Lompat ke isi utama
peernyataan menteri sosial dalam temu inklusi 2020

Komitment Kemensos dalam Dialog Indonesia Inklusif

Solider.id - Rangkaian acara Temu Inklusi#4 2020 telah berlangsung sejak 9 September 2020 lalu, kegiatan ini merupakan agenda dua tahunan yang di pelopori oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB Indonesia). Di masa pandemi sekarang pelaksanaannya dilakukan secara daring, dari yang sebelumnya direncanakan akan digelar tatap muka di  Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Puncak sekaligus penutupan acara tersebut dilangsungkan pada Kamis (14/1) mulai pukul 08:00 hingga 14:00 via zoom yang dapat disimak melalui live You Tube Solider.

Disampaikan Direktur Exekutif SIGAB Indonesia, Suharto, S.S, M.A selama durasi empat bulan kegiatan berlangsung, Temu Inklusi ini berhasil menggelar dua belas diskusi tematik dan tiga seminar nasional yang diikuti oleh ragam masyarakat difabel, masyarakat sipil, perwakilan pemerintah baik pusat maupun daerah, serta berbagai organisasi maupun lembaga yang mempunyai visi yang sama untuk mewujudkan Indonesia Inklusif 2030 mendatang.

Seluruh kegiatan tersebut telah melahirkan empat belas topik rekondasi diantaranya yaitu: sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga hak politik dan akses terhadap keadilan.

“Rekomendasi yang dihasilkan, merupakan aspirasi dari para difabel se-Indonesia, setelah serangkaikaian diskusi dilakukan dengan bahasannya di mulai dari situasi, tantangan, dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan,” ungkap Suharto, Kamis (14/1).

Suharto menjajaki dari empat belas poin rekomendasi yang ada, sektor pendidikan menjadi urutan paling urgen yang butuh perhatian dari pemerintah. Pada sektor ini, sekolah masih terbagi dua antara Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusif yang menurut Suharto, seharusnya tidak ada lagi dikatomi sehingga semua difabel dapat memperoleh akses pendidikan secara layak.

“Kami berharap kedepannya pendidikan inklusif ini bisa menjadi pedoman sistem pendidikan nasional kita, sehingga kedepan semua sekolah inklusif,” ujarnya.

 

Komitmen Menteri Sosial dalam Dialog Indonesia Inklusif

Kehadiran Menteri Sosial yang baru menjabat, menggantikan yang sebelumnya, secara langsung dalam dialog tersebut menjadi angin segar sekaligus harapan untuk menuliskan lembaran tatanan dalam usulan kebijakan.

Empat belas poin yang direkomendasikan oleh masyarakat difabel sebagai hasil diskusi kebutuhan difabel selama ini pun, menjadi komitmen Menteri Sosial RI yang baru dilantik, Dr. Ir. Tri Risma Harini, M.T. untuk terus ditindaklanjuti secara serius. Risma mengharapkan dari adanya rekomendasi itu, dapat menjadi acuan pemerintah agar bisa merumuskan kebijakan yang mendorong difabel untuk lebih mandiri.

“Saya sudah membaca usulan rekan rekan difabel semua. Saya akan coba merealisasikannya. Kita saat ini sedang belajar bagaimana kita bisa membuat memenuhi kebutuhan difabel ini agar semua bisa beraktifitas dalam kondisi yang sama dengan kita semua,” kata Risma dalam pembukaan acara puncak Temu Inklusi Nasional, Kamis (14/1)

Risma menyoroti adanya permasalahan serius terkait akses pada jaminan sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - BPJS, serta sektor pendidikan yang berlarut larut. Pihaknya tidak menampik, sasaran janiman sosial dan BPJS yang belum sepenuhnya dapat diperoleh para masyarakat difabel, terutama yang sangat membutuhkan. Risma pun selalu mengulang, mengharapkan adanya data yang valid yang dapat diserahkan kepada pemerintah untuk segera ditindak lanjuti.

“BPJS misalnya, silahkan dicatatkan kembali, didata ulang lalu, berikan kepada kami untuk kami ajukan ke Kemenkes. Saya mohon bantuan data data itu untuk segera dikirim ke kami,” pinta Risma.

Risma akui, untuk menyelesaikan persoalan masyarakat difabel di tanah air pemerintah membutuhkan bantuan karena tidak bisa berjalan sendiri sendiri. Harapannya, masyarakat difabel dan pemerintah bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan difabel agar semua difabel di Indonesia bisa berdaya.

Dalam komitmen lain, Risma juga sedikit menyampaikan persoalan terkait balai di Bandung, yang menyangkut sektor pendidikan sarana sekolah yang memerlukan pembangunan dan berlarut larut.  Seperti yang disampaikan di atas oleh Suharto, dari empat belas sektor persoalan mendasar, sektor pendidikan menjadi hal urgen.[]

 

Reporter:  Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.