Lompat ke isi utama
logo 16 hari anti kekerasan terhadap parempuan

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan : Refleksi Situasi Perempuan Difabel

Solider.id – Setiap tanggal 25 November lalu, seluruh dunia memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan. Peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan ini tentu masih sangat relevan untuk diingat saat ini. Pasalnya, sampai hari ini kekerasan terhadap perempuan, terutama perempuan difabel masih terjadi di berbagai belahan dunia.

Beberapa waktu sebelum peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan, UN Women, sebuah badan dibawah PBB yang berfokus pada isu kesetaraan gender, barusaja menerbitkan sebuah dokumen yang membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan difabel masih terjadi di seluruh belahan dunia. Dokumen ini diterbitkan setelah dikonsultasikan dengan para aktivis kesetaraan gender dari berbagai negara.

Dokumen ini juga diterbitkan dengan pendekatan intersection. Intersection merupakan pendekatan yang dapat menggambarkan bahwa perempuan bisa mendapatkan kekerasan karena identitas lain yang melekat pada dirinya. Misalnya saja, perempuan difabel, mereka dapat menjadi korban kekerasan akibat perilaku Ableism karena identitasnya sebagai difabel, serta bisa menjadi korban sexism karena dirinya seorang perempuan.

Ablism sendiri merupakan pandangan yang menempatkan difabel sebagai manusia tidak normal karena perbedaan yang dimilikinya. Sementara sexism sendiri merupakan kekerasan berbasis jender, yang seringkali terjadi kepada perempuan. Konsep intersection sendiri diperkenalkan oleh Kimberli Crenshaw, seorang akademisi dibidang hukum feminis.

Dengan pendekatan intersection yang digunakan tersebut, UN Women menyampaikan dalam laporannya bahwa angka kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi. Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan difabel ini terjadi diberbagai bidang.

Perempuan difabel tidak dapat menikmati haknya secara penuh dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan yang baik. hal itu dilanggengkan oleh struktur politik, ekonomi, budaya, dan hukum yang membuat keadaan menjadi semakin parah. Dalam posisi ini, perempuan difabel memiliki kerentanan berlapis disbanding perempuan non difabel, dan bahkan laki-laki difabel sekalipun.

Dalam bidang pendidikan, studi yang dilakukan oleh UN Women di 51 negara menampilkan data bahwa hanya 47% perempuan difabel yang dapat mengakses pendidikan dasar. Sementara disisi lain, ada 52% perempuan difabel yang dapat mengakses pendidikan dasar, dan 56% laki-laki difabel yang berhasil menikmati pendidikan dasar.

Dibidang literasi, studi dari Unesco di 49 negara menemukan fakta bahwa laki-laki difabel memiliki kemampuan literasi lebih rendah dari masyarakat non difabel. namun, situasi lebih memprihatinkan terjadi terhadap perempuan difabel, karena perempuan difabel memiliki akses literasi tiga kali lebih rendah dari pada laki-laki difabel.

Bidang ketenagakerjaan tak kalah memprihatinkan. Studi yang dilakukan di tahun 2011 di 51 negara membuktikan bahwa akses ketenagakerjaan bagi perempuan difabel sangat rendah. Hanya ada 19% perempuan difabel yang dapat menikmati haknya untuk bekerja. Sedangkan, untuk laki-laki difabel, ada 52% yang dapat mengakses lapangan pekerjaan, meskipun angka ini tentu lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat non difabel.

Keterlibatan perempuan difabel dalam proses pengambilan keputusan disektor public juga tidak lebih baik dari pada bidang lainnya. Partisipasi politik perempuan difabel berdasarkan surfei di 18 negara Asia Pasifik, menunjukan bahwa hanya ada 4 negara yang memiliki legislator perempuan difabel di badan perwakilan rakyat.

Dalam berbagai system hukum, perempuan difabel, terutama difabel mental dan intelektual, seringkali ditempatkan dibawah pengampuan. Rezim hukum yang menganut sistem pengampuan membuat perempuan difabel kehilangan haknya untuk menentukan keputusan dalam hidupnya.

Dalam konteks hukum, ditemukan pula fakta dibeberapa negara yang membolehkan aborsi terhadap perempuan difabel, tanpa persetujuan dari perempuan difabel itu sendiri. Aturan itu dimunculkan dengan dalih untuk melindungi perempuan difabel.

            Asumsi negative yang muncul dari budaya masyarakat juga membuat perempuan difabel terdiskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Anggapan bahwa perempuan difabel adalah aseksual, atau hiper seksual, atau tidak dapat mengontrol napsu seksualnya masih eksis di berbagai budaya. Ini ditambah dengan persepsi bahwa perempuan difabel tidak menarik secara fisik.

            Situasi pandemi Covid-19 menyebabkan perempuan difabel semakin rentan terhadap diskriminasi. Studi dari UN Women menyatakan bahwa perempuan difabel tiga kali lebih rentan dari pada difabel laki-laki untuk tidak mendapatkan akses kesehatan yang layak, diberhentikan dari pekerjaan, dan minimnya akses internet.

Dalam dokumennya, UN Women juga melaporkan seringnya pelecehan seksual yang diterima oleh perempuan difabel di kampus dan tempat kerja. Misalnya saja, ada pengakuan dari seorang perempuan difabel netra yang mengaku bahwa seringkali ia disentuh oleh orang lain tanpa seizinnya, dengan dalih untuk membantunya. Ini juga terjadi dengan perempuan pengguna kursi roda, dimana terkadang ada orang yang tiba-tiba mendorong kursi rodanya. Parahnya, ketika para perempuan difabel ini menceritakan kepada orang lain, hal itu dianggap normal karena orang lain tersebut hendak memberikan bantuan.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.