Lompat ke isi utama
informasi waktu dan pembicara diskusi tematik perlundungan konsumen difabel

Konsumen Difabel Belum Terlindungi, Diskusi Tematik Temu Inklusi lahirkan Rekomendasi

Solider.id – salah satu rangkaian kegiatan Temu Inklusi daring 2020 adalah diskusi tematik ke – 12 dengan tema “Mengurai Kompleksitas Perlindungan Konsumen bagi Penyandang Disabilitas”. Kegiatan berlangsung secara virtual lewat aplikasi zoom pada (16/12). Kegiatan yang membahas isu yang masih belum banyak diperbincangkan ini menghadirkan beberapa narasumber seperti              Dr. Ir. Arief Safari, MBA Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Muhammad Joni Yulianto Pendiri dan Dewan Pengurus SIGAB Indonesia, Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) serta Jonna Aman Damanik Institut Inklusi Indonesia (I3).

Difabel sebagai konsumen masih menjadi kelompok yang rentan untuk tidak  mendapatkan pelayanan yang optimal. Selain itu, karena berbagai hambatan seperti komunikasi, akses informasi, mobilitas serta kognisi, difabel kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi dan terabaikan haknya saat melakukan transaksi barang atau mengakses jasa.

berbagai peristiwa diskriminasi seperti pada layanan penerbangan, perbankan,  akses informasi terkait obat-obatan dan makanan membuat difabel semakin terpiniggirkan dan menjadi korban dan tidak mendapatkan layanan sebagai konsumen yang seharusnya mereka dapatkan.

Berdasaarkan hal tersebut, diskusi tematik ke – 12 temu inklusi melahirkan berbagai rekomendasi. Beberapa rekomendasi yang muncul adalah:

  1. kebijakan Perlindungan Konsumen berperspektif HAM dengan melakukan harmonisasi dan penguatan regulasi perlindungan konsumen dengan menguatkan poin perlindungan bagi masyarakat rentan.
  • Harmonisasi UU PK 8/99 dengan UU PD 8/2016 dan Ratifikasi CRPD UU 19 tahun 2011. Termasuk penggantian istilah “penyandang cacat” dengan “penyandang disabilitas” sesuai mandat UU 8/2016. Contoh di UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 29 Kewajiban RS.
  • Belum ada ruang untuk kelompok konsumen rentan

(contoh : di UU 8 th 1999, penjelasan Ps 4 huruf g “ Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan : suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya”

  • Belum ada penghubung hak konsumen dan hak difabel.
  1. Panduan penyelenggaraan dan penyampaian komunikasi / informasi yang aksesibel mengenai produk dan jasa, baik online maupun offline.
  2. Partisipasi difabel dengan mengembangkan edukasi konsumen yang ditargetkan / berpihak pada konsumen rentan khususnya difabel.
  3. Mekanisme complain / aduan yang aksesibel, responsif dan memudahkan.
  4. Data (konsumen difabel) yang holistik dan terintegrasi.
  5. Sistem perencanaan penganggaran dan sistem penganggaran perlindungan sosial dan konsumen yang berperspektif HAM.
  6. Sistem dan mekanisme perencanaan pengadaan dan monitoring evaluasi PK yang holistik.
  7. Kajian BPKN seluruh wilayah perlindungan konsumen termasuk transaksi ekonomi digital :
  • Sosialisasi dan edukasi serta akses informasi bagi konsumen disabilitas.
  • Penyediaan aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan yang ramah disabilitas khususnya pada pelayanan publik.
  • Penyediaan layanan pengaduan yang ramah konsumen disabilitas (form, tata cara, mekanisme dll) termasuk permudah prosedur pengaduan di lembaga aduan konsumen.

 

  1. Penghilangan diskriminasi, stigma dan dukungan peningkatan perlindungan hukum konsumen difabel psikososial dalam layanan kesehatan dan hak lainnya.
  2. Amandemen prioritas UU Perlindungan Konsumen agar penuhi hak-hak konsumen difabel (termasuk perbaikan terkait akomodasi layak bagi konsumen difabel), menjadi pijakan UU sektoral sekaligus perkuat UU sektoral.
  3. Review Regulasi dan Monev Implementasi Pelayanan Publik di Indonesia yang ramah dan aksesibel pada konsumen difabel.
  4. Isu perlindungan konsumen (termasuk konsumen difabel) menjadi perhatian lintas kementerian tak hanya kementerian perdagangan dan kemensos.
  5.  Dorongan Pembentukan Lembaga Konsumen Disabilitas.
  6. Advokasi dengan merebut ruang dan membuat praktek-praktek baik lintas isu hak terkait perlindungan konsumen difabel.
  7. Pertemukan komunitas difabel dan komunitas yang selama ini sudah concern isu perlindungan konsumen.[]

 

Redaksi Solider

The subscriber's email address.