Lompat ke isi utama
Ilustrasi raga difabilitas

Mengenali Hambatan dan Tantangan Informasi Covid-19 bagi Difabel

Solider.id, Yogyakarta– Dilansir dari laman Yogyakarta Tanggap Covid-19, data per 1 November 2020 berdasarkan laporan Dinas Kesehatan kabupaten kota dan rumah sakit rujukan Covid-19 di DIY menunjukkan suspek kasus Covid-19 sudah berada di angka 13.932 orang dengan 3.835 orang konfirmasi positif.

 

Berbagai literasi telah dikeluarkan terkait informasi Covid-19 baik secara nasional dan daerah. Namun ketika literasi tersebut dikaji oleh SIGAB Indonesia ternyata banyak yang tidak dapat diakses difabel dan lansia.

 

Hal inilah yang melatarbelakangi SIGAB Indonesia, Yakkum Emergency Unit (YEU) dan Pusat Rehabilitasi Yakkum (PRY) berkolaborasi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Policy Brief Respon Covid-19 Bagi Lansia dan Difabel pada Senin (23/10) secara daring melalui platform Zoom.

 

Kegiatan ini bertujuan memetakan hambatan dan tantangan terkait media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Covid-19 yang aksesibel bagi difabel dan lansia. Kemudian hasilnya akan dirumuskan dalam rekomendasi dalam bentuk policy brief atau kertas kebijakan dari difabel dan lansia, agar informasi dan komunikasi tentang pandemi Covid-19 ini dapat lebih aksesibel.

 

Tri Wahyuni Suci Wulandari Suci, moderator acara tersebut memaparkan ketersediaan, ketersampaian dan keteraksesan informasi pandemi Covid–19 menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, tak terkecuali difabel dan lansia yang masuk dalam kelompok rentan serta mempunyai komorbiditas.

 

Hak atas informasi diatur dalam pasal 28F UUD 1945, pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Secara khusus untuk difabel, hak ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf t UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

 

Di Provinsi DIY sendiri media informasi tentang Covid-19 selain dapat diakses melalui website, sosial media komunikasi telephon, televise, radio, dan lainnya. Namun dari kesemua media tersebut ada beberapa catatan yang ditemukan. Diantaranya belum ada Juru Bahasa Isyarat dan running text seperti pada video Sapa Aruh Ngarso Dalem.

 

Meski penggunaan bahasa jawa berguna untuk lansia, beberpa hal lain seperti tulisan di peta Zonasi yang terlalu kecil dan sensitivitas warna yang menyulitkan difabel netra dan lansia. Serta penggunaan kata-kata serapan asing yang belum diganti dengan padanan kata dalam Bahasa Indonesia.

 

Hal itu, perlu advokasi media komunikasi yang inklusif. Salah satunya dengan penyusunan policy brief yang ditujukan kepada gugus tugas Covid–19 Pemerintah DIY dengan meneguhkan tiga aspek keberlanjutan pelayanan media komunikasi dan informasi, mulai dari kelembagaan, regulasi dan infrastruktur.

 

Dari segi kelembagaan yaitu Humas Pemda DIY berperspektif inklusi dan pelibatan kelompok rentan. Dari segi regulasi, segenap peraturan baik eksternal dan internal dari kelembagaan Humas Pemda DIY yang dibutuhkan untuk operasional Layanan Publik Tata Kelola Media Komunikasi dan Informasi yang Inklusi. Dimana harus memenuhi empat elemen kinerja layanan publik yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Terakhir dari segi infrastruktur yakni pemenuhan kebutuhan hard-ware dan soft-ware untuk mewujudkan media komunikasi dan informasi yang inklusif.

 

Dari penggalian informasi melalui diskusi ditemukan bahwa difabel dan lansia mendapatkan informasi dari Pemerintah desa dan dusun, terkait prosedur keluar masuk kampung dengan selebaran. Dari Dinas Kesehatan, puskesmas dan satgas Covid-19 memberikan penyuluhan.

 

Selain itu, Puskesmas keliling yang bertugas memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi lansia atau difabel. Juga melalui pemasangan baliho di tempat-tempat strategis tentang tata cara protokol kesehatan. Kemudian ada juga yang mendapat update jumlah kasus melalui grup WhatsApp, sosialisasi protokol kesehatan, termasuk melalui radio digunakan dari Pemprov dan kabupaten kota.

 

Hambatan Penyebaran Informasi

 

Adapun hambatan yang ditemukan antara lain untuk lansia dan difabel retardasi mental kurang informasi sehingga pada pemakaian masker yang kurang tepat. Konten infromasi yang masih sulit dipahami masyarakat. Selain itu, sebagain banyak masyarakat merasa bingung ketika hendak bertanya terkait Covid-19. Sedangkan sumber resmi dari Pemerintah desa dirasa sulit dan tidak muncul.

 

Hambatan lainnya terkait akses informasi adalah kebutuhan keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel. Seperti keluarga yang memiliki anak autis yang merasa bosan di rumah. Pemerintah hanya memberikan panduan kondisi belajar mengajar di sekolah, tapi tidak ada panduan khusus untuk orangtua ketika ABK belajar di rumah.

 

Distribusi informasi untuk lansia dan difabel juga belum dibarengi dengan strategi menyampaikan atau mensosialisasikan secara sederhana dan mudah dipahami kepada keluarga. Tujuannya, agar dapat mengimplementasikan informasi dalam poster dan infografis.

 

Terkait kebutuhan informasi dan komunikasi efektif, salah satu pertanyaan yang muncul tentang bagaimana meyakinkan warga di zona hijau yang tidak percaya terhadap Covid. Banyak warga tidak percaya terhadap virus karena merasa baik-baik saja.

 

Catatan lain terkait protokol penjemputan warga positif Covid-19, agar lebih berlebihan dengan membawa tim medis dan membunyikan sirine. Hal tersebut memunculkan dampak rasa takut dan khawatir bagi masyarakat.

 

Selain itu, peserta mengusulkan untuk mendorong pemerintah bisa subsidi atau mengakomodasi biaya rapid atau swab, sebagai layanan kepada difabel dan lansia. Seperti Netra yang perlu digandeng atau pendamping yang mendorong kursi roda.

 

Di akhir diskusi, mendapatkan beberapa catatan seperti kelembagaan lain seperti forum warga, karang taruna, komunitas juga RT RW dapat menjadi penyalur informasi yang efektif. Terkait regulasi, penting adanya panduan di tingkat keluarga tentang bagaimana melakukan pendampingan untuk anak-anak difabel. Juga mengoptimalkan pendekatan tidak hanya IT, tapi juga layanan seperti mobil keliling untuk pemberian informasi bagi lansia dan difabel.

 

Bagaimana memastikan partisipasi berjalan dengan baik. Gugus tugas dapat mengoptimalkan forum warga utnuk menyaring masukan bagaimana semestinya memberikan informasi yang tepat.

 

“Tidak hanya ddata saja tapi juga dijadikan rujukan sampai ke gugus tugas di tingkat provinsi untuk membuat kebijakan yang inklusif terkait pandemi Covid-19,” papar Rani Ranie Hapsari dari Pusat Rehabilitasi Yakkum.

 

Lebih lanjut Ranie menjelaskan, hambatan yang ada terkait meida informasi, komunikasi dan edukasi akan dibuat dalam kebijakan; Kebijakan tersebut disampaikan ke pemerintah. Serta usulan bagaimana membangun informasi yang sesuai dengan kebutuhan ragam masyarakat.

 

“Agar komunikasi dan informasi mengenai pandemi Covid bisa kita pantau dan tahu perkembangannya,” lanjutnya.[]

 

 

Reporter: Alvi

Editor: Robandi

The subscriber's email address.