Lompat ke isi utama
cuplikan rekomendasi perlindungan konsumen

Rekomendasi Sektor Perlindungan Konsumen dari Temu Inklusi ke 4

Solider.id - Sejak 9 September 2020 hingga 14 Januari 2021, telah terselenggara kegiatan Temu Inklusi ke 4 yang diinisiasi oleh Sigab Indonesia. Temu Inklusi adalah kegiatan dua tahunan untuk merefleksikan perkembangan perwujudan Indonesia inklusi, serta menggali strategi baru yang dapat mempercepat upaya perwujudan masyarakat dan bangsa Indonesia yang inklusif.

Salah satu produk yang dihasilkan oleh Temu Inklusi adalah rekomendasi kebijakan disektor perlindungan konsumen bagi difabel. Rekomendasi ini dibacakan oleh Robi Nyong, aktivis difabel asal Jayapura Papua dalam penutupan Temu Inklusi ke 4 yang dihadiri oleh wakil presiden RI Ma’ruf Amin.

Rekomendasi ini ditujukan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan pihak-pihak lainnya yang bertanggung jawab dan mempunyai peran pendukung dalam penegakan perlindungan konsumen. Rekomendasi yang dihasilkan yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya amandemen UU perlindungan konsumen agar lebih berperspektif hak azazi manusia, serta harmonisasinya terhada UU disabilitas agar lebih memunculkan substansi perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk konsumen difabel. Perubahan regulasi ini merupakan hal mendasar yang akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen bagi difabel, baik oleh negara maupun aktor non pemerintah, seperti dunia usaha.

2. Perlunya dikembangkan dan disosialisasikan panduan penyelenggaraan dan penyampaian komunikasi / informasi yang aksesibel mengenai produk dan jasa, baik online maupun offline.

3. Lembaga perlindungan konsumen seperti BPKN dan YLKI perlu memprioritaskan edukasi hak dan perlindungan konsumen yang inklusif, dengan menyasar kelompok konsumen rentan seperti difabel. Bagian dari edukasi ini, selain memberikan pemahaman akan hak dan prlindungan kosumen, juga memastikan konsumen kelompok rentan dapat mengakses sarana pengaduan dan pendampingan ketika hak mereka sebagai konsumen terlanggar.

4. Untuk mendukung pelaksanaan perlindungan dan edukasi konsumen kelompok rentan, negara, melalui kementerian yang sesuai, perlu mengalokasikan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan, serta mempromosikan keterlibatan dan partisipasi aktif difabel dan organisasinya.

5. Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan atas perlindungan konsumen perlu memfokuskan obyek pengawasan kepada pelaksanaan perlindungan konsumen bagi kelompok rentan, dengan secara berkala mengumpulkan data tentang

Perlindungan  dan penanganan kasus pelanggaran hak yang dialami oleh konsumen kelompok rentan, serta menjadikannya sebagai evaluasi dalam peningkatan perlindungan bagi konsumen difabel.

6. Lembaga yang bertanggungjawab dalam upaya pemenuhan perlindungan hak konsumen perlu mempromosikan layanan non-diskriminasi terhadap ragam konsumen, termasuk mereka dengan difabel psikososial. Promosi dan edukasi ini perlu dilakukan dengan menyasar para pelaku usaha dan penyedia barang maupun jasa. Hal ini perlu diikuti dengan penyediaan sistem dukungan untuk melakukan pembelaan dan pendampingan atas kasus diskriminasi dan pelanggaran yang dialami oleh konsumen dengan difabel.

Rekomendasi ini lahir karena, Dalam diskusi tematik perlindungan konsumen, tercatat bahwa sejauh ini,, difabel belum menjadi perspektif dalam penyelenggaran perlindungan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan pertama, masih minimnya keberpihakan bagi kelompok konsumen rentan dalam kerangka kebijakan utama perlindungan konsumen seperti UU perlindungan konsumen dan aturan turunannya. Kedua, belum adanya upaya edukasi perlindungan dan hak konsumen yang menjangkau kelompok masyarakat rentan seperti difabel. Ketiga, aksesibilitas informasi, serta keterjangkauan mekanisme aduan yang masih sangat menjadi hambatan bagi kelompok konsumen difabel.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.