Lompat ke isi utama
informasi webinar oleh tim advokasi difabel Solo

Tim Advokasi Difabel Surakarta Selenggarakan Webinar Refleksi Gerakan Difabel

Solider.id - Saat ini Undang-undang nomor 8 tahun 2016 telah menurunkan sebanyak enam Peraturan Pemerintah (PP) dan dua Peraturan Presiden (Perpres) serta Peraturan Menteri (Permen). Pada tingkatan pemangku kebijakan, jika dahulu isu difabel sangat sektoral yakni hanya ditangani oleh Kementerian Sosial saja, saat ini jauh berbeda karena telah menjadi isu di 23 kementerian dan 19 lembaga. Sedangkan di tingkat lokal Kota Surakarta capaian berupa political will (komitment yang kuat di bidang politik) antara partisipasi perwakilan difabel, pemerintah kota lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Sosial Masyarakat (LSM) dan akademisi adalah dengan lahirnya Perda Difabel nomor 2 tahun 2008 (yang saat ini sedang proses revisi menjadi perda baru) dan berbagai produk kebijakan yang memberi ruang partisipasi difabel Kota Surakarta. Demikian paparan yang disampaikan oleh Sunarman, dari Kantor Staf Presiden sekaligus Direktur PPRBM Solo dalam webinar yang diselenggarakan oleh Tim Advokasi Difabel (TAD) Kota Surakarta pada Sabtu (28/11).

Sunarman juga mengemukakan adanya rencana aksi daerah (RAD) Difabilitas oleh dinas terkait yakni Bappeda dan adanya peta jalan untuk memperkuat praktik-praktik inklusi. Hadirnya Tim Advokasi Difabel (TAD) yakni lintas dinas dan lintas pihak dalam pertemuan-pertemuan dan diskusi -diskusi serta workshop untuk menjawab masalah dan memenuhi kebutuhan difabel adalah buah dari gerakan difabel yang telah dilakukan semenjak awal tahun 2000-an. Dan di tingkat basis gerakan ini melahirkan kelompok difabel yang saling bersinergi satu sama lain seperti : Gerkatin, Pertuni, ITMI, Forum Komunikasi Tuna Netra (FKTN), dan SHG Solo Juara. Gerakan difabel di Kota Surakarta masif, dan menggunakan media sosial dalam upaya advokasi dan kampanyenya. “Pernah kejadian guiding block yang pemasangannya tidak sesuai/salah, lalu ada yang memposting dan mempertanyakan hal tersebut, dalam waktu cepat perwakilan pegiat difabel bergerak menghubungi dinas terkait, sore hari guidingblock tersebut sudah terpasang dengan benar. Ini salah satu upaya kampanye dan advokasi yang dilakukan teman Solo,” ujar Sunarman. Komunitas difabel juga berpartisipasi aktif menjadi konsultan saat pembangunan pedestrian oleh Dinas PUPR di Jl. Juanda, dengan dilibatkan dalam pemasangan guidingblock dan ramp/jalur kursi roda.

 

Membangun Hukum yang Humanis Bagi Difabel

Yovita Arie Mangesti, narasumber lainnya mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kontribusi yang sama dalam membangun Indonesia. Hukum semestinya bukan eksklusif. Menurutnya  hukum yang hidup adalah hukum yang humanis karena berasal dari kita dan kita sendiri yang mengimplementasikan. Ia menambahkan keanekaragaman/keberagaman yang kita hadapi saat ini adalah terkait daya cipta. Dan hukum humanis adalah hukum yang mendasarkan asas dan fungsinya dari penyadaran bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat. Indonesia negara yang berketuhanan yang memiliki hak hidup yang mutlak. “Maka hukum yang humanis hakikat dari keberadaan manusia sendiri,” terang Yovita. Beruntungnya di Indonesia menganut hukum positif dan kita perlu hukum positif sehingga satu kepentingan tidak saling mencaplok dan memusnahkan hak manusia lainnya. “Humanisasi dalam konteks difabilitas adalah persamaan dalam hukum dan aksesibilitas,”pungkas Yovita.

Sedangkan Ishak Salim, satu pembicara pamungkas merefleksikan pada aspek perlawanan epistemologi. Mengapa memilih perlawanan epistemologi? Menurutnya karena selama ini negara mendefinisikan difabel sebagai orang dengan keterbatasan. Negara juga masih memiliki perspektif medis. “Mengapa kita melawan?” Menurut Ishak Salim, kemampuan epistemologis penting sebab terkait kemampuan untuk mengenali fenomena kondisi difabilitas mereka. “Kita bisa melihat dengan berdirinya POTADS. Ini kemampuan menganalisis orangtua yang memiliki cara menganalisis anak-anak downsyndrome,” terang Ishak Salim. Ishak Salim mengemukakan model gerakan difabel lainnya, seperti model kritis difabilitas seperti yang dilakukan oleh SIGAB di Yogyakarta dengan mengetengahkan inklusi sosial.

Ada juga gerakan kritisisme difabilitas yang melihat relasi kuasa yang terjadi antara non difabel dan difabel, khususnya mereka yang memiliki pemikiran dan perilaku difabel dengan orang lain yang memiliki standar hidup normalisme. “Seperti yang disampaikan oleh Alm. Mas Sapto tidak ada abnormal. Tapi normalitas itu tidak seragam. Kita itu normalitas yang lain,”pungkas Ishak Salim.[]

 

Reporter:  Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.