Lompat ke isi utama
presentasi sarana dan prasarana di Pengadilan Wonosari

Inisiatif Positif dari Pengadilan Negeri Wonosari

Solider.id - Pengadilan Negeri Wonosari adalah salah satu dari 11 pengadilan di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi percontohan pengadilan inklusif. Tri Joko, wakil ketua Pengadilan Negeri Wonosari, menceritakan hal-hal yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam mewujudkan peradilan yang inklusif, dalam diskusi tematik 6 Temu Inklusi 2020, yang bertemakan “Menuju Perlindungan Difabel Berhadapan Hukum dan Praktik Peradilan Inklusif”.

Tri Joko menjelaskan, bahwa konsep pengadilan inklusif adalah pengadilan yang menjamin kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keragaman, berdasarkan prinsip kesamaan dalam hal pelayanan hukum yang berkeadilan. Ciri khas pengadilan yang inklusif yakni, memberikan semua layanan yang dapat diakses bagi semua orang tanpa membedakan kondisi-kondisi tertentu. Dalam konteks ini bagi para difabel tersedia sarana prasarana, aturan dan prosedur hukum, dan lingkungan sosial yang nyaman, sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan serta pelayanan yang diskriminatif ketika berhadapan dengan hukum.

Hal pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif adalah melakukan perubahan pola pikir dalam memandang difabel. Ini didukung dengan penguatan kebijakan peradilan inklusi.

Tri Joko melanjutkan, kemudian pembangunan sarana dan prasarana harus dilakukan. Penyediaan informasi yang aksesibel seperti dalam audio dan penyediaan penerjemah Bahasa isyarat perlu dipenuhi. Hal ini telah coba dimulai oleh Pengadilan Negeri Wonosari sejak beberapa waktu yang lalu.

“untuk pembangunan guiding blok, kita sedikit diuntungkan, karena sepanjang trotoar di Wonosari telah dibangun guiding blok, sehingga kita tinggal menyambungkannya ke dalam gedung pengadilan”. Ungkapnya 28/10.

Demi mewujudkan pengadilan yang inklusif, Tri Joko mengatakan bahwa pihak Pengadilan Negeri Wonosari juga melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemitraan. Hal ini diantaranya diwujudkan dengan menjalin kerjasama dengan LSM Sigab Indonesia, organisasi difabel, dan SLB. Hal ini agar sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Wonosari memiliki pengetahuan mengenai cara berinteraksi dengan difabel.

Akibat adanya kekosongan hukum mengenai aturan dan prosedur hukum untuk menangani kasus hukum yang melibatkan difabel, Pengadilan Negeri Wonosari bahkan melakukan trobosan dengan membuat Standar Operasional (SOP) internal. Dalam SOP tersebut, para hakim di Pengadilan Negeri Wonosari didorong untuk menggunakan hasil assessment terhadap difabel sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam putusan hakim.

Pengadilan Negeri Wonosari juga mereproduksi pengetahuan terkait pengadilan yang inklusif. Salah satu caranya dengan menuliskan pengalaman Pengadilan Negeri Wonosari dalam menyediakan pengadilan yang inklusif bagi difabel dalam majalah internal Mahkamah Agung. Harapannya, melalui proses reproduksi pengetahuan tersebut, gagasan mengenai pengadilan yang inklusif dapat dibaca oleh seluruh pejabat pengadilan diseluruh Indonesia.

Inisiatif positif untuk menciptakan peradilan yang inklusif ini mendapatkan respon positif dari internal Mahkamah Agung, nasional, hingga dunia internasional. Bahkan, pilot project pengadilan inklusif di Pengadilan Negeri Wonosari mendapat sambutan baik dari sekretaris Mahkamah Agung, Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung, hingga ketua Mahkamah Agung sendiri. Sambutan baik juga dating dari dunia internasional, ketika Kuasa Usaha Kedutaan Australia berkenan mengunjungi Pengadilan Negeri Wonosari, demi melihat contoh pengadilan yang inklusif di Indonesia.

Tri Joko bahkan cukup percaya diri untuk menunjukan inklusivitas di Pengadilan Negeri Wonosari kepada wakil dari Kedutaan Besar Australia. “ketika Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia dating ke Pengadilan Negeri Wonosari, saya mengatakan kepadanya, kalau anda ingin melihat contoh pengadilan yang memiliki sarana seperti bidang miring dan toilet difabel, anda bisa melihatnya ke pengadilan yang lain, namun jika anda ingin melihat pengadilan yang telah inklusif secara keseluruhan, maka Pengadilan Negeri Wonosari adalah tempat yang tepat”. ucap wakil ketua Pengadilan Negeri Wonosari ini.

Masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam mengadili kasus hukum yang melibatkan difabel yakni, adanya kekosongan hukum acara untuk menangani kasus hukum yang melibatkan difabel. Tri Joko berharap kedepan, bahwa Mahkamah Agung akan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengadili kasus hukum yang melibatkan difabel. hal itu karena, untuk isu kelompok rentan yang lain seperti perempuan dan anak, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), tetapi untuk kasus yang melibatkan difabel masih terjadi kekosongan.

Menurut Tri Joko, penerbitan PerMA ini sangat penting agar para penegak hukum memiliki panduan dalam manangani kasus hukum yang melibatkan difabel. Sebabnya, memiliki kasus hukum yang melibatkan difabel memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan menangani perkara-perkara biasa.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.