Lompat ke isi utama
Ilustrasi Simbol kursi roda dan virus covid-19

Kerentanan Difabel Meningkat Sebab Kebijakan Tidak Tepat

Solider.id,- Upaya perlindungan sosisal dalam pandemi Covid-19 selama ini hadir dalam skema yang tidak inklusif. Sebenarnya ada ketentuan yang jelas mengenai perlindungan difabel saat bencana. Namun kenapa hak-hak difabel masih kerap terabaikan selama pandemi yang telah berlangsung 1,5 tahun ini. Kebijakan pemerintah dalam melindungi kelompok rentan selama pandemi perlu dievaluasi.

 

Langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam membantu penyandang disabilitas di masa pandemi ada dua bentuk, yakni edukasi dan subsidi. Edukasi dilakukan dengan menyusun buku panduan perlindungan kesehatan dan dukungan psikososial khusus untuk difabel. Sedangkan subsidi dikucurkan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) berupa Sembako dan uang.

 

Baca juga: Mengenali Hambatan dan Tantangan Indormasi Covid-19 bagi Difabel

 

Panduan penanganan kesehatan untuk difabel dikeluarkan oleh Kementerian Sosial pada awal Juni 2020. Di dalamnya berisi skema dan tindakan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Balai Disabilitas, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Organisasi Penyandang Disabilitas. Sebagai panduan, buku ini lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dibanding mengedukasi penyandang disabilitas itu sendiri. Selain itu ada juga buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebenarnya lebih aplikatif.

 

Subsidi untuk difabel berbentuk tunai dan non-tunai. Program yang paling kentara adalah Bansos Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Bansos tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan harian difabel. Hingga akhir Desember 2020, Kemensos mengklaim telah menyalurkan Bansos pada 140. 161 penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia. Jika data itu benar, maka difabel yang di tahun 2018 berjumlah sekitar 30 juta jiwa, mayoritas tidak terjangkau Bansos.

 

Fakta tersebut menguatkan survey Jaringan Difabel Indonesia di Bulan April 2020 yang menyebut hanya 11,6% difabel yang menerima bantuan. Namun untungnya ada bantuan lain seperti subsidi listrik, bantuan pangan non-tunai, hingga Program Keluarga Harapan (PKH) mereka dapatkan. Jenis-jenis bantuan tersebut sebenarnya diperuntukkan umum. Namun jumlah difabel yang menerima bantuan ini juga tidak besar, hanya di kisaran belasan persen saja.

 

Baca juga: Bagaimana Anak-anak DIfabel Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

 

Pemerintah sendiri mengakui bahwa kinerja mereka untuk menerapkan skema bantuan yang inklusif belum berhasil. Dalam pernyataan yang dilansir media nasional, Direktur Rehabilitasi Sosial Kemensos Eva Rachmi Kasim menyatakan pihaknya tersandera regulasi. Permen nomor 5 tahun 2019 terlanjur menetapkan 40% dana Bansos diperuntukkan penduduk termiskin. Hal ini membuat sebagian besar penyandang difabel justru tidak menjadi sasaran utama bantuan.

 

Untuk memperbaiki kesalahan tersebut akhirnya dibuatlah peraturan baru di Mei 2020. Peraturan ini menetapkan batas 60% penduduk miskin akan menjadi target penerima Bansos.  Tak mengherankan jika pada akhir 2020 jumlah penerima bansos difabel meningkat, dari 23.700 di April menjadi 140.161 di Desember. Meskipun kenaikan ini terjadi semata karena penambahan kuota penerima Bansos secara umum. Sehingga pada dasarnya kebijakan baru ini pun tidak dirancang khusus untuk penyandang disabilitas.

 

Saat menyimak fakta di lapangan, persoalan perlindungan dan pelayanan publik untuk difabel di masa pandemi memang tidak sedikit. Kesalahan data difabel membuat bantuan tidak tepat sasaran. Bahkan Harian Tempo mengklaim kekeliruan data membuat 945.940 paket Bansos difabel melenceng. Sedangkan penyebaran informasi dan sosialiasi kesehatan untuk difabel masih terkendala komunikasi. Dari survey yang sama, dari 60,55% difabel mendapat informasi yang cukup terkait protokol kesehatan hanya 30% yang paham.

 

Baca juga: Refleksi HDI di Tengah Pandemi Covid-19

 

Ombudsman RI mencatat tiga bentuk persoalan yang paling banyak diadukan dalam penyaluran Bansos. Pertama, ketaksesuaian waktu dengan jenis bantuan tertentu. Hal ini berakibat paket Bansos tidak bisa dipergunakan. Kedua, persyaratan untuk mendapat Bansos tidak jelas. Ketiga, perbedaan data dari pusat dengan daerah membuat sebagian orang mendapat Bansos ganda. Ada juga yang tidak kebagian Bansos sama sekali, padahal ada dalam daftar penerima.

 

Skema perlindungan difabel di masa pandemi jelas belum memadai dan tidak mampu menjangkau semua difabel. Tapi kita juga perlu insaf bahwa pandemi membuat semua orang butuh bantuan dari pemerintah. Anggaran pemerintah yang terbatas dan meluasnya resesi membuat keadaan di akar rumput semakin. Lantas, bukankah wajar kalau hanya sedikit difabel yang dapat bantuan? Tentu tidak. Dengan mempertimbangkan level kerentanan, difabel tetap harus diprioritaskan. Pembentukan kebijakan dengan skema prioritas inilah yang silap dilakukan pemerintah. 

 

Perubahan Kebijakan dan Anggaran di Masa Pandemi

 

Kemensos lembaga yang selama ini diserahi tanggung jawab terkait difabel di Indonesia. Untuk tahun 2020, anggaran Kemensos ditetapkan 62,77 triliun rupiah. Demi penanganan pandemi anggaran tersebut mengalami peningkatan dua kali lipat menjadi 124,76 triliun rupiah. Perubahan anggaran tersebut ditetapkan melalui Perpres nomor 54 tahun 2020 yang difokuskan untuk penangan pandemi di tiga sektor; kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Seperti kita tahu ketiga sektor tersebut programnya telah dijalankan seperti vaksisnasi, bansos, hingga stimulus UMKM.

 

Untuk tahun 2021 ini anggaran yang disiapkan pemerintah untuk perlindungan sosial mencapai 110 triliun rupiah. Program yang dijalankan ada enam; (1) Kartu Sembako, (2) PKH, (3) BLT, (4) Kartu Pra-Kerja, (5) Bansos Tunai, dan (6) Subsidi Listrik. Dari keenam program tersebut Kemensos akan memegang tiga di antaranya, yaitu PKH 28,71 triliun, Kartu Sembako 12 triliun, dan Bansos Tunai 12 triliun. Total anggarannya adalah 50,7 triliun rupiah. Sebentar, ke mana perginya Bansos ASPD?  

 

Sejauh saya tahu PKH, Kartu Sembako, dan Bansos Tunai tidak dikhususkan untuk difabel, tentu Bansos ASPD tidak masuk ke sana. Hilangnya Bansos ASPD dalam skema perlindungan sosial di tahun 2021 menimbulkan pertanyaan besar. Terutama untuk kita yang kerap mendengar pernyataan pemerintah yang ingin menciptakan sistem inklusif dan memberdayakan kelompok rentan. Dalam konteks ini, benar bahwa pemerintah mengambil konsep kemiskinan pedoman. Namun, konsep tersebut tidak inklusif jika mengeksklusi difabel dari kelompok rentan.

 

Ada satu aturan penting yang muncul hampir bersamaan dengan kebijakan Bansos pemerintah yang dibuat akhir tahun 2020 lalu. Yakni PP no 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam PP yang disahkan pada bulan Juli tersebut ditetapkan satu prinsip penting dalam perlindungan difabel saat bencana, yakni prioritas. Dalam skema pemberian Bansos 2020 apakah ada skema prioritas? Jelas ada, tapi tidak untuk difabel.

 

Hal ini miris karena menurut penelitian, penyandang disabilitas empat kali lebih rentan terjangkit covid-19. Kerentanan berlipat terutama disebabkan perencanaan dan kebijakan yang tidak memadai, di samping rentannya kesehatan mereka sendiri. Dua hal utama yang dibutuhkan difabel saat bencana adalah edukasi kesehatan dan sokongan ekonomi. Selama pandemi sebenarnya pemerintah telah memfokuskan perlindungan sosial di dua aspek tersebut. Namun sayangnya impelementasi di lapangan menampakkan betapa rendahnya efektifitas program tersebut menyasar kelompok rentan. Kini telah jelas kiranya, bahwa kerentanan difabel meningkat saat kebijakan yang diambil pemerintah tidak tepat.

 

 

 

Penulis: Ahmad Jamaludin, S.H., M.A.

Editor: Robandi

 

Sumber:

Vanaja Syifa Radissa, Hery Wibowo, Sahadi Humaedi & Maulana Irfan, “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Pekerjaan Sosial, 2020.

Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

https://difabel.tempo.co/read/1415259/kementerian-sosial-140-ribu-difabel-sudah-menerima-bansos-covid-19/full&view=ok

https://koran.tempo.co/read/berita-utama/461692/bansos-covid-19-untuk-kaum-difabel-diduga-menjadi-bancakan-pejabat?

https://setkab.go.id/presiden-minta-bansos-disalurkan-awal-januari-untu…

https://nasional.kontan.co.id/news/mensos-tri-risma-anggaran-bansos-202…

The subscriber's email address.