Lompat ke isi utama
tayangan slide untuk rekomendasi pendidikan politik

Euforia Politik Mengabaikan Difabilitas

Solider.id, Banjarmasin – Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sudah menandatangani komitmen untuk menuju kota inklusi. Banyak aspek yang dibenahi secara besar-besaran agar ramah terhadap semua orang, termasuk bagi difabel. Menurut data KPU kota Banjarmasin tahun 2019 Daftar Pemilih Tetap (DPT) difabel ada 991 orang. Sementara di tahun yang sama data tersebut naik menjadi lebih dari 3.200 difabel yang potensial saat Non Government Organization (NGO) melakukan riset di kota Banjarmasin.

Penelitian yang diinisiasi oleh Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (Sapda) ini didelegasikan sepenuhnya oleh Siti Nurdianti sebagai peneliti. Siti mengatakan dengan selisih angka pada data difabel tersebut, lalu bagaimana dengan pendidikan politik difabel yang tidak terdata di KPU. Selain itu, dalam memberikan pendidikan politik pada difabel, Partai Politik (Parpol) juga berperan untuk mengedukasi pendidikan politik.

“Dalam riset ini, saya memilih partai politik sebagai subjeknya karena Parpol merupakan representasi warga dalam kehidupan berdemokrasi. Ada tiga Parpol sebagai subjeknya dimana peraih kursi terbanyak dalam pemilu legislatif tahun 2019 di kota Banjarmasin yakni, DPC PAN, DPC Golkar, dan DPC Gerindra, yang memiliki bekal konstituen dan pendidikan politik yang besar dibandingkan dengan Parpol lainnya,” ujar Siti saat memaparkan hasil risetnya lewat virtual, Kamis (5/11).

Hasil riset dari ketiga Parpol tersebut, hanya satu Parpol yang melibatkan difabel di pendidikan politik yaitu Gerindra yang melibatkan difabel fisik dan Tuli selama dua kali kegiatan, tujuannya untuk memastikan difabel memperoleh hak yang sama dengan masyarakat lainnya dengan materi pentingnya pemilu sebagai bentuk demokrasi di Indonesia, memastikan difabel dalam masuk di DPT, dan teknis pelaksanaan pemungutan suara. Namun Gerindra juga  mempunyai beberapa kendala berupa alat peraga atau media untuk menyampaikan pendidikan politik pada difabel.

“Untuk DPC PAN belum pernah melibatkan difabel karena beberapa  kendala-kendalanya seperti belum ada perencanaan kebijakan dari pusat untuk memberikan pendidikan politik pada difabel, perbedaan pandangan dari DPC kota dan pusat terkait difabel, kebijakan dan program partai sangat bergantung dari tingkat nasional. Sama dengan DPC PAN, DPC Golkar juga belum pernah melibatkan difabilitas karena pendidikan politik masih dilaksanakan secara terbatas untuk kalangan tertentu, belum memiliki pengetahuan tentang difabel serta tidak tahu cara mernyampaikan pengetahuan pada difabel,” tutur Siti.

Ia juga menjelaskan beberapa rekomendasi dalam hasil risetnya agar difabilitas terpenuhi haknya dalam berpolitik.

“Adanya regulasi yang mampu mendorong partai politik melaksanakan pendidikan politik pada difabilitas, mainstreaming disability kepada pengurus Parpol, dan modul pendidikan politik bagi difabel yang mudah diterapkan oleh partai pollitik,” pintanya.[]

 

 Reporter: Oby Achmad

Editor      : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.