Lompat ke isi utama
bantuan hukum bagi difabel di Makassar

Upaya Bantuan Hukum yang Layak bagi Difabel

Solider.id - Mewujudkan sebuah keadilan bersama memang tak semudah membalik telapak tangan. Tidak jarang persoalan peradilan mendapat jalan buntu atau tidak jelas ujung pangkalnya. Diskriminasi hukum bagi difabel mungkin bisa menjadi salah satu contoh kesenjangan keadilan yang terjadi di tengah masyarakat yang sampai kini masih sering terabaikan.

Koalisi LBH Makassar, PPDI Sulawesi Selatan, HWDI Sulawesi Selatan dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyelenggarakan sebuah diskusi dengan mengangkat tema "Ketersediaan Layanan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Kegiatan ini berlangsung pada 25 November 2020 secara daring melalui media zoom.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari pemangku kepentingan di pemerintah pusat dan daerah, organisasi advokat dan organisasi bantuan hukum, serta organisasi difabel yang selama ini telah bergerak mendorong pemenuhan hak atas layanan bantuan hukum bagi difabel baik di tingkat nasional maupun daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Diskusi ini dipandu langsung oleh Kepala Divisi Hak Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas LBH Makassar Rezky Pratiwi, S.H. Pemaparan materi yang paling menjadi sorotan dalam diskusi ini ialah banyak kasus yang terjadi pada difabel di dominasi oleh kasus kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Dalam penanganannyapun masih banyak menemukan sejumlah hambatan dan tantangan baik dari korban sendiri, keluarga, maupun aparat penegak hukum yang umumnya belum memiliki perspektif dan pengetahuan dalam mendampingi difabel yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu keadaan ini di perparah dengan belum tersedianya dokter, atau psikolog/psikiater yang dibutuhkan untuk membantu para penegak hukum untuk melakukan profile assesment bagi
difabel yang berhadapan dengan hukum padahal hal tersebut sangatlah  penting dan mendasar, hal itu berdampak pada tidak terpenuhinya akses mereka terhadap keadilan. Papar  Maria selaku Ketua HWDI Sulsel.

Lebih lanjut sebagai upaya memberikan jaminan hukum yang layak bagi difabel  Azhar Arsyad, S.H. selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sebagai narasumber menyatakan, telah merancang sebuah Ranperda yang terdiri dari 6 Judul Ranperda Inisiatif DPRD dan 7 Judul Ranperda Usulan Gubernur, yang salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yang di dalamnya telah memasukkan difabel sebagai salah satu kelompok masyarakat yang akan menjadi penerima layanan hukum.

Sebagai upaya untuk memenuhi hak layanan hukum bagi difabel LBH Makassar bersama PPDI Sulsel, HWDI Sulsel dan KPI Sulsel sejak tahun 2018 sebenarnya telah memberikan sebuah layanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas terutama saat berhadapan dengan hukum. Diantaranya adalah Pelatihan Paralegal Inklusi Disabilitas dimana paralegal yang telah dilatih nantinya akan langsung melakukan praktek pendampingan hukum bagi penyandang disabiitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Makassar, dengan melibatkan perwakilan advokat PERADI dan beberapa organisasi bantuan hukum Jelas bapak Muh. Fajar Akbar. SH. Selaku Manager Program Layanan Hukum Inklusi LBH Makassar menutup sesi diskusi. *.*

 

Reporter: Harisandy

Reporter: Ajiwan Arief  

 

The subscriber's email address.