Lompat ke isi utama
FGD Bersama PPDK Klaten

PPDK Jaring Aspirasi untuk Raperda Layanan Publik bagi Difabel

Solider.id,Yogyakarta. Rabu, (28/4) siang, bertempat di Sekretariat PPDK (Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten) dilaksanakan FGD terkait pembahasan draft Raperda Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepada Penyandang Disabilitas. Dalam FGD tersebut, nampak hadir beberapa anggota PPDK yang terdiri dari berbagai macam ragam difabel dan beberapa mahasiswa.

 

Eko Swasto selaku Ketua PPDK menjelaskan bahwa PPDK merupakan paguyuban yang beranggotakan para OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) yang berada di lingkup Kabupaten Klaten. Mulai dari Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), ITMI (Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia), Ikada (Ikatan Tuna Daksa), PTRK (Persatuan Tuna Rungu), dan sebagainya.

PPDK sendiri menurut paparan Eko telah terbentuk sejak tahun 2009 lalu berdasarkan SK resmi dari Bupati Klaten. Sehingga dari situ, pemerintah kabupaten menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada PPDK dalam menaungi, mengoordinasikan, hingga mengalokasikan APBD untuk OPD dalam rangka kesejahteraan masyarakat difabel Klaten.

 

Eko turut mengungkapkan jika FGD ini dilakukan dalam rangka membantu pemerintah dalam menyusun draft Raperda. Ia menggarisbawahi bahwa hal ini merupakan wujud nyata kontribusi masyarakat difabel Klaten dalam mengawal Raperda daerahnya. “Sebab yang tahu persis mengenai kebutuhan disabilitas adalah disabilitas itu sendiri,” terangnya setelah FGD berlangsung.

 

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa FGD kali ini merupakan FGD tahap dua dalam rangkaian kegiatan penyusunan draft Raperda. Rencananya terdapat tiga kali FGD, FGD pertama telah terlaksana pada tahun 2019 lalu dengan format acara berbentuk seminar. Dalam seminar itu lebih menitikberatkan pada penjaringan aspirasi masyarakat difabel terkait Perda Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

 

Berdasarkan aspirasi masyarakat, maka diperoleh berbagai macam temuan. Salah satunya, banyak yang mengeluhkan mengenai buruknya pelayanan publik yang ada di Kabupaten Klaten. Disisi lain, setidaknya terdapat 22 hak dasar bagi difabel yang diatur dalam Perda tersebut.  Ternyata dalam Perda tersebut juga telah mengatur mengenai hak bagi difabel dalam memperoleh layanan yang aksesibel sesuai kebutuhan mereka.

 

Oleh karena itu, PPDK segera merespon dengan mengadakan kajian regulasi mengenai Perda tersebut. PPDK lantas membentuk tim untuk mengadvokasikan bahwa Kabupaten Klaten memerlukan aturan turunan baru untuk mengatur mengenai penyelenggaraan layanan publik kepada difabel.

“Bersyukur waktu itu mendapat respon yang baik dari pemerintah kabupaten. Dan tak butuh waktu lama, tepatnya diakhir tahun 2019 draft Raperda ini telah selesai. Nah dari situ, barulah perlu adanya campur tangan dari disabilitas,” tuturnya kembali.

 

Lebih jauh mengenai FGD ketiga nanti, Eko menjelaskan bahwa akan melibatkan entitas pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dan lainnya. Dari FGD ketiga itu diharapkan ada titik temu mengenai apa yang diharapkan difabel dengan kendala yang melatarbelakangi belum terwujudnya pelayanan yang akses dikalangan entitas pemerintah.

“Bahwasannya semua disabilitas di Klaten punya hak untuk mendapat layanan yang mudah diakses sesuai dengan ragam disabilitas masing-masing. Sebab sampai dengan hari ini masih saja terdapat praktik diskriminasi yang kerap dialami oleh disabilitas dalam hal mengkases pelayanan publik. Sebab tak semua entitas menyediakan tenaga yang mampu berkomunikasi dan memberikan layanan sesuai dengan jenis disabilitas,” jabarnya.

 

Terakhir, Eko mengutarakan harapannya agar pelayanan publik di Kabupaten Klaten dapat benar-benar inklusif. Perumpamaannya jika masyarakat non difabel saja mendapat kemudahan dalam mengakses layanan, maka seperti itulah yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat difabel, tidak ada pembedaan. Terutama yang menyangkut pelayanan dasar seperti pendidikan, kependudukan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Baik ditingkat kabupaten, kecamatan, serta tingkat kelurahan, bahkan RT dan RW sekalipun.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.