Lompat ke isi utama
SLIDE PAPARAN Yeni saat Temu Inklusi

Difabel Mental Psikososial Banyak Dirugikan Sebagai Konsumen

Solider.id, Surakarta-Perlindungan hak difabel mental psikososial sebagai konsumen saat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit menjadi bahasan yang diserukan oleh Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat dalam diskusi tematik ke-12 rangkaian Temu Inklusi bertema mengurai kompleksitas perlindungan konsumen bagi difabel, Rabu (16/12).

Yeni menyoroti banyak hal dari  perlindungan difabel sebagai konsumen terkait reasonable acomodation (akomodasi yang layak), azas perlindungan konsumen, hak-hak konsumen yakni dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, hak-hak pasien dalam beberapa perundang-undangan terkait kesehatan, hak atas informed consent, serta  kewajiban rumah sakit dan hak pasien. 

Menurut Yeni, dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tercantum pada ayat 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, 6.Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan ayat ke-9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perudang-undangan lainnya. Ia juga memaparkan hak-hak pasien dalam perundang-undangan yang terkait kesehatan yakni hak untuk memilih dokter, hak untuk menerima informasi terkait penyakit dan rencana pengobatan yang disarankan.

Yang menjadi penegasan oleh Yeni Rosa Damayanti adalah Hak atas informed consent. Informed consent adalah bentuk persetujuan tertulis maupun verbal dari pasien yang diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap. Dan materi yang bisa dijelaskan oleh dokter adalah diagnosa dan tatacara tindakan medis, tujuan dan efek samping tindakan medis, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, alternatif tindakan lain beserta risiko serta prognosis kondisi pasien atas tindakan tersebut. Menurut Yeni, pihak rumah sakit wajib untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien.

Yeni menggarisbawahi bahwa selama ini ada diskriminasi terhadap konsumen dengan difabilitas mental psikososial terkait informed consent. Pada pasal 56 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan pada ayat (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku kepada : poin c. gangguan mental berat. Namun terjadi ambiguitas di pasal 148 ayat (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Ia melihat banyak terjadi kasus pemaksaan masuk ke rumah sakit jiwa bagi difabel mental psikososial.

Mereka mendapatkan perlakuan buruk di RSJ antara lain : tidak ada penjelasan yang memadai kepada pasien, digunduli dengan paksa, dimasukkan ruang isolasi, pemaksaan obat yang kurang cocok, tindak kekerasan dan bahkan kekerasan seksual oleh staf rumah sakit.

Pengobatan paksa juga terjadi di panti-panti, dengan pemberian obat tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan. Dalam sebuah kunjungan di Yayasan Galuh Bekasi di tahun 2018, ditemukan bukti obat suntik antipsikotik yang disuntikkan kepada 450 warga panti diberikan dengan merek sama dan dosis yang sama juga. Obat yang diberikan selama ini adalah obat dari generasi lama yang memiliki efek samping. Wawancara dilakukan kepada penghuni dan memperoleh jawaban bahwa ia disuntik dua minggu sekali tanpa tahu obat yang disuntikkan apa. Beberapa penghuni juga merasakan efek samping dari obat haloperidol. Yeni mencatat, Komnas HAM juga menemukan hal sama ketika berkunjung di enam panti sosial yang ada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Demikian pula panti-panti yang dikelola secara tradisional juga ditemukan cara penanganan yang tidak manusiawi dan tanpa persetujuan dengan cara pemijatan kasar, direndam air, dan sebagainya.  

Beberapa masalah lainnya dikemukakan oleh Yeni, bahwa selama ini pasien gangguan jiwa dianggap bodoh dan masih menganut paternalistik bahwa dokter yang paling mengerti terkait status kesehatan mental pasien.[]  

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.