Lompat ke isi utama
paparan narasumber dalam webinar ragam institute

Ragam Institute dan Alpha-I Selenggarakan Webinar Pendokumentasian Kasus Kekerasan Difabel Berbasis HAM

Solider.id, Surakarta- Pendokumentasian kasus kekerasan yang menimpa difabel dan berperspektif HAM penting dilakukan. Hal ini juga terkait bagaimana teknik-teknik pendokumentasian. Oleh sebab itu Ragam Institute bersama ALPHA-I menyelenggarakan diskusi webinar pada Rabu (23/12) menghadirkan Yossa Nainggolan, penyusun aplikasi pendokumentasian kasus pelanggaran HAM dan kekerasan difabel, dan Yuli Asmini, dari Komnas HAM dan dimoderatori oleh Agus Hidayat dari Bipolar Care Indonesia (BCI) Yapesdi.  

Yuli Asmini memberikan pengantar HAM dan bagaimana teknik pendokumentasian. Menurut Yuli, pemahaman dasar terkait pendokumentasian perlu, bahwa hal ini sebagai upaya mewadahi informasi dan menindaklanjuti untuk mendapatkan umpan balik. Korban harus jelas, usia, gender dan ragam difabilitasnya. Sedangkan sumber bisa didapat dari data primer maupun sekunder. Penting juga diperhatikan terkait wilayah pelaporannya dengan wilayah kejadian misalnya melaporkan ke DKI Jakarta padahal kejadian di Aceh. Menjadi catatan adalah jangan sampai identitas dan ciri pelaku tidak tercium oleh difabel, misalnya netra. 

Yossa Nainggolan menyatakan penting untuk pendokumentasian berbasis Huridocs. Menjawab pertanyaan salah seorang peserta beberapa kasus yang tak bisa keluar ke ranah publik ini harus dijelaskan bahwa data yang masuk sifatnya rahasia. Sedangkan profil pelapor bisa dari pendamping, petugas organisasi atau enumerator. Beberapa hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah kronologi kejadian serta ceritanya menjiwai dan memenuhi unsur 5W+ 1 H. Sedangkan untuk kasus pelanggaran HAM di mana Negara menjadi pelaku bisa dimasukkan terkait penggalian data yang aman karena seringkali minim alat saat di lapangan. Kasus lama bisa diangkat/dilaporkan kembali.

Yani dari Bipolar Care Indonesia (BCI), bertanya jika ada dari keluarga difabel mental psikososial melarang yang bersangkutan untuk berobat, apakah masuk ke pelanggaran HAM? Pertanyaan yang langsung dijawab bahwa ketika bicara HAM adalah bicara tentang pemenuhan hak-hak difabel, maka yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah apakah keluarga tersebut sudah mendapatkan sosialisasi terkait pentingnya kebutuhan terapi medis, karena jika negara melakukan pembiaran tidak melakukan sosialisasi itu sudah melanggar dan masuk ke ranah melakukan pembiaran.

Jawaban atas pertanyaan senada juga didapatkan dari Yuli Asmini, bahwa ketika ada difabel yang tidak mendapatkan pelayanan publik yang aksesibel maka itu masuk dalam ranah pelanggaran HAM, yakni negara tidak menyediakan fasilitas publik yang aksesibel.

Yossa menanggapi pertanyaan terkait perekrutan KND dari perspektif pribadinya salah satunya adalah karena melakukan evaluasi dan monitoring aparat pemerintah terkait implementasi Undang-Undang nomir 8 tahun 2016, maka sebaiknya menggunakan Prinsip Paris yang dikedepankan bahwa kementerian/lembaga tidak bisa memngintervensi artinya mestinya KND berdiri sendiri tidak di bawah kemensos.

Huridocs saat ini belum bisa dibuat dengan template braille, namun menurut Yossa harusnya lebih dikembangkan lagi tetapi ia melihat memang selama ini di Indonesia belum ada template dengan form Huridocs yang bisa diakses difabel netra.

Menutup diskusi, Yossa menyampaikan bahwa difabel sudah jadi subjek hukum. Sehingga jika difabel jadi korban harusnya ia menjadi subjek hukum. Ini penting untuk diperhatikan bagi difabel mental/psikososial yang tinggal di asrama atau panti-panti karena mereka rentan mendapatkan kekerasan. Yossa mempersilakan para peserta yang didominasi pegiat difabel perwakilan organisasi untuk tidak segan-segan bertanya kepada dirinya, baik secara langsung maupun menghubungi lewat email, terkait pendokumentasian kekerasan ini dan pihaknya membuka tangan untuk membantu.  

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.