Lompat ke isi utama
Plang di kawansan Wyata Guna

Pencarian Tuan Pemilik Aset Lahan Komplek Wyata Guna

Solider.id, - Sepanjang tahun 2020 ini kawasan komplek Wyata Guna yang terletak di Jalan Pajajaran nomor 50-52 Kota Bandung masih menjadi sorotan publik. Sengketa tanah yang pernah bergeming belum juga menuai titik temu. Seiring waktu, kisruh tersebut terus berkembang. Pencarian tuan pemilik aset pun masih menjadi pertanyaan.

Dirunut dari sejarah, luas lahan seluruh mencapai total empat koma lima hektar. Sekitar tiga hektar dihibahkan untuk kepentingan Rumah Buta Bandung atau Bandoengsche Blinden Instituut yang sudah berdiri sejak tahun 1901. Sedangkan sisanya satu koma lima hektar masih menjadi hak ahli waris dari Wongso Taruna sebagai pemilik tanah.

Imbas dari konflik yang terus bergulir di tempat yang memiliki nilai sejarah salah satunya, meminta agar sekolah luar biasa SLBN A Kota Bandung untuk dipindahkan dari kawasan komplek Wyata Guna. Efek lainnya, sejak penamaan Panti Sosial Bina Netra atau PSBN diganti menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyangdang Disabilitas Sensorik Netra. BRSPDSN menyebabkan adanya perubahan fungsi dari panti menjadi balai yang berpengaruh kepada penerima layanan asrama, termasuk hilangnya kuota asrama untuk peserta didik yang bersekolah di SLB tersebut.

Hingga saat ini, Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra (FPPT) selain dari para alumni sekolah SLB, juga terdiri dari unsur ragam lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Mereka terus berupaya meluruskan serta mencari jalan tengah penyelesaian dari situasi yang terjadi.

Banyak sudah jalur birokrasi yang ditempuh pihak sekolah untuk mencari solusi sengketa lahan Wyata Guna. Dari mulai birokrasi di tingkat kota, provinsi, hingga pusat, bahkan melalui lembaga independent setingkat pusat. Hasil sementara masih nihil.

Tersisa satu-satunya jalur yang dapat ditempuh adalah melalui jalur peradilan. Walaupun beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil saat menerima pihak FPPT dan perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP) di kantornya, sangat mengharapkan kasus ini dapat terselesaikan diluar jalur pengadilan, mengingat pihak yang terlibat didalamnya adalah ranah pendidikan dan ranah sosial yang keduanya merupakan induk dari pemerintahan.

Menelusuri status tanah di Wyata Guna

Mencoba mengurai benang kusut yang terjadi di Wyata Guna yang merupakan permasalahan aset. Proses alih tangan kepemilikan tanah dilakukan oleh Badan Pembina Wyata Guna yang merupakan representasi masyarakat, yang diserahkan kepada negara, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Serta digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan pemegang hak Departemen Sosial Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat.

Berikut adalah dua hal yang mendasari penggunaan tanah di Wyata Guna. Pertama, surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat tanggal 4 Agustus 1986, sebagai dasar pemberian hak pakai kepada Departemen Sosial cq. Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya pemegang hak pakai atas tanah yang langsung dikuasai negara dengan luas 39.860 meter persegi. dengan peruntukan: (1) Kantor Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra Wyata Guna atau PRPCN Wyata Guna. (2) Sekolah Luar Biasa Negeri A atau SLBN A. (3) Perumahan Karyawan. (4) Aula dan tempat Workshop. (5) Mesjid. (6) Gereja. (7) Asrama Siswa. (8) Kantor Balai Percetakan Braille Indonesia atau BPBI.

Kedua, penerbitan tiga buah sertifikat yang didasari oleh Surat Keputusan – SK Gubernur Jawa Barat, dimana sertifikat tanah nomor dua seluas 12.900 meter persegi. Sertifikat tanah nomor tiga seluas 11.920 meter persegi. Dan sertifikat tanah nomor empat seluas 15.060 meter persegi. Semua itu merupakan tanah negara yang dipinjamkan kepada Departemen Sosial cq. Kantor Wilayah Jawa Barat dengan hak pinjam. Lamanya hak berlaku, selama tanah tersebut dipergunakan oleh pemegang hak pakai untuk: (1) Kantor Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra Wyata Guna atau PRPCN Wyata Guna. (2) Sekolah Luar Biasa Negeri A atau SLBN A. (3) Perumahan Karyawan. (4) Aula dan tempat Workshop. (5) Mesjid. (6) Gereja. (7) Asrama Siswa. (8) Kantor Balai Percetakan Braille Indonesia atau BPBI.

Dari dua fakta sejarah tersebut, yang berupa SK Gubernur Jawa Barat dan sertifikat tanah, sebetulnya kedudukan SLB Negeri A dan Panti Sosial Bina Netra sudah sangat jelas berada di komplek Wyata Guna.

Di tahun 2014 keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perundangan tersebut telah jelas pembagian urusan di bidang rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Berdasarkan semangat otonomi daerah atau desentralisasi, seharusnya kewenangan dan aset dari panti Wyata Guna diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga menguatkan fakta sebelumnya mengenai kedudukan dan status kewenangan. Selain itu, peruntukan tanah Wyata Guna di Jalan Pajajaran nomor 50-52 Kota Bandung yang seharusnya menjadi milik dan kewenangan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat.

Fakta lain dari perjalanan sejarah, di tahun 1901 berdiri Bandoengsche Blinden Instituut sebagai Lembaga Tunanetra Bandung, yang memberikan layanan pendidikan dan rehabilitasi sosial sejak awal didirikannya. Hal ini juga membuktikan adanya kelas-kelas pembelajaran untuk mempelajari baca, tulis, ilmu tanaman dan lainnya, serta kelas keterampilan seperti pembuatan samak atau tikar dan keset.

Jadi, sangat jelas akar sejarah menguatkan keberadaan Wyata Guna sebagai pusat pendidikan dan rehabilitasi sosial layanan panti yang tertua di Asia Tenggara. Fakta sejarah dan legal formal dan dukungan dasar hukum ini menjadi dasar kuat yang tidak bisa dibantah. Bahkan secara undang-undang sudah sangat jelas kedudukan SLB Negeri A Bandung dan PSBN Wyata Guna di tanah komplek Wyata Guna.

Peruntukan tanah di komplek tersebut kepentingan secara komprehensif bagi tunanetra, bukan hanya layanan rehabilitasi lanjutan saja berupa balai yang sangat dipaksakan di Wyata Guna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial – Permensos Nomor 8 Tahun 2018, yang merubah fungsi dan nama panti menjadi balai.

Layanan pendidikan dan rehabilitasi sosial, menjadi dambaan bagi setiap individu difabel netra di seluruh tanah air untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup sebagai bagian dari pembangunan manusia di Indonesia. (Narasumber informasi: FPPT)

Hadiah di Hari Disabilitas Internasional – HDI 2020

Namun, ada hal yang mencengangkan dari momentum HDI 2020 di kawasan komplek Wyata Guna. Seolah menunjukan kisah perseteruan terkait lahan yang masih bergolak. Sejumlah patok plang bertuliskan informasi pemilik tuan tanah Wyata Guna pun terpasang dibeberapa titik  yang mendekati area gedung sekolah SLBN A Kota Bandung.

Patok-patok plang tersebut mulai terpasang permanen dapan awal bulan Desember 2020, atau satu hari sebelum momentum HDI patok tersebut sudah mulai tertancap tegak di tiga titik.

Tulisan awal berupa plang warna hijau menunjukan, tanah ini milik Kemensos BRSPDSN Wyata Guna dengan nomor SHM tertera. Tulisan lain berupa plang warna putih menunjukan, Kementerian Sosial RI tanah ini milik negara, dengan jumlah luas lahan dan tiga nomor sertifikat tertera. Yang menjadi pertanyaan adalah maksud dan tujuan dari pemberian plang tersebut.

Mengingat, kisruh sengketa lahan di komplek Wyata Guna sudah berlangsung kurang lebih satu tahun. Kemudian, haruskah plang tersebut dipasang justru di saat momentum Hari Disabilitas Internasional.

Belum dapat diterusuri secara detil dari pihak terkait. Informasi terbaru menyampaikan, pihak dari BRSPDSN Wyata Guna sudah melayangkan surat kepada pihak sekolah SLBN A Kota Bandung yang di dalamnya antara lain menunjukan salinan fotho coppy tiga serifikat yang dimaksud. Hingga saat ini, situasi di komplek Wyata Guna masih terus dirasakan kurang nyaman, khususnya bagi seluruh penghuni sekolah.

Pencarian tuan pemilik aset lahan komplek Wyata Guna

Masih buntu. Satu pihak mengklaim lahan tersebut, pihak lain berupaya terus bertahan sesuai amanat dari data dan fakta yang ada. Lalu, apakah jalur peradilan akan ditempuh sebagai upaya akhir menyelesesaikan konflik yang tidak kunjung selesai ini? Akankah dua jajaran pemerintahkan terkait akan beradu di meja sidang?

Ranah pendidikan dan ranah sosial merupakan dua bidang vital yang berimbas kepada pembangunan sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat secara umum. Kedua instansi tersebut memiliki peran yang besar, yang berpengaruh langsung terhadap hajat hidup orang banyak.

Alangkah bijaknya, kasus sengketa lahan di komplek Wyata Guan ini ditinjau kembali untuk kepentingan masyarakat banyak, tanpa menyalahi amanat yang tertera di dalam ketentuan yang sudah ada.

Di lahan yang begitu luas, kedua instansi tersebut masih dapat didirikan dengan tetap saling berkolaborasi. Ranah pendidikan di bawah naungan kementerian pendidikan dan ranah sosial di bawah naungan kementerian sosial dapat tetap menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan masyarakat difabel, khususnya difabel netra sesuai sejarah peruntukannya.

Mediasi melalui hati diluar peradilan akan jauh lebih bijak. Jalur pengadilan memang dapat ditempuh. Namun, apakah hasil dari putusan peradilan yang akan didapatkan adalah keputusan yang sangat adil dan bijaksana, dan dapat diterima pihak terkait yang ada di dalamnya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Siapa pun pemilik lahan yang sesungguhnya, komplek Wyata Guna akan tetap menjadi sejarah dimata dunia.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor: Robandi

The subscriber's email address.