Lompat ke isi utama
publlkasi promosi diskusi tematik ke -9 Temu Inklusi 2020

Infrastruktur Ramah Difabel: Kebijakan dan Tantangan

Solider.id - Diskusi tematik 9 Temu Inklusi 2020 mengangkat tema “Infrastruktur Ramah Disabilitas: Kebijakan dan Praktik”. Sunarman Sukamto, tenaga ahli madya Kantor Staf Presiden yang membidangi isu difabel, hadir sebagai salah satu pembicara dalam diskusi yang dihelat tanggal 18 November 2020.

Laki-laki yang akrab disapa Maman ini menerangkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang menjamin pemenuhan hak difabel dibidang infrastruktur. Perlindungan hukum bagi difabel ini terdapat dalam konstitusi Republik Indonesia hingga peraturan teknis.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan perlakuan khusus”. Berikutnya ini dilengkapi dengan keberadaan Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Namun perlindungan bagi difabel dalam bidang aksesibilitas infrastruktur ini belum tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Padahal, isu gender telah termasuk dalam RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 telah memasukkan indeks pemberdayaan gender dan kesetaraan gender. Sementara, indeks pemenuhan hak difabel tidak tercantum disana.

Selanjutnya, Sunarman Sukamto juga memaparkan tantangan penciptaan infrastruktur ramah difabel. ada beberapa tantangan yang dapat ia identifikasi, berdasarkan pengalamannya yang telah 22 tahun berjuang sebagai aktivis difabel serta 3 tahun pengalamannya di Kantor Staf Presiden.

Pertama, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum mencerminkan kebutuhan ragam difabel. menurut Sunarman, banyak IMB yang diterbitkan oleh daerah, tidak mempertimbangkan kebutuhan difabel.

Kedua, kalau pun desain bangunan telah dirancang ramah difabel, seringkali ini tidak dilaksanakan pada proses pembangunannya. Sehingga, muncul bangunan yang tidak ramah difabel.

Ketiga, difabel kerap kali hanya dilibatkan pasca pembangunan, untuk menguji sejauhmana aksesibilitas bangunan yang telah dibangun. Padahal, seharusnya difabel dapat terlibat mulai sejak proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.

Hal ini ditambah proses pengadaan barang dan jasa belum sensitif terhadap kebutuhan difabel. faktor lemahnya penegakan hukum juga dituding menjadi penyebab sulitnya mewujudkan aksesibilitas bagi difabel. Sunarman mencontohkan, misalnya di pedestrian-pedestrian banyak penyalahgunaan fasilitas bagi difabel, misalnya menutupi fasilitas tersebut dengan papan reklame. Namun, penyalahgunaan fasilitas tersebut tidak ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan tantangan-tantangan yang ada tersebut, Sunarman merekomendasikan beberapa hal. Pertama, IMB harus mempertimbangkan ragam difabel. kedua, difabel dapat berpartisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur.

Ketiga, proses pengadaan barang dan jasa harus mulai sensitif terhadap kebutuhan difabel. keempat, penguatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas yang diperuntukkan bagi difabel. kelima, keberpihakan politik anggaran dalam pembangunan infrastruktur yang ramah difabel.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.