Lompat ke isi utama
poster kegiatan konferensi pers

Ini Sikap Organisasi Difabel terhadap Kasus Korupsi di Kemensos

 

Solider.id - Minggu 12 Desember 2020, 41 organisasi difabel membacakan pernyataan sikapnya atas terjadinya kasus korupsi di Kementerian Sosial. Seluruh organisasi difabel mengecam korupsi dana bantuan social yang dilakukan para aparatur pemerintah di Kementerian Sosial dan pihak swasta. Terjadinya kasus korupsi di Kementerian Sosial merupakan buntut dari minimnya akuntabilitas dan pengawasan dana bantuan sosial.

Dari rilis media yang diterima solider, ada 4 sikap organisasi difabel terkait kasus ini. Pertama, tindakan Pemerintah dan pemerintah daerah yang memotong alokasi anggaran bantuan bagi difabel di saat pandemi Covid-19 merupakan tindakan tidak sensitif terhadap pelindungan dan pemenuhan hak difabel. Apalagi, pelaksanaan bantuan sosial pada saat pandemi Covid-19 yang diambil dari sejumlah anggaran tersebut justru masih menyisakan celah tindak pidana korupsi. Pemotongan anggaran penyandang disabilitas menyebabkan program Pemerintah dan pemerintah daerah hanya bersifat kedermawanan atau charity kepada difabel, sementara program bantuan alat bantu yang bermanfaat bagi difabel justru dihentikan.

Kedua, pada praktiknya, bantuan sosial Covid-19 yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah tidak tersalurkan kepada seluruh difabel, terutama bagi anak-anak dengan difabel berat dan ringan, dan mereka dengan multidifabel. Dari pemantauan  yang dilakukan oleh Organisasi difabel selama masa pandemi ini (Maret - Oktober  2020), ada 6 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak bisa mengakses program-program bantuan sosial dari Pemerintah maupun pemerintah daerah secara penuh. Terlebih selama masa pandemi tidak ada program-program khusus bagi difabel, sehingga semakin berdampak bagi difabel maupun keluarganya.  Perlu dipahami bahwa dampak pandemi Covid 19 bagi difabel tidak hanya dari sektor ekonomi bagi dirinya maupun anggota keluarga di sekitarnya saja, tetapi juga berdampak langsung terhadap kelangsungan masalah kesehatan mereka. 

Ketiga, selain peniadaan tender dalam situasi Covid-19, korupsi juga terjadi karena tidak adanya data yang valid dan update terkait penerima bantuan, termasuk untuk difabel. Pemerintah dan pemerintah daerah belum memiliki data difabel yang lengkap dan spesifik. Hal ini menghalangi difabel untuk mendapatkan hak-haknya. Pengawasan yang lemah dan tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang dapat diakses oleh semua orang menjadikan korupsi makin subur. Hal ini menyebabkan program-program bantuan Covid-19 yang dibuat oleh Pemerintah, terutama dari pemotongan anggaran yang dilakukan, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar difabel di Indonesia, terutama mereka yang terkena dampak Covid secara ekonomi dan sosial, termasuk saat difabel terkena virus Covid-19.

Keempat, kejadian OTT dan dugaan keterlibatan Menteri Sosial dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid 19 ini berdampak pada kepercayaan organisasi difabel terhadap kinerja Kementerian Sosial secara keseluruhan, termasuk terhadap dilekatkannya secretariat Komisi Nasional Disabilitas (KND) ke organ dalam Kementerian Sosial berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 Tentang KND. Padahal berdasarkan mandat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, KND didesain sebagai lembaga indpenden untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah dan pemerintah daerah. Seharusnya, KND menjadi lembaga yang memiliki sifat imparsialitas terhadap upaya pelindungan dan pemenuhan Hak difabel yang dilaksanakan oleh semua Kementerian, terutama Kementerian Sosial, termasuk dalam aspek penyalahgunaan anggaran bantuan sosial untuk difabel. Atas kejadian OTT korupsi tersebut, organisasi difabel kembali meragukan keberadaan KND di bawah Kemensos akan melaksanakan mandat pengawasannya secara mandiri, independen, dan efektif ketika secara administratif dan penganggarannya dilakukan melalui Kementerian Sosial. Untuk itu pula Organisasi difabel sejak awal menyesalkan penerbitan Perpes 68/2020 yang secara yuridis maupun praktik nantinya tidak akan memberikan dampak besar bagi upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak difabel.

Dalam kesempatan tersebut, organisasi difabel juga mengajukan tuntutannya kepada pemerintah. Dalam tuntutan yang dibacakan oleh Nuning Suryatiningsih dari Ohana, ada beberapa tuntutan yang disampaikan organisasi difabel.

Isi tuntutan tersebut diantaranya: meminta pemerintah untuk meninjau kembali pemotongan anggaran dalam pemenuhan hak difabel, meminta Menteri Sosial untuk membuat mekanisme pengawasan yang transparan dan menjadikan difabel sebagai sasaran utama dari program bantuan ssosial, serta meminta presiden merevisi Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.[]

 

Reporter; Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.