Lompat ke isi utama
juru bahasa isyarat danbeberapa pembicara dalam konferensi pers

Diluncurkan Dokumen Indikator dan Alat Pemantauan Pemenuhan Hak Difabel

Solider.id - Jaringan organisasi difabel bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) serta Kantor Staf Presiden (KSP), telah meluncurkan sebuah indikator dan alat pemantaun pemenuhan hak bagi masyarakat difabel. Saat menggelar briefing media, disampaikan rencana pengenalan dokumen tersebut akan disosialisasikan secara virtual pada Rabu (28/4) pukul sembilan pagi hingga selesai.

 

Dengan dukungan AIPJ2 dan Disability Rights Funds (DRF) sejak Mei 2018 lalu, proses penyusunan sudah dimulai sebagai bentuk upaya mendorong penghormatan, pemajuan, pemenuhan hak masyarakat difabel secara efektif. Gagasan ini muncul pada kegiatan lokakarya ‘Mengenal Mekanisme HAM Penyandang Disabilitas.’

 

Tenaga Ahli Madya Kedupetian V KSP, Sunarman Sukamto mengharapkan, indikator ini dapat dijadikan bahan referensi dan pegangan berbagai pihak dalam mengimplementasikan, serta memantau kemajuan atau perkembangan terhadap pemenuhan hak masyarakat difabel secara nasional dari waktu ke waktu.

“Bukan hanya menyediakan tool. Akan tetapi, bagaimana tool itu digunakan sehingga semua pihak terkait punya acuan yang sama,” ungkapnya.

 

Disampaikan Ishak Salim, dari tim penyusun, dokumen Disability Rights Indicator (DRI) mengacu kepada referensi berbagai artikel dalam konvesi pemenuhan hak masyarakat difabel. Selanjutnya, diturunkan pada pencapaian pemenuhannya dari mulai stuktur, proses hingga hasil yang diperoleh, selain mengacu pada Human Rights Indicators yang telah disusun oleh OHCHR.

“Dokumen ini mungkin belum sepenuhnya ideal. Perlu proses ujicoba dan penerapan untuk mendapatkan efektivitasnya dalam memandu inisiatif pemantauan. Dalam modivikasinya nanti akan diperlukan keterlibatan berbagai pihak,” terang Ishak, ketua PerDIK Makasar.

 

M. Joni Yulianto, pendiri Sigab Indonesia, senior Advisor AIPJ2 untuk inklusi disabilitas dan koordinator penyusun dokumen Disability Rights Indicator (DRI) menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019, telah mewajibkan pemerintah mengarusutamakan inklusi disabilitas dalam setiap perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi kebijakan dan pembangunan, dengan melibatkan secara langsung masyarakat difabel dan organisasinya.

 “Demi mengefektifkan pengembangan dan kemajuan pemenuhan hak masyarakat difabel, perlu adanya sebuah forum yang dapat menjaga keberlanjutan inisatif pemantauan, termasuk pengembangan alat pemantauan serta diseminasi hasil pemantauannya,” jelasnya.

 

Menurut Joni, hal tersebut dinilai untuk memberikan keterbukaan ruang bagi keterlibatan masyarakat difabel dalam memonitor pemenuhan hak mereka. Sehingga mereka sendiri dapat memverifikasi sejauh mana merasakan dan menikmati haknya disetiap sektor. Pada substansi ini, diharapkan upaya pemerintah tidak hanya sebatas dari kegiatan atau program yang dilakukan. Lebih dari itu, upaya meminimalisir ketimpangan antara masyarakat difabel dengan nondifabel dalam berbagai bidang penghidupan dapat dicapai.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.