Lompat ke isi utama
layanan publik bagi difabel dalam ilustrasi

Catatan Kritis terhadap Layanan Publik untuk Difabel

Solider.id,Yogyakarta -  M. Joni Yulianto, S.PD, M.A, M.P.A, salah seorang aktivitis difabel senior, mengemukakan pandangannya terkait kondisi layanan publik saat ini. Hal itu ia sampaikan secara langsung melalui wawancara daring, Senin (21/12) via whatsapp.

Pria kelahiran Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 26 Juni 1980 ini merupakan putra bungsu dari enam bersaudara. Ia merupakan seorang difabel netra sejak lahir. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya, malahan justru memotivasinya tumbuh menjadi aktivis difabel sejak bersekolah hingga kini. Ia juga adalah salah seorang yang menginisiasi terbentuknya SIGAB Indonesia.

Kemudian, wawancara diawali dari paparan Joni yang menilai jika saat ini telah banyak perbaikan layanan publik yang cukup masif di berbagai daerah. Misalnya saja layanan publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan berbagai aspek lain. Masyarakat juga dipermudah dengan beberapa layanan berbasis digital yang mulai memerhatikan faktor aksesibilitasnya. “Tentunya hal ini menjadi angin segar bagi difabel,” ujarnya.

Kendati demikian, menurut Joni, hal-hal yang acapkali luput untuk menjadikan layanan publik yang bermanfaat bagi semua kalangan adalah partisipasi dari pengguna. Ia menggarisbawahi bahwa poin ini merupakan yang terpenting. Sebab nantinya, layanan publik akan digunakan oleh masyarakat sebagai pengguna.

“Sama halnya dengan guiding block yang terpasang di pedestrian. Niatnya sudah bagus, tapi karena ketidaktahuan akan karakter difabel netra dalam menggunakannya, maka kerap ditemukan di tengah-tengah guiding block terdapat tiang atau selokan yang tidak ditutup sehingga berpotensi membahayakan bagi si difabel netra. Padahal tadinya bermaksud ingin memudahkan, justru malah mempersulit,” terangnya.

Apabila melewatkan aspek partisipasi, maka Joni menyebut hal itu dapat dipastikan akan berdampak pada proses setelahnya seperti contoh tadi. Dengan kata lain, publik mau tak mau dituntut untuk aktif terlibat dalam tahap perencanaan, mengawasi implementasi, sampai evaluasinya  sehingga diketahui apakah layanan yang diberikan efektif atau tidak.

Selanjutnya, Joni menyatakan kita perlu tahu publik itu siapa. “Ada difabel, lansia, perempuan, anak-anak, dll. Masing-masing segmen memiliki karakteristik serta kebutuhan yang berbeda dan hal itu harus dikenali sejak tahap perencanaan diawal,” terangnya.

Lantas bagaimana cara mengenalinya?. Bagi Joni, cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mendengarkan serta memberikan ruang untuk berpendapat bagi mereka yang nantinya akan menjadi pengguna, tak terkecuali difabel. Maka secara tidak langsung, hal ini akan mengilhami meningkatkan partisipasi sekaligus menjalin kerjasama.

Lebih lanjut, Joni menyinggung mengenai peran lembaga Ombudsman sebagai entitas yang mengawasi penyelenggaraan layanan publik. Ia menyimpulkan, dalam hal ini Ombudsman tidak bisa bergerak sendiri. “Kerja sama dari banyak pihak diperlukan, seperti masyarakat difabel, untuk turut membantu menemukan pelanggaran pelayanan publik yang belum sesuai dengan regulasi serta merumuskan solusi yang efisien secara bersama,” paparnya.

Joni juga menyampaikan komentarnya mengenai laporan Ombudsman RI Tahun 2019 lalu. Menurutnya, terdapat beberapa hal yang patut diapresiasi dalam laporan tersebut. Seperti halnya penyajian data dan informasi yang sudah cukup jelas. Artinya secara struktur dan isi laporan tidak perlu diragukan lagi. Terlebih, dibeberapa bagian sudah cukup membahas mengenai isu difabel serta tak lupa memberikan rekomendasi dalam rangka memberikan solusi terhadap kasus.

Apabila ditelaah lebih dalam, Joni menyoroti bahwa memang terdapat penggunaan dua diksi yang berbeda dalam penulisan laporan tersebut yaitu difabel dan disabilitas. Namun, ia menilai bahwa itu merupakan hal yang wajar jika dilihat dari kacamata pergerakan serta sengaja ditunjukan untuk mengakomodasi keberagaman pandangan.

“Laporan inikan sifatnya untuk publikasi, bukan sebagai sebuah kebijakan. Jadi, lebih baik kita melihat laporan ini dari konteks substansinya sehingga yang harus kita soroti justru konsistennya terhadap regulasi yang ada,” tuturnya.

Secara khusus, Joni menyoroti salah satu bagian dalam laporan tersebut dalam laporan yang membahas mengenai peningkatan kualitas pelayanan marginal bagi kaum difabel psikososial yang sering terlupakan. Dalam bagian tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah dinilai belum siap dalam penyelenggarakan layanan rehabilitas sosial karena kurangnya dukungan pendanaan. Selain itu, pemerintah daerah dinilai tidak memiliki SDM yang cukup dan berkompeten.

Joni menangkap dalam hal ini terdapat analisis permasalahan yang cukup dangkal. Ia menyebut tidak bisa semua hal dengan mudah dikaitkan pada permasalahan dana yang tidak cukup. Menurutnya, persoalan dana selama ini adalah soal prioritas. Hal ini hanya membuktikan bahwa persoalan hak perlindungan difabel, khususnya psikososial, belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah.

“Sebenarnya akar permasalahannya tidak seserhana soal dana. Melainkan, bagaimana arus koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Katakanlah dalam hal ini dinas kesehatan setempat menjadi implementator dari kebijakan yang ada. Sedangkan isu difabel merupakan isu multisektor. Dengan kata lain, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, bahkan masyarakat difabel itu sendiri,” tuturnya kembali.

Joni menekankan jika Ombudsman memang benar-benar melakukan kerjasama dengan difabel, maka seharusnya hal semacam ini dapat teratasi dengan cepat. Terlebih, menurutnya, adanya partisipasi difabel tentu akan membantu Ombudsman dalam menemukan aspek-aspek yang berpotensi menjadi solusi. Selain itu, dengan melibatkan difabel, Ombudsman dapat menemukan pelanggaran pelayanan publik yang belum sesuai dengan regulasi serta merumuskan solusi yang efisien secara bersama.

Joni turut mengomentari salah satu bagian lain yang berjudul “Perjuangan Seorang Ibu Demi Anak Kembarnya”. Bagian tersebut menceritakan kisah seorang ibu dari dua anak kembar difabel baru saja lulus dari SD-LB swasta di Kota Pangkalpinang. Ibu tersebut hendak menyekolahkan kedua anaknya di SLBN Kota Pangkalpinang melalui jalur PPDB karena jarak dan transportasi yang mudah diakses. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, telah terjadi hambatan administrasi pada proses PPDB di SLBN Kota Pangkalpinang yang menyamakan juknis PPDB SLB dengan sekolah umum.

Dalam kasus ini, Joni menyebut Ombudsman sebagai lembaga pengawasan layanan publik, idealnya harus memberikan solusi yang sesuai, apakah bersifat kasuistik atau justru sistemik. Artinya, kasus ini seharusnya tidak hanya berhenti pada kesimpulan hambatan administrasi di Kota Pangkalpinang saja. Ombudsman seharusnya melakukan random cek terhadap juknis PPDB di beberapa daerah sebagai bentuk investigasi mandiri.

“Kerangka pikir yang harus digunakan adalah ketika menemukan satu pelanggaran berarti menemukan kejanggalan. Untuk kemudian, Ombudsman perlu menelusuri mengenai kemungkinan pelanggaran serupa didaerah lain.  Di samping itu, kepekaan terhadap permasalahan yang sifatnya kasuistik ataupun sistemik juga perlu ditingkatkan dalam rangka memperluas solusi dan bisa saja menyasar pada kasus-kasus lain yang belum terungkap hingga sekarang,” ungkapnya.

Terakhir, Joni berharap laporan Ombudsman RI tahun 2020 nanti agar lebih merepresentasikan kondisi yang ada. Ia berharap keterlibatan berbagai pihak lebih ditingkatkan untuk proses penyusunannya, terlebih melihat kondisi pandemi covid-19 tahun ini. “Pada akhirnya, kita semua harus saling bahu membahu untuk mewujudkan layanan publik yang transparan, memiliki akuntabilitas dan dapat dinikmati dengan mudah oleh siapapun”, pintanya memungkasi.

 

Reporter: Bima Indra

Editor    ; Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.