Lompat ke isi utama
Himawan, seorang difabel sedang mengoperasikan smartphone untuk embantu mobilitasnya

Pemenuhan Hak Difabel dalam Revolusi Digital

Solider.id- Aksesibilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah hal yang sangat integral bagi kemajuan dan pemenuhan hak difabel di seluruh dunia. Di tengah gencarnya upaya digitalisasi yang dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, keuangan, hiburan hingga transportasi perjalanan. Semua mesti menjamin pemenuhan hak difabel untuk mampu mengakses layanan-layanan krusial ini secara mudah.

Minimnya penerapan prinsip aksesibilitas dalam konteks TIK, seperti pada lingkup website maupun aplikasi di perangkat smartphone akan berujung pada eksklusi yang dialami oleh para difabel netra untuk mengakses layanan-layanan digital tersebut secara mandiri.

Tak hanya bagi kalangan netra, rendahnya tingkat aksesibilitas juga berpotensi menghambat ragam jenis difabel lainnya untuk mampu mengakses layanan digital secara setara. Akibatnya, kelompok difabel pun tak dapat menikmati kemajuan teknologi yang ada secara berkeadilan selayaknya masyarakat lainnya yang nondifabel.

Berdasarkan laporan yang dirilis World Blind Union Asia Pacific (WBUAP) dalam WBUAP Report on Web Accessibility Adoption Level in Asia Pacific Region, didapati penerapan aksesibilitas pada web dan aplikasi smartphone utamanya di kawasan Asia Pasifik sendiri masih tergolong rendah.

Survei yang dilakukan organisasi di Hongkong Blind Union dari Juli 2019 hingga Agustus 2020 ini mengumpulkan data responden dari 12 negara yang tersebar di regional Asia Pasifik, meliputi Australia, Cina, Hongkong, Jepang, Laos, Malaysia, Myanmar, Mongolia, Philipina, Korea Selatan, dan Vietnam serta Thailand. Tujuan dilakukannya survei ini untuk mengumpulkan data serta melihat praktik-praktik baik terkait penerapan Web Accessibility.

Di kawasan, yang nantinya diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi maupun tolak ukur bagi negara-negara lainnya dalam mendorong aksesibilitas digital yang lebih pro bagi kalangan difabel netra. Survei Web Accessibility Report ini sendiri menerapkan dua tahapan dalam menjaring data sebagai bahan acuan laporan.

Pertama, pihak penyelenggara mengirimkan pertanyaan kepada setiap responden yang tergabung dalam keanggotaan WBUAP regional Asia Pasifik, yang bertujuan untuk menggali informasi terkait implementasi web accessibility di negara masing-masing. Serta adanya regulasi maupun kebijakan yang relevan berkaitan dengan hal tersebut.

Kedua, melakukan pengujian terhadap kumpulan website yang telah dipilih oleh setiap responden dari setiap negara berdasarkan kategori dan kriteria website yang aksesibel. Kategori website ini sendiri diambil dari enam sektor yang ada di masyarakat, meliputi sektor pemerintahan, perbankan, transportasi, media, kesehatan, dan online shopping yang kemudian akan diuji menggunakan sepuluh kriteria aksesibilitas yang ada dalam Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

WCAG sendiri merupakan standarisasi yang diperkenalkan World Wide Web Consortium, yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pengembang website maupun konten kreator di internet agar mampu menciptakan ekosistem digital yang inklusif bagi semua pihak, termasuk bagi kalangan difabel.

Dari sekian proses penilaian dan pengambilan data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dari 12 negara yang berpartisipasi dalam survey. Ada 8 diantaranya memiliki regulasi terkait aspek Web accessibility pada level domestik dan 7 dari responden tersebut bahkan memiliki strategi, inisiatif dan kebijakan untuk mendorong penerapan hal tersebut di masyarakat.

Sedangkan di sisi lain, hanya terdapat 4 negara dalam responden yang mengakui adanya inisiatif kongkret untuk memajukan penerapan aksesibilitas aplikasi di dalam smartphone. Seperti aksesibilitas dalam aplikasi di perangkat pintar Android maupun IOS.

Sekadar catatan, mobile app accessibility sendiri memainkan porsi besar dalam aktivitas digital umat manusia. Banyak kegiatan daring dewasa ini bahkan cenderung lebih dominan dilakukan via aplikasi dibandingkan platform lainnya. Sehingga, adanya upaya untuk menjamin hak akses difabel terhadap aplikasi digital pun seharusnya menjadi prioritas pemangku jabatan maupun kreator aplikasi.

Di sisi lain, berdasarkan penilaian tingkat aksesibilitas website secara sektoral, yaitu meliputi pada sektor pemerintahan, perbankan, media, kesehatan, transportasi dan juga online shopping, banyak negara responden justru tidak mampu memenuhi sepuluh kriteria yang ditetapkan oleh WCAG.

Dari total 12 responden, Australia, Hongkong dan Korea Selatan lebih banyak mendominasi sebagai responden dengan tingkat aksesibilitas yang memenuhi kriteria WCAG, seperti pada sektor perbankan, media dan juga pemerintahan. Menariknya, pada sektor kesehatan dan juga online shopping, tak ada satupun responden yang memiliki website yang memenuhi kriteria WCAG.

Padahal kalau dilihat, online shopping adalah sektor yang sangat populer di masyarakat dan sudah pasti banyak orang yang akan menggunakan layanan tersebut, tak terkecuali juga bagi difabel. Sementara itu, sektor kesehatan menjadi urgensi akhir-akhir ini tak lain karena pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung secara global. Sehingga penyediaan informasi yang aksesibel melalui platform digital pun turut menjadi perhatian kalangan difabel.

Secara keseluruhan, dari total 12 responden yang mengikuti survei, Australia memiliki nilai tertinggi dengan memenuhi 10 kriteria yang ditetapkan WCAG pada 3 kategori sektor, yaitu sektor perbankan, transportasi dan media.

Sedangkan pada posisi kedua ditempati Korea Selatan dan diikuti oleh Hongkong. Ketiga negara ini dapat dikatakan mampu memberikan contoh baik terkait penerapan Web Accessibility di negara mereka masing-masing. Walaupun juga masih banyak diperlukan perbaikan maupun peningkatan kedepannya agar inklusi digital bisa benar-benar tercapai bagi difabel.

Mengacu pada data laporan tersebut, banyak website yang diuji masih jauh dari kata ramah bagi difabel. Statistik ini meliputi pada 65% website yang diteliti belum memiliki deskripsi gambar bagi netra, 50% tak mampu dioperasikan sepenuhnya menggunakan keyboard, dan 47% link di dalam website yang tak berlabel.

Kendala-kendala seperti inilah yang selama ini menghambat difabel, khususnya bagi netra untuk bisa mengakses layanan digital secara inklusif. Selama prinsip aksesibilitas dalam web maupun aplikasi belum menjadi prioritas pembuat kebijakan, pihak developer maupun investor. Selama itulah difabel pun hanya akan jadi penonton dari revolusi digital yang sedang terjadi.

Maka dari itu, prinsip aksesibilitas tidak bisa lagi dipandang sebagai fitur tambahan semata. Aksesibilitas digital adalah hak pokok yang harus diterima dan dimiliki difabel sebagai bagian dari warga Negara dan juga sebagai pemain utama dalam era transformasi digital secara global.[]

 

Penulis: Made Wikandana

Editor: Robandi

The subscriber's email address.