Lompat ke isi utama

Hambatan Pemberian Bantuan Hukum bagi Difabel

Solider.id - Diskusi tematik 10 Temu Inklusi 2020 mengangkat tema “Ketersediaan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum”. Diskusi yang diselenggarakan secara online pada tanggal 25 November 2020 ini menghadirkan perwakilan organisasi difabel, lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan organisasi advokat.

Maria Un, ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, menyampaikan beberapa hambatan dalam pemberian bantuan hukum bagi difabel. hambatan pertama yang dikemukakan oleh Maria adalah korban dan keluarga terkadang merasa malu untuk melaporkan kasus yang dialaminya kepada lembaga bantuan hukum. Keluarga korban seringkali lebih memilih menyelesaikan perkara melalui jalur damai. Ini diperparah dengan kondisi aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif difabel.

Faktor ketersediaan anggaran bantuan hukum di lembaga bantuan hukum juga menjadi salah satu penghambat pemberian bantuan hukum bagi difabel. hal itu karena, anggaran bantuan hukum bagi difabel tidak termasuk dalam perencanaan anggaran. Selain itu, belum tersedianya dokter, psikolog/psikiater yang dibutuhkan untuk melakukan profile assesment bagi

difabel yang berhadapan dengan hukum tentunya berdampak pada tidak terpenuhinya akses mereka terhadap keadilan.

Jamil Misbah, ketua DPC Peradi Makassar, menambahkan salah satu tantangan dalam pemberian bantuan hukum bagi difabel, yakni minimnya sosialisasi kepada para advokat. Sehingga, para advokat tidak memahami kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada difabel. Hal ini juga digaris bawahi oleh Rezky Pratiwi, advokat LBH Makassar yang menjadi moderator dalam kesempatan tersebut.

Sedangkan, Abdul Rahman dari Perdik Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa sesungguhnya diperlukan materi mengenai pemberian bantuan hukum bagi difabel dalam pendidikan profesi advokat. Sebabnya, banyak calon advokat muda yang tidak memiliki pengetahuan mengenai kasus difabel berhadapan dengan hukum, karena di perguruan tinggi tidak mendapatkan materi pendidikan mengenai difabel berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, menurut Abdul Rahman, hal ini tidak cukup pada sosialisasi saja.

Hendra Firmansyah, ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Makassar juga mengamini apa yang dikatakan oleh Abdul Rahman. Bahwa memang diperlukan materi mengenai difabel berhadapan dengan hukum dalam pendidikan profesi advokat. Oleh karenanya, Peradi harus mulai mempertimbangkan penyusunan kurikulum pendidikan profesi advokat yang didalamnya memuat materi tentang penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum.

Hambatan lain yang mengemuka dalam diskusi yang digelar hari Rabu ini, yaitu persebaran organisasi bantuan hukum yang tidak merata. Andi Muhammad Fajar dari LBH Makassar mengatakan bahwa di Sulawesi Selatan misalnya, terdapat 29 organisasi bantuan hukum, namun 7 diantaranya terkonsentrasi di Makassar.

Fakta persebaran organisasi bantuan hukum yang tidak merata ini dikuatkan oleh Reza Fikri Febriansyah, ketua bidang Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham. Ia mengatakan dari 500 lebih jumlah kabupaten/kota di Indonesia, hanya terdapat 215 organisasi bantuan hukum. Itu artinya, tidak setiap kabupaten/kota memiliki organisasi bantuan hukum.

Selain itu, dalam diskusi tematik 10 Temu Inklusi 2020 ini, Reza Fikri Febriansyah juga menyampaikan bahwa ada perkara-perkara yang tidak terjangkau oleh bantuan hukum. Sebabnya, perkara yang mendapatkan bantuan hukum hanyalah perkara pidana dan perkara perdata. Sedangkan apabila difabel ingin berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, itu tidak terjangkau oleh bantuan hukum.

Andi Muhammad Fajar dari LBH Makassar menambahkan, bahwa dilevel daerah, terjadi hambatan regulasi. Hal itu karena masih sedikit daerah yang memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi difabel.

Dalam pemberian bantuan hukum bagi difabel ini, rupanya juga terdapat hambatan regulasi dilevel peraturan pusat. Sebabnya, Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 hanya menggunakan indikator kemiskinan untuk menetapkan penerima bantuan hukum. Hal ini disampaikan oleh Maria Un. Pengaturan ini menyebabkan difabel yang tidak termasuk dalam kategori miskin akan kesulitan untuk mengakses bantuan hukum.

Andi Muhammad Fajar dari LBH Makassar juga mengkritik pengaturan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yang hanya menggunakan standar sosial ekonomi. Reza Fikri Febriansyah, ketua bidang Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham, mengakui bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tidak selaras dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. sebabnya, Undang-Undang Bantuan Hukum dibentuk tahun 2011, sebelum pengesahan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.