Lompat ke isi utama
urgensi konsesi bagi difabel yang sulit mengurus dirinya sendiri

Konsesi dan Insentif untuk Difabel dengan Kesulitan Mengurus Diri Sendiri

Solider.id – Kesulitan Mengurus Diri Sendiri merupakan salah satu dari enam hambatan dalam pertanyaan singkat Kelompok Washington. Jenis kesulitan ini juga menjadi topik FGD di penelitian Sigab tentang biaya tambahan (extra cost) difabel dalam membantu Prospera dan BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan dalam memberikan masukan analisis untuk mempercepat penyusunan regulasi tentang konsesi dan insentif. Konsesi dan insentif merupakan amanah UU No. 8 tahun 2016 yang harus diterapkan dalam peraturan turunan yakni Peraturan Pemerintah.

 

Konsep definisi Mengurus Diri Sendiri dilansir dari laman web Badan Pusat Statistik adalah kemampuan seseorang untuk merawat kesehatan diri dimulai mandi, makan, berpakaian, buang air besar, buang air kecil tanpa bantuan orang lain. Hambatan atau kesulitan mengurus diri sendiri dapat disebabkan karena adanya keterbatasan fungsi fisik, intelektual, mental, sensorik dan atau disebut sebagai difabel.

 

Dari temuan penelitian yang dilakukan November tahun lalu, didapatkan angka Rp400,000 – 1,400,000 untuk pengeluaran alat bantu yang menopang kehidupan sehari-hari atau untuk bersekolah. Biaya untuk jasa bantuan bulanan juga cukup berat. Untuk dulu bersekolah atau kehidupan sehari-hari, difabel dengan kesulitan mengurus diri sendiri mengeluarkan biaya Rp. 690,000,- hingga Rp. 2.250,000,-.

 

Bagi responden difabel dengan hambatan kesulitan mengurus diri sendiri, alat bantu yang mereka pakai tergolong tidak murah, bahkan jenis alat bantu tertentu seperti alat bantu untuk berpindah dari kasur ke kursi roda harganya ada yang mencapai puluhan juta rupiah seperti kursi roda elektrik. Selain itu, dibutuhkan orang untuk membantu menekan tombol remote-nya. Ditambah, tidak banyak kota-kota di Indonesia menyediakan alat bantu ini, termasuk juga BPJS atau KIS yang tidak mengkover alat bantu ini. Parahnya lagi, kesulitan menemukan bengkel kursi roda elektrik jika terjadi kerusakan pada alat bantu mereka.

 

Baca Juga: Variasi Biaya Ekstra untuk Multi Disability

 

Jenis alat kesehatan di luar tubuh yang dijamin BPJS atau KIS adalah kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu, penyangga leher, korset penyangga tulang, protese alat gerak atau kaki, dan tangan tiruan, alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh. Menurut responden, alat bantu ini sangat berguna sehingga memang harusnya dikover BPJS. Khususnya bagi difabel baru atau difabel yang perlu rehabilitasi, karena setelah proses rehabilitasi selesai alat-lat bantu tersebut sudah tidak lagi begitu diperlukan dalam menunjang kehidupan sehari-hari, kecuali kruk.

 

Yang perlu menjadi catatan bagi Pemerintah adalah sebelum penyaluran alat bantu yang dicover JKN KIS tersebut, para responden merekomendasikan untuk dilakukan assessment terlebih dahulu kepada difabel yang akan menerima, agar benar-benar maksimal kegunaannya. Fakta di lapangan, alat bantu seperti kursi roda tak jarang kualitasnya jauh dibawah standar jika dibandingkan kualitas kursi roda dari NGO internasional. Selain karena standarnya sudah internasional, juga ada masa kadaluarsanya.

 

Perkara selanjutnya adalah provider penyedia alat bantu sekaligus sparepart-nya yang di Indonesia masih sangat jarang sehingga perlu impor, termasuk juga biaya shipping-nya. Dari segi biaya, responden penelitian menyarankan adanya keringanan harga atau bebas pajak, apalagi bagi para difabel dengan hambatan mengurus diri sendiri yang tidak masuk dalam BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

 

Terkait transportasi, dari data penelitian, biaya yang dikeluarga berkisar antara Rp. 75.000,00 hingga Rp. 800.000,00 Dari angka tersebut, responden menyatakan keinginannya agar ada keringanan atau insentif yang diberikan langsung kepada para difabel mengingat kebutuhan difabel akan jenis transportasi berbeda-beda. Sedangkan untuk utilitas seperti listrik, air dan internet, meski dianggap bukan pengeluaran signifikan, tetapi jika ada konsesi yang diberikan pemerintah tentu akan sedikit membantu difabel dengan kesulitan mengurus diri sendiri.[]

 

Penulis: Alvi

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.