilan; dan

7. Segera menyusun rencana kerja untuk mengimplementasikan dan memantau pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

 

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai benteng terakhir penegakan HAM di negara ini, untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Mensyaratkan Kejaksaan untuk menyertakan pernyataan tentang terpenuhinya seluruh kebutuhan khusus yang teridentifikasi dalam penilaian personal terhadap difabel dalam perkara yang bersangkutan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan dalam berkas perkara yang akan dilimpahkan ke Pengadilan, dan menyatakan berkas perkara tidak dapat diterima tanpa kelengkapan tersebut;

2. Mempersiapkan komponen anggaran khusus, dan/atau membentuk mekanisme lain yang memungkinkan tersedianya layanan bantuan hukum dan layanan-layanan lain yang diperlukan oleh difabel untuk menjalani proses persidangan;

3. Menyesuaikan prosedur-prosedur yang berlaku dalam proses pelayanan administrasi dan perkara di pengadilan agar sesuai dengan jaminan hak-hak difabel sebagaimana

diakui dan diatur dalam instrumen-instrumen internasional dan nasional, terutama, PP No. 39/2020;

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan setiap tipe difabel yang akan menggunakan layanan atau menjalani proses hukum di setiap pengadilan;

5. Menyediakan petugas dan hakim yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas tipe-tipe difabel dan kebutuhan khususnya, yang mampu menjalankan proses peradilan yang adil sekaligus mewujudkan akomodasi yang layak bagi difabel—termasuk bagi mereka yang paling rentan, yaitu perempuan dan anak difabel, serta difabel mental dan psikososial;

6. Mensyaratkan hakim untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya hak-hak dan kebutuhan khusus difabel, sebagaimana teridentifikasi dalam penilaian personal terhadap penyandang disabilitas dalam perkara tersebut, sebelum mengambil putusan dalam setiap jenis perkara, yaitu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara;

7. Segera menyusun rencana kerja untuk mengimplementasikan dan memantau pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.