Lompat ke isi utama
perjodohan difabel

Dilema Adat Dalam Perjodohan Difabilitas

Solider.id – Di Nagari Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adat itu berdasarkan agama, dan agama berdasarkan kitab Allah, yang mayoritas masyarakat Minangkabau beragama Islam, serta menganut sistem matrilineal artinya sistem keturunan di masyarakat yang berdasarkan garis keturunan perempuan.

Praktik perjodohan ini membuat banyaknya angka kawin cerai di daerah itu. Hal ini juga berdampak pada difabilitas, karena difabel semakin tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan pasangannya. Dijelaskan dalam penelitian yang bertajuk dilema adat dalam perjodohan disabilitas bahwa masyarakat masih menganggap difabel belum bisa mandiri seperti yang dikatakan oleh Desmaisi sebagai peneliti dalam penelitian tersebut.

“Struktur memberdayakan praktik perjodohan difabel dengan difabel semakin langgeng karena banyak penduduk yang masih memberikan stigma pada difabel yang menganggap difabel belum bisa mandiri, berbeda dengan yang lainnya, dan senasib yang berarti menikah dengan difabel juga. Lalu ada juga pihak yang menjodohkan, jika wanita itu difabel maka keluarga akan mencarikan jodoh, kemudian muncul stigma adat yang menganggap aib jika wanita yang sudah besar belum menikah sehingga berpotensi melakukan pelanggaran nilai dan norma. Masyarakat yang menganggap perjodohan adalah hal biasa yang merupakan praktik turun temurun,” kata Desmaisi dalam paparan hasil risetnya via virtual, Senin (2/11)

Ada kerjasama antara aktor atau agen dengan struktur praktik perjodohan dalam melanggengkan perjodohan difabilitas di daerah tersebut. Aktor tersebut yakni keluarga, alim ulama, orang pintar atau terpandang, perempuan tertua di rumah gadang, Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat. Ia memberikan beberapa rekomendasi agar praktik ini tidak terus berjalan.

“Perlunya sosialisasi UU nomor 8 tahun 2016 pada pemangku adat atau masyarakat terkait kesetaraan difabel dan nondifabel. Perjodohan difabilitas sama dengan difabel tidak mempunyai kesempatan untuk memilih pasangannya sendiri, melanggar hak kesehatan reproduksi, dan tidak bisa menentukan pasangan hidupnya sendiri,” ucapnya.[]

 

 

Reeporter: Oby Achmad

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.