Lompat ke isi utama
paparan tentnag bantuan hukum bagi difabel

Menilik Bantuan Hukum untuk Difabilitas di Sulawesi Selatan

Solider.id – Bantuan hukum merupakan layanan yang penting bagi masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan hukum. Ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, di pasal 5 yang berbunyi “penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”. Dalam pasal ini tidak serta merta mengikutkan difabilitas dalam penerima bantuan hukum, karena tidak semua difabel itu miskin.

Namun merujuk pada UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di pasal 29 menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan, dalam setiap lembaga penegak hukum, dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Maria Un sebagai ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), menjelaskan selain dua dasar hukum tersebut, di Sulawesi Selatan juga mempunyai Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun tahun 2016 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, dalam pasal 43 yang berbunyi “penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum diluar dan/atau didalam pengadilan yang diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan hukum”.

“Berdasarkan instrument hukum, difabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum karena difabel sama dengan masyarakat lainnya yang mungkin berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi, ataupun pelaku,” ujar Maria dalam paparannya di diskusi tematik temu inklusi 4, Rabu (25/11).

Dalam data kasus yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar tahun 2019-2020, ada 6 kasus kekerasan seksual yang satu diantaranya masih usia anak, dengan korban difabilitas Tuli tiga orang, intelektual dua orang, dan mental satu orang. Dari 6 kasus tersebut hanya tiga kasus yang sampai vonis hukuman bagi terdakwa, sementara tiga lainnya masih dalam proses dan terkendala oleh hambatan-hambatan lainnya.

“Untuk HWDI Sulawesi Selatan sendiri dalam pendampingan di tahun 2016-2020, mencatat ada 13 kasus kekerasan seksual yang 4 diantaranya usia anak. Dan dari 13 kasus itu, hanya 4 yang sampai putusan pidana penjara bagi pelakunya, sedangkan 9 kasus lainnya tidak diproses dengan berbagai alasan, ada yang dinikahkan dengan pelaku, ada yang diselesaikan secara kekeluargaan, lalu ada berkas yang dikembalikan oleh pengadilan karena tidak cukup bukti,” ujarnya.

Dalam pendampingan kasus, ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi baik dari korban, keluarga, dan LBH. Dari korban yang masih malu dan takut melapor, hal ini dikarenakan  masih adanya stigma yang terjadi di masyarakat terkait difabilitas, dan difabel secara ekonomi masih bergantung pada keluarga lainnya sehingga tidak memiliki keberanian untuk melaporkan.

Hambatan dari keluarga seringkali mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa mendengarkan pendapat atau pertimbangan korban dan juga memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan atau secara adat.

“Untuk LBH sendiri masih ada hambatan, ini dikarenakan anggaran terkait ketersediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang dibutuhkan difabilitas belum menjadi bagian atau dimasukkan dalam anggaran bantuan hukum yang ada. Namun dalam kerja berjejaring, hambatan itu bisa diatasi, yang pertama belum adanya psikolog padahal ini penting untuk menggali informasi ketika ada difabel yang melapor. Lalu, belum adanya juru bahasa isyarat dan akomodasi layak lainnya yang dibutuhkan semua ragam difabilitas,” tuturnya.

Saat proses hukum juga sering terjadi hambatan, diantaranya tidaak ada saksi yang melihat peristiwa yang dialami, kurangnya alat bukti, korban tidak mengerti bahasa isyarat dari juru bahasa isyarat sehingga memperbolehkan pihak keluarga untuk menjadi juru bahasa isyarat bagi difabilitas, perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terkait difabilitas masih kurang, proses waktu yang cukup lama dan berdampak pada biaya yang cukup tinggi, dan tidak tersedianya akomodasi yang layak bagi difabel seperti juru bahasa isyarat, pendamping difabel, fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh.

“Dampak ketika layanan bantuan hukum tidak terpenuhi yaitu difabel tidak memperoleh keadilan, dampak psikologis yang berkepanjangan sehingga menghambat terpenuhinya hak dasar yang lain, dan ini juga membuka peluang untuk perlakuan yang sama atau berulang, baik oleh orang-orang disekitarnya dan sistem hukum yang tidak mengalami perubahan untuk beradaptasi dengan peraturan perundang-undangan yang baru terkait difabilitas sehingga muncul pesimisme dari difabel bahwa hukum itu tidak adil,” jelasnya.

Ia menambahkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut perlu langkah nyata membangun perspektif APH baik dari kepolisian maupun pengadilan terkait difabilitas melalui pelatihan, workshop, atau kegiatan lainnya. Ini merupakan tanggung jawab bersama, terutama Pemerintah untuk menyediakan tenaga interpreter atau juru bahasa isyarat yang dimengerti oleh difabel, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, termasuk dalam memfasilitasi keluarga dari difabilitas itu sendiri untuk menjadi juru bahasa isyarat karena dalan nyatanya yang menjadi korban kekerasan seksual itu difabel yang tidak bersekolah dan hanya mengerti bahasa komunikasi dari keluarga. Selain itu Pemerintah perlu membiayai ketersediaan psikolog untuk difabilitas, untuk menggali informasi secara detail tentang kejadian-kejadian yang dialami.

“Aksesibilitas dan akomodasi yang layak merupakan unsur yang penting untuk bantuan hukum yang adil bagi semuanya termasuk juga difabilitas,” ucapnya.[]

 

 Reporter: Oby Achmad

Editor       ; Ajiwan Arief

The subscriber's email address.