Lompat ke isi utama
informasi narasumber dan waktu pelaksanan diskusi tematik ke - 12

Menyoroti Difabel Sebagai Konsumen

Solider.id – Difabel merupakan manusia dengan segenap aspek yang melingkupinya. Kita sontak lupa pada aspek-aspek lain itu dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi Difabel. Terkadang kita lupa memandang Difabel merupakan bagian dari konsumen yang memiliki hak sama dengan konsumen lainnya. Berangkat dari hal inilah kemudian penting untuk mendiskusikan bersama dalam webinar dengan tema “Mengurai Kompleksitas: Perlindungan Konsumen Bagi Penyandang Disabilitas” menjadi menarik. Diskusi yang dilaksanakan pada Rabu (16/12) merupakan Diskusi Tematik 12 yang menjadi rangkaian kegiatan Temu Inklusi 2020.

Membongkar Perspektif

Joni Yulianto dari SIGAB menjelaskan bahwa dari konsep perlindungan konsumen mengacu pada tindakan yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan dan/atau kepentingan keuangan konsumen. Yang dalam bahasa  sederhananya merujuk pada apa yang didapatkan sesuai dengan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sesuai dengan konsep ini semestinya tidak ada yang pengecualian. Tetapi yang terjadi, ternyata ini belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh kelompok rentan

Lebih lanjut dia menjelaskan ketidaksesuaian konsep dan aplikasi di lapangan salah satunya bermuara pada ketidaksesuaian regulasi. Kebijakan perlindungan konsumen masih belum memiliki keberpihakan pada Difabel. Terdapat 3 hal utama yang dicatatnya yaitu: 1). UU No. 9 tahun 1999 tidak merujuk pada Difabel maupun kelompok rentan; 2). Rujukan juga tidak ada dalam PP No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); 3). Penekanan pada aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyediaan barang dan jasa.

Dampaknya, pengabaian hak masih saja dialami oleh konsumen Difabel. Kasus yang menyita perhatian masyarakat yang terjadi beberapa waktu lalu misalnya, kasus pelanggaran hak konsumen Difabel dalam mengakses layanan penerbangan. Dwi Ariyani seorang Difabel pengguna kursi roda dipaksa turun dari pesawat, juga Ridwan Sumantri Difabel pengguna kursi roda diancam diturunkan dari pesawat jika tidak menandatangani surat pernyataan sakit. Meskipun pada kasus ini Dwi Ariyani memenangkan gugatan di peradilan, namun dalam dua kasus ini (dan kasus-kasus lain serupa) UU Perlindungan Konsumen belum menjadi rujukan.

Lebih lanjut, menurut Joni perlu adanya harmonisasi regulasi UU Perlindungan Konsumen dengan UU Difabel, yang menjadi landasan penguatan hak konsumen Difabel. selain itu juga perlu panduan mengkomunikasikan layanan dan barang, edukasi perlindungan mekanisme aduan yang mengedepankan keberadaan konsumen dari kelompok rentan.

Perlunya Standardisasi

Sementara itu Jonna Damanik dari Institut Inklusif Indonesia (I3) menyoroti mengenai irisan Difabel sebagai konsumen dan hak asasinya. Dalam kaitannya penyediaan reasonable accommodation dan aksesibilitas, negara pihak sebagai pengemban amanat memiliki kewajiban untuk menyediakannya.

Berbicara mengenai aksesibilitas, universal design menjadi standard dalam membangun infrastruktur. Penerapan universal design dalam membangun sarana prasarana menjadikan bukan hanya Difabel saja yang menikmati, tetapi juga memudahkan orang umum dalam mengakses.

Dalam upaya melindungi Difabel sebagai konsumen perlu ada standardisasi. Terkait dengan alat bantu yang menjadi bagian dari reasonable accommodation, perlu secara khusus dikaji mengenai penyediaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Difabel. Selain itu, langkah penyediaan alat bantu nasional yang terstandardisasi juga penting, dalam rangka menyediakan produk yang murah dan mudah didapatkan.

Dia membagikan pengalaman dalam menasionalisasi alat bantu bagi Difabel Netra. Dulunya reglet dan stylus yang digunakan untuk menulis huruf braille, juga kertas braille masih harus diimpor. Advokasi yang dilakukan bersama dengan para pihak adalah mendorong industry nasional, hasilnya saat ini alat bantu tersebut bisa dibuat di Indonesia sehingga bisa didapatkan dengan mudah dan murah.

Mulai 2019 lalu, I3 bersama dengan Clinton Health Access Initiative (CHAI) mulai mengembangkan alat bantu mobilitas nasional. Dalam waktu dekat ini sudah ada standard untuk empat alat bantu yaitu kursi roda adaptive anak, modular protese, kruk dan walker.

Standardisasi merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan perlindungan konsumen Difabel. Dalam proses standardisasi ini, dia menekankan adanya partisipasi Difabel, dan kolaborasi multipihak.

Standardisasi tidak hanya diterapkan pada barang saja, tetapi layanan yang dibutuhkan oleh konsumen Difabel juga penting untuk distandarkan. Oleh karena itu, perlu adanya sertifikasi profesi dan Standard Operational Procedure (SOP) bagi terapis, Juru Bahasa Isyarat, caregiver dan pemberi layanan lain. Hal ini untuk memastikan konsumen Difabel terlindungi hak-haknya.[]

 

Reporter: Ida Putri

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.