Lompat ke isi utama
poster publikasi webinar ke - 3 Temu Inklusi 2020

Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong

Solider.id  -     Webinar 3 Temu Inklusi 2020 mengangkat tema “Inovasi Daerah dalam Mendorong Pelayanan Dasar yang Inklusif”. Salah satu inovasi yang menarik datang dari provinsi Aceh. Teuku Syarbaini, kepala dinas Registrasi dan Kependudukan provinsi Aceh, menyampaikan sebuah inisiatif program yang bernama “Petugas Registrasi Gampong” (PRG).

PRG merupakan program pendataan terhadap difabel, warga miskin, dan kelompok rentan lainnya. PRG dilaksanakan dengan cara pembentukan petugas registrasi di level Gampong atau desa, yang secara aktif akan melakukan pendataan terhadap warga.

Gagasan ini dilatarbelakangi adanya perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Dalam perubahan tersebut, terdapat perubahan asas, dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Hal ini berarti, negara yang dipersonifikasikan oleh dinas Registrasi Kependudukan Aceh, harus secara aktif melakukan pencatatan administrasi terhadap warga masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Keberadaan PRG ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, dinas Registrasi Kependudukan provinsi Aceh tidak memiliki jumlah petugas yang memadai, apabila diharuskan melakukan pendataan ke desa-desa. Kedua, ada hambatan mobilitas yang dialami oleh difabel ketika harus mengurus dokumen kependudukannya secara mandiri.

Petugas Registrasi Gampong yang berada di desa-desa ini kemudian akan melakukan pendataan secara langsung terhadap difabel yang ada di desa. Bahkan, PRG akan membantu pengurusan dokumen kependudukan bagi difabel yang belum mempunyainya.

Efek dari pembentukan Petugas Registrasi Gampong ini sangat positif. Teuku Syarbaini menerangkan, bahwa warga masyarakat difabel kemudian dapat mengakses layanan publik dan bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah.

Bantuan-bantuan spesifik seperti alat bantu juga dapat diakses. bahkan, Teuku Syarbaini mencontohkan di Aceh Barat, ada difabel yang dibantu oleh PRG dan kemudian mendapatkan bantuan motor roda tiga dari pemerintah daerah.

Inisiatif pembentukan Petugas Registrasi Gampong ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nangro Aceh Darussalam No. 58 Tahun 2020. Operasional dari PRG ini menurut peraturan gubernur tersebut, dilakukan dengan mengoptimalkan dana desa.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.