Lompat ke isi utama

Darurat Covid - 19 di Panti Sosial

Solider.id - Saat ini, situasi penyebaran virus menular Covid-19 di panti-panti sosial difabel psikososial telah memasuki tahap darurat. Setidaknya, terdapat 80 difabel psikososial di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar yang terpapar Covid-19. Sementara itu, dua panti sosial di Cipayung, Jakarta Timur milik Pemprov DKI Jakarta justru menjadi kluster penyebaran virus setelah 302 pasien dinyatakan positif terkena Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual tanggal 7 Januari 2020.

Dalam pers rilis yang dibacakan pada kesempatan tersebut, dinyatakan bahwa situasi panti sosial sudah seharusnya menjadi perhatian serius dalam penanganan dan pencegahan kasus Covid-19 mengingat kapasitas, sanitasi, dan gizi di dalam panti relatif tidak layak. Petugas yang keluar masuk tanpa melakukan protokol kesehatan yang ketat, bangunan panti yang cenderung tertutup, sanitasi yang buruk dan gizi yang tidak memadai, hingga pemasungan atau perantaian yang masih terjadi, sangat berpotensi meningkatkan risiko penyebaran virus di dalam panti sosial. Selain itu, tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah/Kota mengenai pengelolaan dan pengawasan panti juga menjadi persoalan lain yang menambah kompleksitas masalah ini.  

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Andreas Harsono dari Human Rights Watch (HRW). Andreas menjelaskan, bahwa hingga hari ini, situasi pemasungan dan pengurungan masih terjadi di panti-panti sosial di Indonesia. Padahal, secara hukum Indonesia telah melarang praktek pemasungan sejak tahun 1977.

“dalam situasi seperti itu, mereka tidak memiliki akses yang baik terhadap air bersih dan sabun, apalagi masker.” Tegas Andreas 7/1/2021.

Muhamad Hafiz dari Human Rights Working Group (HRWG), menambahkan bahwa regulasi yang mengatur mengenai panti sosial cukup kompleks, sehingga mempersulit situasi yang ada sekarang. Izin berdirinya panti diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun Kemenkumham tidak serta merta dapat memberikan sanksi berupa pencabutan izin kepada panti yang tidak menaati protocol kesehatan dan masih melakukan pemasungan. Sebabnya, kewenangan pengurusan panti sosial ada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, kewenangan pengawasannya ada di tangan pemerintah provinsi. Sehingga, sanksi pencabutan izin baru dapat diberikan, apabila Kemenkumham menerima aduan dari pemerintah provinsi.

Merespon situasi ini, maka koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Human Rights Watch (HRW), Human Rights Working Group (HRWG), LBH Masyarakat, dan Indonesia Judicial Research Society mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.         Memastikan semua petugas panti menjalankan protokol kesehatan seperti tenaga kesehatan di rumah sakit sebelum memasuki area panti.

2.         Memastikan kebijakan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 melalui physical distancing juga diterapkan di dalam panti-panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta. Mengecualikan mereka dari kebijakan perlindungan ini adalah sebuah bentuk diskriminasi.

3.         Melakukan tes swab dan rapid test antigen secara berkala kepada penghuni dan petugas panti.

4.         Moratorium penambahan penghuni panti

5.         Memastikan penghuni yang telah terpapar Covid-19 mendapat perawatan yang maksimal dan layak

6.         Memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, dan sanitasi yang layak bagi seluruh penghuni panti

7.         Membuat mekanisme pengawasan panti yang transparan dan melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam mengentaskan kasus Covid-19

8.         Mencari solusi lain untuk menangani penyandang disabilitas mental yang tidak berbentuk panti.

Desakan ini muncul, karena sebelumnya surat terbuka yang disampaikan koalisi kepada presiden Joko Widodo tidak ditindaklanjuti dengan langkah yang konkrit. Kementerian Sosial pun sebelumnya justru lebih fokus untuk memberikan bantuan sosial saja, padahal kebutuhan difabel psikososial bukan hanya bantuan sosial.

“ini sekaligus ujian bagi Bu Risma sebagai Menteri Sosial yang baru.” Tutup Hafiz.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.