Lompat ke isi utama

Yang Harus Dilakukan untuk Merealisasikan RIPD

Solider.id - Tahun 2019, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Rencana Induk Pembangunan Inklusi Disabilitas (RIPD). Dalam rangka membahas implementasi peraturan tersebut, Pokja Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas menggelar diskusi online yang diselenggarakan tanggal 24 November 2020. Hadir sebagai pembicara perwakilan Bappenas, Bappeda DKI Jakarta, dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Yenti Nurhidayat dari Fitra menyampaikan bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan peraturan ini adalah mengubah pola pikir. Pola pikir yang tadinya banyak berfokus pada charity model, harus beralih menjadi human rights model. Artinya pendekatan belas kasih dalam kebijakan mengenai difabel, perlu diarahkan menjadi kebijakan berbasis Hak Asasi Manusia.

Selain itu, pemerintah juga harus menyelaraskan RIPD dengan dokumen-dokumen pembangunan yang lain. Dalam hal ini dokumen-dokumen perencanaan yang dimaksud oleh Yenti adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ini juga termasuk pengintegrasian RIPD dengan dokumen perencanaan di daerah.

Dokumen perencanaan seperti RIPD perlu untuk diterjemahkan dalam program kerja pemerintah yang konkrit. Menurut Yenti, apabila RIPD tidak diterjemahkan dalam program kerja yang konkrit, maka dokumen ini menjadi percuma.

Kemudian, pemerintah juga wajib mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Yenti berujar, seringkali dokumen yang tersedia telah cukup baik, namun tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.

Syarat-syarat yang tidak boleh dilupakan dalam implementasi RIPD adalah partisipasi difabel dalam proses pelaksanaan dan pengawasan. Contoh sederhana pelaksanaan yang tidak melibatkan difabel misalnya, pemerintah setiap tahun selalu melaksanakan pendidikan vokasional pijat bagi difabel netra, padahal belum tentu pijat yang dibutuhkan oleh difabel netra.

Sementara itu, Antoni Tsaputra, difabel yang bekerja sebagai PNS di pemerintah kota Padang, menanggapi diskusi tersebut. Menurutnya, hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat adalah mensosialisasikan RIPD kepada pemerintah daerah. Hal itu karena, pemerintah daerah tidak banyak mengetahui RIPD.

Dalam diskusi tersebut, Antoni juga menawarkan alternatif agar RIPD dapat diterapkan di daerah. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat yakni membuat mekanisme penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah menerapkan RIPD dengan baik. “misalnya saja Bappenas memberikan penghargaan bagi daerah yang telah menerapkan RIPD, sehingga pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik”. Tutup laki-laki penggenggam gelar doktor dari Australia ini.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.