Lompat ke isi utama

Menyambut HDI 2020 : Bagaimana Partisipasi Politik Difabel di Indonesia?

Solider.id - Kemitraan bersama PPUA Disabilitas, Kode Inisiatif, dan PSHK menyelenggarakan webinar yang bertemakan “Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Indonesia Inklusif”. Webinar yang diselenggarakan tanggal 27 November 2020 ini dilaksanakan untuk menyambut Hari Difabel Internasional dan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Hadir sebagai pembicara Mohammad Choirul Anam (komisioner Komnas HAM), Fajri Nursyamsi (peneliti PSHK), Muhammad Ihsan Maulana (peneliti Kode Inisiatif), dan Ariani Soekanwo (ketua PPUA Disabilitas).

Fajri Nursyamsi menjelaskan bahwa hak politik difabel telah diatur diberbagai regulasi. Diantaranya Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam juga memperkuat yang dikatakan Fajri. Pasal 29 UNCRPD yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 mengatur bahwa negara harus berperan aktif untuk mendorong partisipasi politik difabel di ruang publik. Kemudian, Peneliti Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana juga mengatakan bahwa Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pemilu juga memberikan perlindungan hak politik kepada difabel.

Peran Organisasi Difabel dalam Mendorong Kebijakan Publik yang Inklusif

Fajri Nursyamsi menjelaskan bahwa sejak tahun 2006 hingga saat ini, organisasi difabel di Indonesia telah mengambil peran aktif untuk mendorong kebijakan publik yang inklusif. Di tahun 2006, organisasi difabel telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang ketika itu barusaja disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak berhenti sampai disitu, organisasi difabel pada saat itu juga mendesak pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang pada akhirnya disahkan tahun 2011 dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

Proses advokasi ini tidak berjalan mudah. “ini dibuktikan lamanya waktu pengesahan undang-undang yang membutuhkan waktu 5 tahun sejak lahirnya konvensi”. Ungkap Fajri.

Organisasi difabel terus meningkatkan peran aktifnya dalam mendesak pemerintah untuk membentuk kebijakan bagi difabel. Hasilnya, tahun 2016 lahir Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Fajri menambahkan, bahwa proses pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 juga tidak mudah.

Rancangan Undang-Undang yang diajukan tahun 2013 tak lantas bisa langsung disahkan. Hal itu karena, tahun 2014 terjadi pergantian periode anggota DPR.

Perjuangan organisasi difabel di daerah juga tak kalah luar biasa. Fajri mengungkapkan, berdasarkan data yang dilansir PSHK, terdapat 60 daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai difabel. Hampir seluruh pembentukan peraturan itu didorong oleh organisasi difabel.

Ariani Soekanwo dari PPUA Disabilitas menjelaskan bahwa PPUA telah mendorong negara untuk melindungi dan memenuhi hak difabel dibidang politik. Upaya advokasi hak difabel dibidang politik oleh PPUA Disabilitas dimulai sejak tahun 2004.

Salah satu hasilnya, yakni terbentuknya 25 PPUA Disabilitas di 25 provinsi. 25 PPUA Disabilitas provinsi itu telah berperan aktif untuk membantu penyelenggara Pemilu untuk mewujudkan pemilu yang aksesibel bagi difabel. misalnya, turut berperan dalam menyusun pertanyaan bagi calon kepala daerah dalam pilkada.

Pada level kebijakan, hasil advokasi dari PPUA Disabilitas adalah lahirnya Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai hak difabel untuk dapat memilih, dipilih, dan menjadi penyelenggara negara.

Tantangan dan PR Kedepan

Fajri Nursyamsi berpendapat bahwa ada 6 tantangan kedepan yang harus dihadapi difabel dalam berpartisipasi dalam aktivitas politik. Pertama, isu difabel adalah isu yang multi sektoral. Isu difabel mencakup isu dibidang infrastruktur, hukum, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Kedua, difabel terdiri dari berbagai ragam yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ragam difabel yang punya karakteristik yang berbeda-beda ini secara otomatis melahirkan kebutuhan yang berbeda-beda pula—yang tentu saja harus dipenuhi.

Ketiga, partisipasi difabel dalam aktivitas politik lebih banyak muncul dari inisiatif organisasi difabel. contohnya lahirnya berbagai kebijakan yang justru dihasilkan akibat desakan organisasi difabel.

Keempat, informasi yang tidak aksesibel bagi difabel. contoh terbaru adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, dimana proses pembentukannya dilangsungkan secara tertutup. Selain pembentukan dilangsungkan secara tertutup, draft Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar tidak aksesibel bagi difabel netra pengguna aplikasi pembaca layar. Kemudian, tv parlemen yang selama ini dibangga-banggakan oleh DPR tidak didukung dengan ketersediaan juru Bahasa isyarat, sehingga Tuli kehilangan akses.

Kelima, pemerintah minim inisiatif untuk melibatkan organisasi difabel. Undang-Undang Cipta Kerja adalah contoh yang terbaru, dimana pemerintah mengabaikan keterlibatan difabel dalam pembentukan undang-undang, meskipun undang-undang tersebut juga mengatur isu difabel.

Keenam, persoalan data menjadi permasalahan utama. Ketersediaan data yang tidak komprehensif ini membuat kebijakan yang dilahirkan tidak tepat sasaran.

Permasalahan data difabel ini juga dibenarkan oleh Ariani Soekanwo. Ditahun 2019, KPU dan Bawaslu memiliki data difabel yang berbeda. KPU memiliki data yang menyebutkan ada 1,2 juta difabel. sementara Bawaslu hanya mencatatkan 300 ribu data difabel. ini tentu berbahaya, karena hak difabel untuk memilih di TPS dapat tidak terpenuhi.

Muhammad Ihsan Maulana juga menyampaikan hal yang serupa. Ini berbahaya, karena ada kebutuhan khusus difabel yang berpotensi tidak terpenuhi. Misalnya, KPU membutuhkan data yang pasti untuk menyediakan template braille bagi pemilih difabel netra.

Pekerjaan Rumah terkait partisipasi politik difabel di ruang publik ini masih sangat banyak. Mohammad Choirul Anam (komisioner Komnas HAM), mempersoalkan lembaga pengawas yang berwenang untuk mengawasi isu partisipasi politik difabel. “siapakah yang harus mengawasi? Komnas HAM atau Komisi Nasional Disabilitas yang strukturnya masih tidak jelas?”. Ujar komisioner Komnas HAM ini.

Fajri menambahkan, pekerjaan rumah kedepan adalah keaktifan organisasi difabel dalam berpartisipasi dalam kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan difabel. Misalnya, saat ini Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang tengah dalam proses revisi.

Undang-Undang ini menjadi penting, mengingat beberapa waktu kebelakang, isu diskriminasi terhadap CPNS difabel masih terus terjadi. Yang tak kalah pentingnya juga berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri turunan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang tengah dalam proses pembahasan.

Muhammad Ihsan Maulana dari Kode Inisiatif, mengingatkan bahwa organisasi difabel harus terlibat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Pasalnya, terjadi kemunduran dalam draft perubahan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan temuan Kode Inisiatif, pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang selama ini memberikan perlindungan hak difabel dibidang pemilu, terancam dihilangkan.

Ariani Soekanwo, ketua PPUA Disabilitas mengatakan bahwa pihaknya akan secara aktif melakukan advokasi ke DPR agar draft pasal 5 itu tidak dihilangkan. Menurutnya, hak politik difabel untuk memilih, dipilih, dan menjadi penyelenggara pemilu, harus disebutkan secara tegas didalam undang-undang. []

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.