Lompat ke isi utama
Poster diskusi penanganan kekerasan perempuan difabel saat pandemi

Hambatan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Difabel di Masa Pandemi

Solider.id, Yogyakarta– “Di satu sisi perempuan dan anak korban kekerasan tetap harus mendapatkan bantuan pelayanaan. Di pihak lain petugas yang menangani juga harus cermat agar tidak tertular Covid-19,” ujar Catur Udi Handayani dalam diskusi Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Disabilitas di Masa Pandemi yang diselenggarakan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) secara daring pada Jumat, (30/10).

 

Udi, sapaan akrabnya, menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi di kepolisian ketika perempuan difabel mengalami kasus kekerasan di masa pandemi. Seperti tempat untuk melakukan BAP tidak cukup luas. Pendamping hanya satu orang yang bisa masuk, sedangkan untuk kasus perempuan difabel membutuhkan lebih dari satu pendamping. Mulai dari advokat, pendamping psikologis, juru bahasa isyarat.

 

“Ketika hanya salah satu saja pendampingnya yang diperbolehkan masuk maka tidak menguntungkan pihak korban. Yang bisa dilakukan sebagai pendamping hukum adalah meminta polisi bisa aktif mendatangi pihak korban, tidak harus korban datang ke polisi,” paparnya.

 

Dalam proses di kejaksaan, membangun hubungan baik dengan jaksa yang mewakili kepentingan korban sangat penting. Namun, pada kenyataannya bertemunya jaksa dengan korban adalah hanya sesaat sebelum sidang. Sehingga sebagai pendamping harus menyampaikan ke jaksa tentang kondisi, dampak dan hal-hal di luar BAP yang dialami korban. Lalu untuk pendamping hukum bagi perempuan difabel juga ikut menunggu selama proses persidangan.

 

Udi melanjutkan, kendala lain di masa pandemi, proses persidangan dilakukan secara virtual. Belum banyak sumber daya di kejaksaan atau pengadilan yang tahu bagaimana proses virtual agar berjalan dengan lancar.

 

Selain itu menurut Udi, mekanisme persidangan yang terlalu lama juga menjadi hambatan. Untuk kasus anak difabel berhadapan dengan hukum, kadang mundurnya jadwal sidang membuat mood anak sudah hilang karena sudah capek.

 

Mengakses  layanan WDCC

 

Udi, menjabarkan bagaimana selama ini perempuan difabel mengakses layanan Woman Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA atau P2TP2A Kota Jogja tempatnya bernaung. Pertama karena perempuan difabel sudah tahu tentang WDCC, kedua karena tahu dari pihak rumah sakit lalu mengadukan kasusnya, atau yang belum tahu sama sekali.

Bagi Udi, penting memberitahukan tentang layanan apa saja yang bisa diberikan, yaitu terkait pendampingan hukum, psikologis dan penjangkauan. Korban kadang berharap banyak pada WDCC dan UPT tapi tidak dijelaskan tentang peran masing-masing.

 

“Korban kadang menganggap bahwa ketika mengadu pasti bisa selesai sehingga memasrahkan pada kita. Padahal tugas kita hanya membantu si korban untuk alternatif solusi bukan memberikan solusi,” lanutnya.

 

Selama pandemi ini terdapat beberapa jenis layanan konsultasi hukum yang biasanya dilakukan tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketika menemukan kasus urgen, maka layanan daring dibuah jadi layanan tatap muka. Meski setiap lembaga layanan sebaiknya melakukan layanan konsultasi hukum melalui layanan online yaitu via telepon, video conference dan media online lainnya yang disepakati bersama klien.

 

Udi juga menjelaskan tidak ada biaya yang dikeluarkan korban ketika proses dari pengaduan sampai sidang. Biaya yang dikeluarkan hanya untuk transport atau mobilitas ke kepolisian atau persidangan saja. Bahkan untuk pengobatan di rumah sakit ditanggung pemerintah.[]

 

Reporter: Alvi

Editor: Robandi

The subscriber's email address.