Lompat ke isi utama
Purwati dalam poster kegiatan bersama Aisyah

Cara Beretika Pada Perempuan dan Anak Difabel Fisik dan Mental Intelektual Korban Kekerasan Seksual

Solider.id, Surakarta - Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 menyebut ragam difabel fisik menggantikan istilah daksa yang selama ini biasa dipakai. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksudkan dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta dan little people. Pada paraplegia, biasanya terjadi kelumpuhan dan mati rasa. Sedangkan bagi cerebral palsy, disebabkan perkembangan otak yang tidak normal seringkali terjadi sebelum lahir dan mengakibarkan kelainan pada gerakan, otot atau postur, yang juga berpengaruh kepada syaraf motorik dan sensorik.

 

Terkadang pada cerebral palsy berpengaruh pada intelektualnya. Demikian dikatakan oleh Purwanti dari SIGAB saat menjadi narasumber pada pelatihan paralegal yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah, Sabtu (17/4). Tak hanya berbicara tentang terminologi, Purwanti juga menjelaskan bagaimana cara beretika saat berinteraksi dengan difabel fisik, misalnya bagi pengguna kursi roda, bahwa sebelum menawarkan apakah membutuhkan bantuan atau tidak, dan saat membutuhkan bantuan, pastikan ia duduk secara pas di kursinya. Kemudian usahakan duduk dengan setara, misalnya jika mau mengobrol maka carilah tempat yang setara, tidak dengan salah satu berjongkok. Jika difabel tersebut menggunkan walker kruk, maka berjalanlah di belakangnya supaya tidak kesrimpet alat bantunya.

 

Purwanti menceritakan tentang pengalamannya saat hendak naik pesawat, jika bandara tidak menyediakan garbarata maka ia lebih baik merangkak daripada harus ditandu atau digotong karena kalau terjadi sesuatu misalnya jatuh maka yang cidera bukan hanya ia, tapi orang lain. Bahwa ada cara yang berbeda ini perlu dimaklumi.

 

Sedangkan bagi difabel mental intelektual, pada saat pendampingan kasus korban kekerasan, biasanya ada satu pendamping. Etika berkomunikasi dengannya adalah dengan berbicara langsung kepada difabelnya, bukan pendampingnya. Seorang paralegal harus peka terhadap emosi mereka, karena banyak dari mereka sulit mengekspresikan emosi. Interaksi ini bisa dengan menggunakan gambar atau video untuk membantu memahamkan. Anak-anak dengan mental intelektual masih dalam pengampuan dan biasanya mereka diwakili oleh orangtuanya.

 

Beberapa tips ia bagikan saat mendampingi difabel mental intelektual berhadapan dengan hukum yakni ciptakan suasana aman dan nyaman. Dan sebagai pendamping harus peka. Pancinglah korban untuk bercerita. Untuk memancingnya jangan membuat kalimat yang panjang-panjang.

Jangan memotong ceritanya. Kalau ada pertanyaan ingatlah apa yang ingin dipertajam dalam mengutarakan pertanyaan. Perlu juga untuk membangun ‘chemistry’ dengan korban. Dan jangan sekali-kali menyangkal apa yang ia ceritakan, seolah dia tidak kita percaya.

 

Jika ada yang ingin diperjelas tanyakan dengan kalimat singkat dan bahasa yang sederhana, misalnya :  "tadi kamu beli es. Terus ada orang datang ajak kamu pergi. Siapa?” Kalau kita bertanya dengan kalimat sama maka jawaban bisa jadi sama terus. Maka cobalah memberi pertanyaan yang beda bahasanya. Untuk menghindari salah paham maka gunakanlah gambar atau foto. Untuk menandai waktu, maka gunakanlah hari-hari besar, misalnya hari Minggu, Jumat, atau lebaran.

 

Jika terkait korban kekerasan seksual, maka gunakanlah istilah-istilah kekerasan seksual yang dialaminya terkait apa yang dialami, juga untuk menyebut alat kelamin, gunakan bahasa yang sering ia gunakan (tidak harus dalam bahasa Indonesia). Dengan menggunakan gambar dan alat peraga maka ia si korban merasa aman dan nyaman dilindungi. Korban dengan mental intelektual sebenarnya sering mendapat stigma, yakni apa yang disampaikannya dipercaya atau tidak, karena keterbatasan kosa kata yang dikuasainya. 

 

Banyak terjadi cara-cara yang digunakan untuk investigasi terlalu menggiring, padahal tidak tahu kondisi korban seperti apa. “Kadang kepolisian memaksa BAP harus jadi malam itu juga. Akhirnya korban mutung dan BAP isinya kesimpulan-kesimpulan,” terang Purwanti. Menurutnya, korban dengan mental intelektual memiliki persoalan usia yakni umur secara biologis, mental dan sosial sehingga sangat berpengaruh dengan cara mereka mengambil keputusan.

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.