Lompat ke isi utama

Minimnya Perlindungan bagi Konsumen Difabel

Solider.id - Isu perlindungan konsumen bagi difabel merupakan isu yang jarang dibahas. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Joni Yulianto dari Sigab Indonesia ketika menjadi pembicara dalam diskusi tematik 12 Temu Inklusi 2020 yang mengangkat tema “Mengurai Kompleksitas Perlindungan Konsumen bagi Penyandang Disabilitas.”

Sebabnya, pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen difabel tidak banyak disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sama sekali tidak menyebutkan ketentuan spesifik yang dapat melindungi difabel sebagai konsumen. Begitu pula Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. meskipun prinsip umum dari kedua regulasi tersebut telah mengatur mengenai prinsip-prinsip dalam perlindungan hak difabel seperti prinsip nondiskriminasi dan prinsip kesetaraan dihadapan hukum.

Minimnya diskusi mengenai perlindungan terhadap konsumen difabel ini menyebabkan terjadinya kasus diskriminasi terhadap difabel. Muhammad Joni Yulianto menyebutkan masih terjadi diskriminasi di sektor angkutan penerbangan dan sektor perbankan.

Kasus Dwi Ariani yang mendapatkan diskriminasi dari maskapai Etihad dan Ridwan Sumantri yang didiskriminasi oleh maskapai Lion Air adalah buktinya. Kedua kasus itu kemudian berakhir dengan kemenangan difabel korban diskriminasi dihadapan pengadilan.

Selanjutnya, Joni Yulianto mengatakan bahwa contoh diskriminasi di sektor perbankan sering terjadi terhadap difabel netra. Belum lama ini, Nur Syarif Ramadhan, seorang difabel netra asal Makassar terhambat ketika akan membuka rekening di sebuah bank.

Kasus diskriminasi juga kerap dialami oleh konsumen difabel psikososial. Hal ini diungkapkan oleh Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat.

Kasus pelanggaran hak terhadap difabel psikososial sebagai konsumen seringkali terjadi dibidang kesehatan. Misalnya saja, difabel psikososial sering tidak mendapatkan penjelasan mengenai obat yang didapatkannya dari tenaga kesehatan. Padahal, obat tersebut memiliki efek samping yang berbahaya. Misalnya obat yang harus dikonsumsi memiliki efek terhadap kesehatan jantung.

“buat apa juga kita jelaskan, kan mereka belum tentu ngerti.” Ungkap Yeni sembari menirukan apa yang kerap dikatakan oleh dokter.

Selain itu, difabel psikososial sering tidak mendapatkan form persetujuan tindakan kedokteran (Informed consent). Menurut keterangan Yeni Rosa Damayanti, ini biasanya terjadi ketika dokter melakukan penanganan terhadap difabel psikososial yang sedang mengalami gaduh gelisah. “kan gaduh gelisah itu hanya beberapa saat saja, beberapa hari kemudian mereka sudah hidup seperti biasa lagi, itu kan bisa diinformasikan setelahnya.” Ucap Yeni 16/12/2020.

Sementara itu Jonna Aman Damanik dari Institut Inklusi Indonesia mengeluhkan tidak adanya standarisasi bagi produk barang atau jasa yang dapat dinikmati difabel. harusnya ini menjadi kewajiban dari regulator (pemerintah).

Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mengakui bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengakomodasi kelompok difabel. sebabnya, undang-undang ini ketika itu dibuat secara kilat. Namun, Tulus menyarankan bahwa sebaiknya perlindungan terhadap konsumen difabel lebih diperkuat melalui undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas. hal itu karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang payung (umbrella act).

“di Amerika juga begitu. Mereka tidak memiliki undang-undang perlindungan konsumen, tapi undang-undang sektoral mereka diperkuat untuk melindungi konsumen.” Ucap Tulus.

Arief Safari, Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), membenarkan bahwa penelitian mengenai isu perlindungan bagi konsumen difabel memang belum banyak dibahas. Bahkan ia mengakui bahwa lembaganya belum pernah melakukan penelitian terkait isu difabel. namun begitu, isu perlindungan bagi difabel mulai menjadi perhatian saat ini.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.