Lompat ke isi utama
Formasi Disabilitas Luncurkan Indikator dan Alat Pemantau Pemenuhan Hak Difabel

Formasi Disabilitas Luncurkan Indikator dan Alat Pemantau Pemenuhan Hak Difabel

Solider.id,- Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif (Formasi) Disabilitas meluncurkan panduan indikator dan alat pemantau pemenuhan hak penyandang disabilitas. Panduan ini dibuat untuk memverifikasi upaya pemenuhan hak difabel telah benar-benar dirasakan dan dinikmati difabel di setiap sektor penghidupan.

 

“Agar upaya pemerintah tak hanya dilihat dari kegiatan atau program yang dilakukan di berbagai sektor seperti pendidikan, pekerjaan, akses keadilan, dan sebagainya,” jelas Joni Yulianto, salah satu inisiator penyusunan panduan (28/2/2021).

 

Lebih lanjut Joni menjelaskan, demi mengefektifkan perkembangan dan kemajuan pemenuhan hak difabel, perlu adanya sebuah forum yang dapat menjaga keberlanjutan inisiatif pemantauan, termasuk pengembangan alat pemantauan, serta diseminasi hasil pemantauannya.

 

Penyusunan panduan telah mulai dilakukan sejak 2018. Inisiatif ini digagas pertama kalinya dalam lokakarya “Mengenal Mekanisme HAM Penyandang Disabilitas” yang didukung oleh AIPJ2 dan Disability Rights Funds (DRF) pada bulan Mei 2018. Sejumlah proses penyusunan rancangan indikator hingga konsultasi telah dilaksanakan. Baik dengan jaringan pegiat dan Organisasi penyandang disabilitas dengan pemerintah.

 

“Dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil, dalam memantau kemajuan pemenuhan hak penyandang disabilitas dari waktu ke waktu,” lanjut Joni.

 

Joni berharap setelah proses panjang, penyusunan dokumen ini dapat dikenalkan secara luas kepada Pemerintah dan Lembaga Negara. Serta organisasi pembangunan, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan lainnya.

 

Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V yang membidangi urusan politik, hukum HAM, Pertahanan dan Keamanan menyampaikan, penyusunan dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan inklusi disabilitas di berbagai sektor.

 

“Sebagai Negara pihak dan sebagai duty bearer, pemerintah Indonesia wajib melaporkan secara berkala kepada PBB dalam perkembangan pelaksanaan dan kemajuan implementasi UNCRPD. Untuk itu dibutuhkan sebuah instrumen dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi UNCRPD,” tandasnya.[]

 

 

Redaksi

The subscriber's email address.