Lompat ke isi utama
Sarjono ketika sedang diwawancara Solider di rumahnya

Difabel Penganut Agama Minoritas Rentan Alami Intoleransi

Solider.id, Yogyakarta- Masyarakat difabel penganut agama minoritas rentan mengalami intoleransi karena dua stigma yang dilekatkan pada dirinya, dia sebagai seorang difabel dan dia sebagai penganut agama minoritas di Indonesia.

 

Sarjono (67) adalah seorang difabel netra yang menganut Kristen. Pada 4 November 2020 di beranda rumahnya, sambil ditemani secangkir kopi, Solider berkesempatan berbincang dengan Sarjono perihal aktivitas keagamaan yang dijalaninya.

 

Dari pengalaman Sarjono selama tinggal di kawasan Mujamuju, Yogyakarta ini mengaku tak pernah mengalami perilaku intoleran di lingkungan sekitarnya. Dia memiliki usaha desain ornamen Natal yang sebagian besar pekerjanya berlatar belakang agama Islam.

 

“Yang natahi (red: menata) ornamen ini semua saudara-saudara kami yang Muslim. Ada sih satu yang Kristen, tapi itu ponakan saya,” tuturnya.

 

Selain memiliki usaha desain ornamen Natal, Sarjono merupakan pendiri sekaligus ketua organisasi Persekutuan Tunanetra Hidup Baru. Organisasi keagamaan yang sudah berdiri sejak 1996 ini beranggotakan difabel netra yang beragama Kristen dan Katolik.

 

Persekutuan Tunanetra Hidup Baru biasa menjalankan aktivitas keagamaan di rumah Sarjono. Selama berkegiatan keagamaan, mereka tak pernah menerima perilaku intoleran dari lingkungan sekitarnya yang beragama Islam. Menurutnya, perilaku intoleran tidak akan terjadi apabila semuanya saling memberikan penghormatan.

 

“Ya misalnya, ketika kami pujian di rumah sini, ya tentu kami tidak boleh terlalu keras agar tidak mengganggu tetangga,” katanya.

 

Begitu juga ketika Sarjono beraktivitas di Gereka Kristen Indonesia (GKI) Ngupasan, tempatnya menjalankan aktivitas keagamaan di setiap hari Minggu. Ia mengaku tak pernah mendapatkan diskriminasi akibat kondisinya yang difabel. Terkadang ada orang-orang yang selalu membantunya ketika beribadah.

 

Keluarga besarnya yang mempunyai keyakinan berbeda juga telah terbiasa hidup toleran satu sama lain. Satu dari empat orang anaknya beragama Islam. Kakaknya juga seorang muslim.

 

“Ya kadang dari keluarga kakak saya yang muslim, ada yang terlihat menjaga jarak. Tapi ya sudahlah, itu tidak usah terlalu dipikirkan,” kata alumnus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.

 

Praktik baik toleransi beragama juga dikisahkan Alexander Farrel Rasendriya Haryono (19). Farrel, begitu ia akrab disapa adalah difabel netra penganut agama Katolik yang saat ini menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

 

Farrel menuturkan, selama ini ia tidak pernah menerima perilaku intoleran dari lingkungan sekitarnya. Farrel yang aktif di organisasi Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) FH UGM selalu mendapatkan respon positif dari rekan-rekannya.

 

Farrel pun tidak pernah mendapatkan perilaku diskriminatif ketika ia mengikuti kebaktian hari Minggu. Difabel netra yang biasa pergi ke Gereja Kotabaru secara mandiri ini sering mendapatkan bantuan dari jemaat yang ada di sana.

 

Kekosongan Perlindungan Hukum

 

Meskipun kasus intoleran terhadap difabel penganut agama minoritas tidak banyak terjadi, menurut Farrel, difabel tetap memerlukan perlindungan hukum. Ia mencontohkan, difabel mendapatkan perlindungan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

 

“Kalau dalam konteks hak beragama, perlu ada juga prioritas bagi difabel,” kata Farrel saat berbincang melalui aplikasi Google Meet, 5 November 2020.

 

Persoalannya, hak difabel untuk beragama dan berkeyakinan tidak diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Begitu pun pencegahan praktik intoleransi dan diskriminasi yang dialami difabel penganut agama minoritas juga tak diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Konflik Sosial.

 

Meskipun Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan dalam diskusi yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta pada 10 Oktober 2020, bahwa Instruksi Gubernur DIY tersebut bertujuan untuk mencegah intoleransi di Yogyakarta.

 

“Saya malah tidak tahu kalau ada instruksi gubernur itu,” aku Setia, melalui sambungan telepon (14/11).

 

Setia Adi Purwanta, Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan kasus diskriminasi terhadap difabel dalam beribadah bukanlah kasus yang tak pernah ada.

Setia pernah mendengar cerita dari orang tua yang memiliki anak down syndrome yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif di gereja. Sejumlah jemaat di sana meminta orang tua itu tak membawa anak down syndrome ke gereja. Alasannya, dapat mengganggu peribadatan. Namun peristiwa itu berlalu saja, karena penyintas memilih diam.

 

Setia berpendapat, perlindungan hak beragama bagi difabel perlu diatur dalam aturan perundangan. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pun telah menjamin hak beragama bagi difabel. Namun pengaturan mengenai hak beragama difabel di level daerah tidak mudah. Sebab UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan kewenangan untuk mengurus urusan keagamaan berada di tangan pemerintah pusat.

Rencana Setia mengajukan revisi Perda Penyandang Disabilitas DIY untuk memasukkan klausul pengaturan hak beragama bagi difabel di dalamnya bukan tak mungkin akan terganjal UU Pemerintah Daerah.

 

“Paling yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ya hanya pembinaan saja,” kata Setia.

 

Dia berpendapat, urusan pemenuhan dan perlindungan hak difabel ini sangat kompleks, sehingga tidak bisa hanya diurus oleh pemerintah pusat. Perlindungan dan pemenuhan hak difabel dalam beragama meliputi banyak hal, seperti aksesibilitas informasi, aksesibilitas rumah ibadah, dan perlindungan atas rasa aman.

 

“Ini semua tidak mungkin hanya dikerjakan oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

 

Dosen Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (UII), M. Syafi’ie menjelaskan, hak beragama dibagi menjadi dua ranah, hak beragama itu sendiri dan hak untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing.

Hak beragama merupakan ranah internum. Sementara hak untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing merupakan ranah eksternum.

 

Dalam hak beragama yang merupakan ranah internum, negara memang harus pasif. Namun, ketika dikaitkan dengan hak untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing yang merupakan ranah eksternum, negara perlu aktif untuk memastikan warga negaranya dapat menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Terkait hal ini, bukan hanya pemerintah pusat yang berkewajiban, tetapi juga pemerintah daerah harus memastikan warga negaranya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

 

Syafi’ie mencontohkan, misalnya hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing bagi difabel, pemerintah daerah juga harus punya peran untuk  memastikan hak itu dapat dipenuhi. Seharusnya, isu difabel dan isu kelompok rentan lainnya menjadi isu multisektoral yang harus disebutkan dalam setiap produk kebijakan. Jika dihubungkan dengan Instruksi Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2019, menurutnya isu difabel dan isu kelompok rentan lainnya juga disebutkan di dalamnya.

 

“Sebab difabel dan kelompok rentan lainnya memiliki kerentanan yang lebih dibandingkan warga masyarakat yang lain,” kata Syafi’ie melalui sambungan telepon.

 

Hak beragama dan menjalankan ibadah atas keyakinan masing-masing ini tidak terlepas dari hak atas rasa aman. Negara menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan hak atas rasa aman bagi warga negara ketika menjalankan aktivitas keagamaannya. Syafi’ie mengilustrasikan, ketika terjadi serangan kepada kelompok agama minoritas dari kelompok intoleran, aparat negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada kelompok yang lemah.

 

Upaya negara dalam memberikan pemenuhan hak atas rasa aman ini tentu tidak boleh mengabaikan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan difabel. Misalnya, ketika terjadi kasus intoleransi, negara harus memiliki prosedur yang jelas dalam rangka melindungi kelompok rentan, dimana difabel termasuk kedalamnya.

“Kalau ada penyerangan kepada difabel yang menjadi salah satu korban, harus ada prosedur evakuasi yang jelas untuk menyelamatkannya,” papar Syafi’ie (24/11).

 

Kebijakan perlindungan dari bencana pun ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kelompok difabel. Hal tersebut juga berlaku sama dalam konteks pemenuhan hak atas rasa aman untuk menjalankan ibadah.

 

Sementara Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, Dewa Isnu Broto ketika dikonfirmasi perihal alasan tidak adanya klasul perlindungan terhadap difabel dalam instruksi gubernur tersebut, tidak bersedia memberikan penjelasan.

 

“Mohon maaf Mas, langsung saja tindak ke Kesbangpol menemui Pak Rusdi atau Pak Joko, kabid yang membidangi geh, maturnuwun,” kata Dewa saat dihubungi Solider melalui pesan pendek pada 17 November 2020.

Senada dengan Kepala Biro Hukum, pihak Dinas Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) pun menolak memberikan keterangan. “Wah kalau terkait hal itu, mohon maaf bukan kami yang menetapkan ingub tersebut, Mas. Jadi kami rasa kami tidak memiliki kompetensi untuk menjawab,” kata Monic dari Kesbangpol DIY (17/11).[]

 

 

Reporter: Tio Tegar Wicaksono

Editor: Robandi

The subscriber's email address.