Lompat ke isi utama
pemaparan kemensos dalam webinar Temu Inklusi 4

Kemensos Berbenah Data Difabilitas dan KPD

Solider.id – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bisa terintegrasi dngan sistem data administrasi kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hampir 100% DTKS terkonsolidasi dengan sistem administrasi kependudukan. Di dalam DTKS tersedia data tentang difabel dan ini modal awal untuk memiliki data nasional difabel sesuai dengan PP nomor 70 tahun 2020.

Harry Hikmat Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan ragam difabilitas yang ada di UU No. 8 tahun 2016 itu wajib menjadi rujukan untuk semua pihak dalam pendataan difabilitas.

“Dengan kesepakatan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sudah ada ketersediaan dan komitmen bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sudah memasukkan ragam difabilitas sesuai UU nomor 8 tahun 2016. Kemendagri juga sudah bersedia mengganti baseline data yang saat ini masih menggunakan kata cacat,” ucap Harry Hikmat saat webinar temu inklusi, Kamis (19/11).

Untuk E-KTP bagi difabilitas, menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) yang telah direvisi menggunakan E-KTP penyandang disabilitas yang awalnya Kartu Penyandang Difabilitas (KPD). Hal ini agar semua difabilitas bisa teregistrasi atau diregistrasi berdasarkan sistem informasi di dalam E-KTP difabilitas.

“Ini akan terintegrasi dengan sistem informasi E-KTP, dengan penambahan kolom ragam difabilitas yang diberikan kode jenis difabilitas bagi yang difabel yang mendapatkan, begitupun juga di kartu keluarga,” tukasnya

Tantangannya sistem registrasi dilakukan secara efektif, dengan melakukan difabel sebagai subjek pendataan tidak sebagai objek pendataan saja.

“Pendataan difabilitas sebenarnya bukanlah hal yang sulit, tinggal kemampuan dan kemauan daerah. Selain pendataan E-KTP penyandang disabilitas, akan dilakukan juga sensus penduduk 2021 yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan kategorisasi di dalam kuesioner menggunakan ragam difabilitas seesuai dengan UU, sehingga ada standar yang sama dan ketika ada kepentingan untuk aksesibilitas, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya bisa kita wujudkan,” ujarnya

Ia menambahkan, kementerian juga menyiapkan sistem informasi kesejahteraan sosial khusus difabilitas dengan mengadopsi instrument survey dimana pada tahun 2014 tertunda.

“Kita akan wujudkan instrument secara komprehensif, tidak hanya mendata secara karakteristik dan demografi, tetapi aspek-aspek yang berhubungan dengan kebutuhan yang diperlukan, rehabilitasi, dan program-program pemerintahan lainnya harus mewujudkan hak-hak dari difabilitas,” tuturnya.[]

 

Reporter: Oby Achmad

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.