Lompat ke isi utama
tampilan layar webinar 3 temu inklusi pada 19/11

Minimalisir Kesenjangan Pendidikan, Pekalongan Galakkan Gerakan “Kudu Sekolah”

Solider.id, Pekalongan – Melihat data di Kabupaten Pekalongan, masih terdapat kesenjangan terkait akses pendidikan bagi anak-anak difabilitas. Dari data Indeks Pembangunan Manuusia (IPM), Pekalongan berada di urutan 11 terendah di Jawa Tengah dan dibawah nasional di tahun 2019.

Nufliyanti selaku kepala sub bidang pendidikan dan kebudayaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pekalongan mengatakan indeks pendidikan merupakan komponen pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan yang paling lemah disbanding dengan komponen lainnya. Selain itu, sebanyak 4346 anak yang tidak sekolah diantaranya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

“Setelah kami petakan, ada tiga kategori ABK yang tidak sekolah yaitu putus sekolah, tidak melanjutkan, dan yang tertinggi tidak atau belum pernah bersekolah sama sekali. Oleh karena itu pada tanggal 2 Mei  2019, Pekalongan meluncurkan gerakan Kembali Upayakan Dukungan Untuk (KUDU) Sekolah,” ucapnya dalam paparannya di webinar ke - 3 temu inklusi, Kamis (19/11).

Gerakan ini berkolaborasi secara pentahelik, dimana merangkul berbagai stakeholder. Pertama dengan Pemerintah Kabupaten dengan menyelesaikan perencanaan, penganggaran, pendataan, serta penguatan regulasi. Kedua, Pemerintah desa dengan dukungan dana desanya. Ketiga, di dunia usaha dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Keempat dengan perguruan tinggi. Dan terakhir bersama masyarakat peduli diantaranya organisasi masyarakat dan lembaga non Pemerintah yang bergerak bersama dalam gerakan Kudu Sekolah ini.

“Selain itu, kami juga meluncurkan aplikasi yang mempunyai rekam jejak Anak Tidak Sekolah (ATS) ABK ataupun ABK yang masih bersekolah. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa terpantau dari mulai pendataan, monitoring dan evaluasi, sampai mereka menyelesaikan wajib belajar 12 tahun,” jelasnya.

Dalam gerakan ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi dari orang tua yang malu dan belum menerima anaknya yang ABK dan tidak mencari tahu apa yang harus dilakukan, lalu dari lingkungan sekitar dimana ABK rentan mendapatkan bullying (perundungan), kemudian kekurangan sumber daya operasional.

“Mengatasi tantangan itu, kita meningkatkan akses pendidikan bagi ABK dengan cara mengadvokasi berbagai stakeholder yaitu penguatan dukungan anggaran dimana sekarang sudah ada anggaran untuk sekolah inklusi dan ABK, lalu penguatan regulasi yang telah terbentuk regulasi regulasi terkait pemenuhan hak difabilitas yaitu Perda, Perbup, dan Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 12 tahun, serta ada Perbup penunjukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Dan anak ATS ABK yang sudah tidak bersekolah kami tarik kembali untuk bersekolah, dan yang masih bersekolah kami dampingi melalui guru-guru di sekolah inklusi sampai selesai Wajar 12 tahun,” tukasnya.

Dampak dari gerakan ini adalah adanya satu Perda dan dua Perbup, yaitu Perbup Wajar 12 tahun dan Perbup tentang sekolah inklusi, penambahan jumlah sekolah inklusi yang awalnya SD hanya 7 sekolah sekarang menjadi 22 sekolah, SMP yang awalnya 3 kini menjadi 20 sekolah. Dari segi anggaran mengalami peningkatan, anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 62 juta dan tahun 2021 menjadi Rp. 325 juta. Lalu penambahan guru pendamping khusus di sekolah inklusi pada tahun 2021.[]

 

Reporter:  Oby Achmad

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.